Makassar (ANTARA Sulsel) - Wakil Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Sulawesi Selatan, Muhammad Abduh Bakry Pabe menyatakan kesiapannya ikut bertarung dalam Musyawarah Wilayah untuk memperebutkan posisi Ketua DPW.
"Saya siap untuk maju, apalagi banyak yang mendukung. Insyaa Allah, kalau saya diberikan kesempatan, saya akan berusaha keras bersama yang lainnya membawa partai ini lebih baik lagi," ujarnya di Makassar, Minggu.
Abduh menyatakan kesiapannya itu setelah Ketua DPW PAN Sulsel Ashabul Kahfi juga menegaskan tidak akan kembali maju di Muswil pada Maret mendatang meskipun banyak desakan dari Ketua DPD dan DPC.
Apalagi Abduh yang tidak lain adalah cucu dari deklarator PAN Sulsel, KH Djamaluddin Amin ini menegaskan kesiapnnya untuk membesarkan PAN. Khususnya menyambut pemilu 2019 mendatang.
"Kami berharap ketua nantinya yang dapat menerjemahkan visi PAN seperti yang digagas pendiri Amin Rais. Selain itu, pemimpin nantinya punya visi kenegarawan serta mampu menjadi pemersatu kader," jelas Abduh.
Meski demikian, Abduh juga tetap mensupport kader lain yang memiliki kapasitas untuk memimpin PAN Sulsel lima tahun mendatang. Mereka yakni Doddy Amiruddin, Bukhari Kahar Mudzakkar, Usman Lonta, Syamsuddin Karlos, dan Jamaluddin Jafar.
"Saya tentu mengapresiasi teman-teman seperti Doddy, Buhari, Jamaluddin dan lainnya," tutur mantan caleg DPRD Sulsel dari Dapil XI meliputi Luwu Raya ini.
Abduh menambahkan, karakter negarawan harus dimiliki seluruh kader PAN. Kader yang tidak mementingkan diri sendiri maupun golongannya.
Sebelumnya, Ketua DPW PAN Sulsel Ashabul Kahfi mengatakan, model penjaringannya kemungkinannya akan diambil dari usulan DPC dan selanjutnya diperkuat melalui DPD.
"Model penjaringan tidak lagi dipilih, tapi diusul dari DPC dan DPD. Selanjutnya nama yang masuk akan diskoring berdasarkan usulan terbanyak," katanya.
Meski demikian, Ashabul mengaku jika draf ini masih mendapat kajian dan pendalaman di DPP. Alasan dari DPP mengubah tata cara pemilihan itu, semata-mata ingin menghindari kemungkinan adanya praktek politik uang.
"Ini juga untuk menghindari konflik serta potensi money politik dalam memilih pimpinan partai nantinya. Ini langkah antisipasi dan sekaligus perubahan stigma kalau pemilihan ketua itu terbebas dari semua praktek-praktek seperti money politik," jelasnya. Agus Setiawan
"Saya siap untuk maju, apalagi banyak yang mendukung. Insyaa Allah, kalau saya diberikan kesempatan, saya akan berusaha keras bersama yang lainnya membawa partai ini lebih baik lagi," ujarnya di Makassar, Minggu.
Abduh menyatakan kesiapannya itu setelah Ketua DPW PAN Sulsel Ashabul Kahfi juga menegaskan tidak akan kembali maju di Muswil pada Maret mendatang meskipun banyak desakan dari Ketua DPD dan DPC.
Apalagi Abduh yang tidak lain adalah cucu dari deklarator PAN Sulsel, KH Djamaluddin Amin ini menegaskan kesiapnnya untuk membesarkan PAN. Khususnya menyambut pemilu 2019 mendatang.
"Kami berharap ketua nantinya yang dapat menerjemahkan visi PAN seperti yang digagas pendiri Amin Rais. Selain itu, pemimpin nantinya punya visi kenegarawan serta mampu menjadi pemersatu kader," jelas Abduh.
Meski demikian, Abduh juga tetap mensupport kader lain yang memiliki kapasitas untuk memimpin PAN Sulsel lima tahun mendatang. Mereka yakni Doddy Amiruddin, Bukhari Kahar Mudzakkar, Usman Lonta, Syamsuddin Karlos, dan Jamaluddin Jafar.
"Saya tentu mengapresiasi teman-teman seperti Doddy, Buhari, Jamaluddin dan lainnya," tutur mantan caleg DPRD Sulsel dari Dapil XI meliputi Luwu Raya ini.
Abduh menambahkan, karakter negarawan harus dimiliki seluruh kader PAN. Kader yang tidak mementingkan diri sendiri maupun golongannya.
Sebelumnya, Ketua DPW PAN Sulsel Ashabul Kahfi mengatakan, model penjaringannya kemungkinannya akan diambil dari usulan DPC dan selanjutnya diperkuat melalui DPD.
"Model penjaringan tidak lagi dipilih, tapi diusul dari DPC dan DPD. Selanjutnya nama yang masuk akan diskoring berdasarkan usulan terbanyak," katanya.
Meski demikian, Ashabul mengaku jika draf ini masih mendapat kajian dan pendalaman di DPP. Alasan dari DPP mengubah tata cara pemilihan itu, semata-mata ingin menghindari kemungkinan adanya praktek politik uang.
"Ini juga untuk menghindari konflik serta potensi money politik dalam memilih pimpinan partai nantinya. Ini langkah antisipasi dan sekaligus perubahan stigma kalau pemilihan ketua itu terbebas dari semua praktek-praktek seperti money politik," jelasnya. Agus Setiawan