Jakarta (ANTARA) - Wakil Inspektorat Jenderal TNI Angkatan Laut (AU) Marsma TNI Basuki Rochmat mengaku jajarannya terbuka pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit atau pemeriksaan perencanaan, pengadaan, dan pemanfaatan alat peralatan pertahanan dan keamanan (Alpalhankam).
"Ini dalam upaya meningkatkan transparansi serta akuntabilitas di lingkungan TNI Angkatan Udara," kata Basuki dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis.
Dalam rapat perdana dengan BPK di ruang rapat Itjenau, Mabesau (24/7), Basuki menjelaskan pemeriksaan ini penting guna memastikan jajaran TNI AU mempergunakan anggaran dengan tepat sasaran.
Tidak hanya itu, pemeriksaan juga bertujuan untuk memastikan spesifikasi alat yang akan dibeli atau dipinjam sesuai dengan perencanaan anggaran yang sudah dibuat.
Dengan demikian, pihaknya akan dengan mudah mendeteksi potensi terjadinya penyelewengan anggaran pengadaan barang di internal TNI AU.
Dia berharap pihak BPK dapat bersikap secara independen dalam melakukan pemeriksaan sehingga hasilnya tidak ada yang ditutup tutupi.
Untuk diketahui, jajaran BPK yang hadir dalam pertemuan tersebut diantaranya Wakil Penanggung Jawab 2 BPK RI Kristianto Ary Nugroho, Wakil Penanggung Jawab 3 Cosma Andri Grans Katri Anggita dan tim BPK RI lainnya.
