Makassar (ANTARA Sulsel) - Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto kembali mewacanakan membangun pelabuhan baru atau "New Port" di wilayah pesisir Makassar, Sulawesi Selatan .
"Kawasan lahan baru diperkirakan akan sampai 250 hektar, sementara yang di minta Presiden Joko Widodo kalau bisa 500 hektar," kata Ramdhan saat bertemu dengan Pejabat Lantamal VI TNI AL di Makassar, Senin.
Ia menyatakan, pihaknya akan bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut guna mencari penyediaan lahan baru untuk pembangunan pelabuhan tersebut.
"Ini penting dan terintegrasi dengan pertahanan negara karena bisa berfungsi ganda bila keadaan darurat dan dapat digunakan sebagai landasan pesawat tempur dan markas armada laut," ujar Danny Pomanto disapa akrab ini.
Menurut dia pemerintah setempat masih menunggu pengesahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang saat ini masih dalam pembahasan di DPRD Makasar.
"Kita berharap pembahasan RTRW tahun ini selesai, karena itu menyangkut kebutuhan publik dan pertahanan laut serta sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang sudah diprogramkan," tambahnya.
Secara terpisah, anggota Panitia Khusus RTRW DPRD Makassar tidak yakin bisa menuntaskan pembahasan rancangan peraturan daerah ini hingga akhir tahun.
"Tidak apa kalau tidak selesai tahun ini. Daripada belakangan ada apa-apanya. Siapa yang mau tanggung jawab. Lebih baik terlambat daripada dikebut dan menghasilkan produk asal jadi," ujar Basdir anggota Pansus RTRW.
Ia mengatakan, pada rapat pembahasan sebelumnya, tim ahli Pemerintah Kota Makassar diminta untuk menyusun ulang sejumlah poin dalam naskah rancangan Perda karena tidak dirinci penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) serta Ruang Terbuka non Hijau.
"Setiap kota, seperti kita ketahui, harus memenuhi minimal 30 persen ruang terbuka hijaunya. Makassar sendiri masih jauh dari jumlah itu, makanya ini juga yang ingin kita dorong," katanya.
Sebelumnya, Indonesian National Shipowners Asociation (INSA) Makassar mempertanyakan realisasi dari pembangunan "Makassar New Port" oleh PT Pelindo IV Makassar karena wacana pengembangan itu sudah dilakukan sejak 2008 lalu.
"Kami semakin menjerit dengan tertundanya pembangunan Makassar New Port itu karena setiap harinya kapal yang akan sandar ke dermaga masih bertumpuk," ujar Sekretaris BPD INSA Makassar, Hamka.
Ia mengatakan, kendala utama yang mungkin dihadapi oleh PT Pelindo IV untuk membangun Makassar New Port adalah investor.
Pihak PT Pelindo dinilai tidak memberikan penjelasan resmi kepada publik mengenai percepatan pembangunan itu sebab, wacana pembangunan itu belum nampak akan dilaksanakan dalam waktu dekat.
Dia mengestimasi total investasi yang dibutuhkan untuk mewujudkan pembangunan pelabuhan yang akan berada di atas lahan seluas 250 hektar itu, menelan investasi yang mencapai Rp6,1 triliun.
Total investasi itu sudah termasuk anggaran untuk relokasi sosial terhadap 135 rumah tangga (RT) yang berada di sekitar lokasi.
Dirinya berharap adanya percepatan pembangunan Makassar New Port untuk memudahkan kapal-kapal bertonase besar merapat ke dermaga Pelabuhan Makassar. FC Kuen
"Kawasan lahan baru diperkirakan akan sampai 250 hektar, sementara yang di minta Presiden Joko Widodo kalau bisa 500 hektar," kata Ramdhan saat bertemu dengan Pejabat Lantamal VI TNI AL di Makassar, Senin.
Ia menyatakan, pihaknya akan bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut guna mencari penyediaan lahan baru untuk pembangunan pelabuhan tersebut.
"Ini penting dan terintegrasi dengan pertahanan negara karena bisa berfungsi ganda bila keadaan darurat dan dapat digunakan sebagai landasan pesawat tempur dan markas armada laut," ujar Danny Pomanto disapa akrab ini.
Menurut dia pemerintah setempat masih menunggu pengesahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang saat ini masih dalam pembahasan di DPRD Makasar.
"Kita berharap pembahasan RTRW tahun ini selesai, karena itu menyangkut kebutuhan publik dan pertahanan laut serta sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang sudah diprogramkan," tambahnya.
Secara terpisah, anggota Panitia Khusus RTRW DPRD Makassar tidak yakin bisa menuntaskan pembahasan rancangan peraturan daerah ini hingga akhir tahun.
"Tidak apa kalau tidak selesai tahun ini. Daripada belakangan ada apa-apanya. Siapa yang mau tanggung jawab. Lebih baik terlambat daripada dikebut dan menghasilkan produk asal jadi," ujar Basdir anggota Pansus RTRW.
Ia mengatakan, pada rapat pembahasan sebelumnya, tim ahli Pemerintah Kota Makassar diminta untuk menyusun ulang sejumlah poin dalam naskah rancangan Perda karena tidak dirinci penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) serta Ruang Terbuka non Hijau.
"Setiap kota, seperti kita ketahui, harus memenuhi minimal 30 persen ruang terbuka hijaunya. Makassar sendiri masih jauh dari jumlah itu, makanya ini juga yang ingin kita dorong," katanya.
Sebelumnya, Indonesian National Shipowners Asociation (INSA) Makassar mempertanyakan realisasi dari pembangunan "Makassar New Port" oleh PT Pelindo IV Makassar karena wacana pengembangan itu sudah dilakukan sejak 2008 lalu.
"Kami semakin menjerit dengan tertundanya pembangunan Makassar New Port itu karena setiap harinya kapal yang akan sandar ke dermaga masih bertumpuk," ujar Sekretaris BPD INSA Makassar, Hamka.
Ia mengatakan, kendala utama yang mungkin dihadapi oleh PT Pelindo IV untuk membangun Makassar New Port adalah investor.
Pihak PT Pelindo dinilai tidak memberikan penjelasan resmi kepada publik mengenai percepatan pembangunan itu sebab, wacana pembangunan itu belum nampak akan dilaksanakan dalam waktu dekat.
Dia mengestimasi total investasi yang dibutuhkan untuk mewujudkan pembangunan pelabuhan yang akan berada di atas lahan seluas 250 hektar itu, menelan investasi yang mencapai Rp6,1 triliun.
Total investasi itu sudah termasuk anggaran untuk relokasi sosial terhadap 135 rumah tangga (RT) yang berada di sekitar lokasi.
Dirinya berharap adanya percepatan pembangunan Makassar New Port untuk memudahkan kapal-kapal bertonase besar merapat ke dermaga Pelabuhan Makassar. FC Kuen