Makassar (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengingatkan agar pemerintah kabupaten dan kota di daerahnya menyiapkan cadangan pangan sebagaimana yang sudah dilakukan di tingkat provinsi.
Penjabat Sekretaris Daerah Sulsel Andi Muhammad Arsjad di Makassar Senin mengatakan, pada tingkat provinsi Pemprov juga sedang berupaya meningkatkan jumlah cadangan pangan itu.
Dia menjelaskan, saat ini cadangan pangan Sulsel baru 140 ton beras, sementara idealnya adalah 400 ton.
"Kita masih butuh 360 ton, dan ini telah disetujui oleh bapak Pj gubernur Sulsel untuk dilakukan pengembangan," katanya saat membuka kegiatan Penguatan Database Cadangan Pangan Nasional, yang dilaksanakan di Kantor Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulsel di Makassar.
Arsjad mengungkapkan, pemerintah di tiap tingkatan harus memiliki cadangan pangan. Tidak hanya pemerintah provinsi, tapi juga pemerintah kabupaten dan kota.
Dia menyebutkan, di Sulsel masih ada lima daerah yang belum memiliki cadangan pangan, masing-masing Kabupaten Tana Toraja, Toraja Utara, Sidrap, Maros, dan Takalar.
"Kami terus mendorong agar kelima kabupaten ini memiliki cadangan pangan. Tentu yang dilakukan dengan menyurati dan meminta mereka untuk menganggarkan di APBD-nya. Kita berharap agar tidak ada lagi kabupaten/ kota yang tidak memiliki cadangan pangan," katanya.
Arsjad juga menjelaskan, cadangan pangan menjadi suatu hal yang penting. Tidak hanya karena itu amanah dari undang-undang terkait pangan, tetapi juga menjadi urusan wajib yang harus dipenuhi.
"Kita juga sudah mengetahui bersama beberapa daerah kita mengalami bencana baik tanah longsor maupun banjir. Dalam kondisi seperti itu, kita harus memastikan bahwa pemenuhan pangan masyarakat harus terjaga, dan itulah salah satu manfaat dari cadangan pangan itu," kata Arsjad.
Menurut Arsjad pula, ketika kabupaten/kota tidak memiliki cadangan pangan dalam kondisi kedaruratan, maka ini akan menjadi persoalan.
Karena itu, lanjutnya, pertemuan ini untuk memastikan bahwa kita mendorong kabupaten dan kota memiliki cadangan pangan yang cukup ideal sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerahnya masing-masing.
"Kemudian para petugas kita harapkan betul-betul melakukan proses penginputan data secara akurat, secara objektif, secara valid dengan melakukan konfirmasi dan verifikasi data," kata Arsjad.
Ia menambahkan, kekeliruan data bisa menimbulkan kekeliruan analisa, yang bisa mengakibatkan kekeliruan kebijakan.
Sehingga, lanjut Arsjad, diharapkan data ini harus tepat ditambah lagi sistem data ini, memang diwajibkan baik pemerintah pusat maupun daerah untuk menyusun dan membangun serta mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi, jadi hanya ada satu data.
Inilah pentingnya sebagai pendata kabupaten/ kota untuk melaksanakan tugas itu dengan baik, karena ini bisa menjadi instrumen untuk memotret bagaimana kondisi-kondisi ketersediaan, bagaimana kondisi pasokan di daerah.
"Dan ini bagian dari stabilisasi pasokan sekaligus kita bisa mengetahui juga mana daerah kita mengalami rawan pangan," katanya.
"Jadi jangan pada saat inflasi baru kita panik. Data-data ini kalau bagus kita bisa mengantisipasi, memitigasi daerah-daerah kita yang berpotensi menjadi daerah yang rawan pangan. Oleh karena itu, data menjadi instrumen penting yang harus kita lakukan," katanya
Berita Terkait
![Kemenkumham meraih opini WTP ke-15 kali berturut-turut dari BPK](https://img.antaranews.com/cache/160x107/2024/07/26/1000096113.jpg)
Kemenkumham meraih opini WTP ke-15 kali berturut-turut dari BPK
Sabtu, 27 Juli 2024 11:09 Wib
![Penyelenggara Pilkada mengharapkan dukungan media bantu tangkal hoaks](https://img.antaranews.com/cache/160x107/2024/07/26/WhatsApp-Image-2024-07-27-at-00.32.22.jpeg)
Penyelenggara Pilkada mengharapkan dukungan media bantu tangkal hoaks
Sabtu, 27 Juli 2024 0:07 Wib
![Bapenda Makassar gandeng BI Sulsel mempermudah layanan pembayaran PBB](https://img.antaranews.com/cache/160x107/2024/07/26/ImgResizer_20240726_2204_19239.jpg)
Bapenda Makassar gandeng BI Sulsel mempermudah layanan pembayaran PBB
Jumat, 26 Juli 2024 21:35 Wib
![DJBC : Neraca perdagangan ekspor-impor Sulsel surplus Rp5,3 triliun](https://img.antaranews.com/cache/160x107/2024/07/26/ImgResizer_20240726_1718_08724_1.jpg)
DJBC : Neraca perdagangan ekspor-impor Sulsel surplus Rp5,3 triliun
Jumat, 26 Juli 2024 19:32 Wib
![DJBC Sulbagsel: Penerimaan cukai semester I 2024 capai Rp210,29 miliar](https://img.antaranews.com/cache/160x107/2024/07/26/ImgResizer_20240726_1718_08724.jpg)
DJBC Sulbagsel: Penerimaan cukai semester I 2024 capai Rp210,29 miliar
Jumat, 26 Juli 2024 17:21 Wib
![Pansus RPJPD DPRD Sulsel kunker ke Takalar membahas sinkronisasi](https://img.antaranews.com/cache/160x107/2024/07/26/1721971678.jpeg)
Pansus RPJPD DPRD Sulsel kunker ke Takalar membahas sinkronisasi
Jumat, 26 Juli 2024 16:03 Wib
![Dinkes Sulsel dorong peningkatan deteksi dini kanker payudara](https://img.antaranews.com/cache/160x107/2024/07/26/IMG-20240726-WA0005_2.jpg)
Dinkes Sulsel dorong peningkatan deteksi dini kanker payudara
Jumat, 26 Juli 2024 16:01 Wib
![DJPb : Belanja negara di Sulsel terealisasi Rp25,92 triliun hingga Juni 2024](https://img.antaranews.com/cache/160x107/2024/07/26/ImgResizer_20240726_1617_17997.jpg)
DJPb : Belanja negara di Sulsel terealisasi Rp25,92 triliun hingga Juni 2024
Jumat, 26 Juli 2024 15:59 Wib