Makassar (ANTARA Sulsel) - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Bidang Organisasi Partai Golkar kubu Agung Laksono, Ibnu Munzir telah mempersiapkan calon pengganti Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo.
"Ini petunjuk organisasinya. Jadi bukan hanya Pak Syahrul saja yang akan diganti. Tetapi seluruh pengurus harian yang ada di daerah akan diganti," ujarnya yang dihubungi melalui telepon genggamnya di Jakarta dari Makassar, Kamis.
Ibnu Munzir mengatakan, pihaknya tengah mempersiapkan calon pengganti pengurus harian Golkar di seluruh daerah. Pergantian tersebut mulai dari ketua, wakil, sekretaris, dan bendahara.
Dia menyebutkan, alasan pergantian pengurus harian tersebut tidak lain karena masa jabatannya telah berakhir. Sehingga dibutuhkan pelaksana tugas (Plt).
Meski demikian, sebut Ibnu, DPP belum memutuskan siapa calon pengganti para ketua, sekretaris dan bendahara tersebut. Bahkan, dia mengaku belum mempunyai calon penggantinya.
Sebelumnya, sejumlah nama disebut sebagai kandidat alternatif pengganti Syahrul. Mulai dari Wakil Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel HM Roem, kemudian Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nu`mang, Bupati Kabupaten Bantaeng Nurdin Abdullah, hingga Erwin Aksa dan Emil Abeng.
Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar kubu Agung Laksono, Sabil Rachman menegaskan, sangat mustahil jika Nurdin Abdullah ditunjuk sebagai Plt Golkar Sulsel.
"Untuk berada di posisi itu (ketua) harus kader. Sedangkan Nurdin Abdullah bukan kader, selain itu Nurdin juga berstatus pegawai negeri sipil (PNS)," katanya.
Menurut Sabil, berdasarkan amanah Mahkamah Partai Golkar (MPG) yang kemudian dilegitimasi oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM), partai harus melakukan konsolidasi organisasi dalam bentuk musyawarah daerah (Musda).
Siapa pelaksana Musda, lanjut Sabil, kalau misalnya masa bakti Ketua DPD sudah selesai maka ditunjuk pelaksana tugas (Plt) untuk mengambilalih. Namun jika masa baktinya belum selesai, maka tidak perlu dipaksa untuk menghadirkan Plt.
"Jangan dipaksakan Plt Kalau yang ada masa baktinya belum habis, kan tinggal membentuk panitia Musda saja. Plt itu cenderung bersifat politis yang bisa memancing resistnesi. Makanya mesti hati-hati dengan Plt," jelasnya.
Sabil menegaskan, Musda bukan bertujuan untuk melakukan pergantian kepengurusan. Sebab, dalam aturan partai, ketua bisa terpilih dua kali.
"Musda bukan berarti pergantian ketua. Kalau ketua itu dianggap sukses di partai, misalnya mampu menaikkan atau mempertahankan keunggulan partai di daerahnya, terus tidak melakukan pelangggaran, serta mengakui Agung Laksono sebagai ketua umum, maka itulah yang kita pertahankan," ucapnya. FC Kuen
"Ini petunjuk organisasinya. Jadi bukan hanya Pak Syahrul saja yang akan diganti. Tetapi seluruh pengurus harian yang ada di daerah akan diganti," ujarnya yang dihubungi melalui telepon genggamnya di Jakarta dari Makassar, Kamis.
Ibnu Munzir mengatakan, pihaknya tengah mempersiapkan calon pengganti pengurus harian Golkar di seluruh daerah. Pergantian tersebut mulai dari ketua, wakil, sekretaris, dan bendahara.
Dia menyebutkan, alasan pergantian pengurus harian tersebut tidak lain karena masa jabatannya telah berakhir. Sehingga dibutuhkan pelaksana tugas (Plt).
Meski demikian, sebut Ibnu, DPP belum memutuskan siapa calon pengganti para ketua, sekretaris dan bendahara tersebut. Bahkan, dia mengaku belum mempunyai calon penggantinya.
Sebelumnya, sejumlah nama disebut sebagai kandidat alternatif pengganti Syahrul. Mulai dari Wakil Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel HM Roem, kemudian Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nu`mang, Bupati Kabupaten Bantaeng Nurdin Abdullah, hingga Erwin Aksa dan Emil Abeng.
Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar kubu Agung Laksono, Sabil Rachman menegaskan, sangat mustahil jika Nurdin Abdullah ditunjuk sebagai Plt Golkar Sulsel.
"Untuk berada di posisi itu (ketua) harus kader. Sedangkan Nurdin Abdullah bukan kader, selain itu Nurdin juga berstatus pegawai negeri sipil (PNS)," katanya.
Menurut Sabil, berdasarkan amanah Mahkamah Partai Golkar (MPG) yang kemudian dilegitimasi oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM), partai harus melakukan konsolidasi organisasi dalam bentuk musyawarah daerah (Musda).
Siapa pelaksana Musda, lanjut Sabil, kalau misalnya masa bakti Ketua DPD sudah selesai maka ditunjuk pelaksana tugas (Plt) untuk mengambilalih. Namun jika masa baktinya belum selesai, maka tidak perlu dipaksa untuk menghadirkan Plt.
"Jangan dipaksakan Plt Kalau yang ada masa baktinya belum habis, kan tinggal membentuk panitia Musda saja. Plt itu cenderung bersifat politis yang bisa memancing resistnesi. Makanya mesti hati-hati dengan Plt," jelasnya.
Sabil menegaskan, Musda bukan bertujuan untuk melakukan pergantian kepengurusan. Sebab, dalam aturan partai, ketua bisa terpilih dua kali.
"Musda bukan berarti pergantian ketua. Kalau ketua itu dianggap sukses di partai, misalnya mampu menaikkan atau mempertahankan keunggulan partai di daerahnya, terus tidak melakukan pelangggaran, serta mengakui Agung Laksono sebagai ketua umum, maka itulah yang kita pertahankan," ucapnya. FC Kuen