Mamuju (ANTARA Sulbar) - Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) dan Kamar Dagang Industri Sulawesi Barat bekerja sama mencegah korupsi di berbagai proyek perindustrian.
"Mabes Polri dan Kadin Pusat membuat nota kesepahaman kerja sama. Komitmen itu kita aplikasikan denga penandatanganan naskah bersama untuk mencegah tindak pidana korupsi di sektor proyek industri. Ke depan `kan harus transparan karena ini menyangkut kepentingan rakyat," kata Kapolda Sulselbar, Irjen Pol Anton Setiadi kepada wartawan di Mamuju, Jumat.
Anton mengatakan, implementasinya nanti jika ada proyek yang akan dilaksanakan, Kadin Sulbar akan memberitahukan ke Polda pihak BPKD.
Ia mengaku telah menyampaikan hal tersebut kepada seluruh jajarannya termasuk Kapolres untuk mengedepankan pencegahan tindak pidana korupsi.
"Semua saya sudah instruksikan kepada Kapolres dengan mengedepankan pencegahan bukan penegakan hukumnya, mengapa saya instruktikan seperti itu, karena pencegahan dapat menyelamatkan uang negara sebelum terjadi tindak pidana sehingga kita inginkan adalah menyelamatkan potensi kerugian keuangan negara dari awal," ujar Anton.
Ia menambahkan, kedepannya Polda Sulselbar akan memonitor laporan dari polres di daerah melalui perangkat teknologi informasi sehingga tidak ada yang melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang.
"Kita pakai IT untuk laporan. Jadi semuanya serba IT, hari ini terjadi hari ini juga kita mengetahui. Saya jamin kapolres tidak ada yang main-main. Insya Allah, kalau kapolres saya macam-macam maka bisa kita berikan tindakan yang tegas," katanya.
Ia pun meminta Kadin Sulbar untuk komitmen mengawasi seluruh perusahaan-perusahaan di Sulbar dalam melaksanakan proyek pembangunan dan Industri di Sulbar.
"Kalau Kadin sudah tau persoalan maka harus komitmen mengawasi perusahaan dalam melaksanakan proyek di Sulbar," terang Kapolda. AJS Bie
"Mabes Polri dan Kadin Pusat membuat nota kesepahaman kerja sama. Komitmen itu kita aplikasikan denga penandatanganan naskah bersama untuk mencegah tindak pidana korupsi di sektor proyek industri. Ke depan `kan harus transparan karena ini menyangkut kepentingan rakyat," kata Kapolda Sulselbar, Irjen Pol Anton Setiadi kepada wartawan di Mamuju, Jumat.
Anton mengatakan, implementasinya nanti jika ada proyek yang akan dilaksanakan, Kadin Sulbar akan memberitahukan ke Polda pihak BPKD.
Ia mengaku telah menyampaikan hal tersebut kepada seluruh jajarannya termasuk Kapolres untuk mengedepankan pencegahan tindak pidana korupsi.
"Semua saya sudah instruksikan kepada Kapolres dengan mengedepankan pencegahan bukan penegakan hukumnya, mengapa saya instruktikan seperti itu, karena pencegahan dapat menyelamatkan uang negara sebelum terjadi tindak pidana sehingga kita inginkan adalah menyelamatkan potensi kerugian keuangan negara dari awal," ujar Anton.
Ia menambahkan, kedepannya Polda Sulselbar akan memonitor laporan dari polres di daerah melalui perangkat teknologi informasi sehingga tidak ada yang melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang.
"Kita pakai IT untuk laporan. Jadi semuanya serba IT, hari ini terjadi hari ini juga kita mengetahui. Saya jamin kapolres tidak ada yang main-main. Insya Allah, kalau kapolres saya macam-macam maka bisa kita berikan tindakan yang tegas," katanya.
Ia pun meminta Kadin Sulbar untuk komitmen mengawasi seluruh perusahaan-perusahaan di Sulbar dalam melaksanakan proyek pembangunan dan Industri di Sulbar.
"Kalau Kadin sudah tau persoalan maka harus komitmen mengawasi perusahaan dalam melaksanakan proyek di Sulbar," terang Kapolda. AJS Bie