Makassar (ANTARA Sulsel) - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengapresiasi rendahnya deviasi pagu anggaran dalam realisasi rencana pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel).
"Deviasi pagu anggaran yang ditetapkan dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Sulsel hanya empat persen, ini sudah sangat baik," kata Dirjen Pemerintahan Umum Kemendagri Agung Mulyana seusai pembukaan Musrembang RKPD Provinsi Sulsel di Makassar, Senin.
Agung menjelaskan bahwa RPJMD merupakan rencana pembangunan untuk lima tahun, RPJMD ini kemudian dijabarkan setiap tahunnya dalam RKPD, apa yang ada dalam RKPD ini kemudian dituangkan pembiayaannya dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
Ironisnya, menurut Agung, masih banyak provinsi di Indonesia yang tidak menuangkan apa yang ada dalam RPJMD ke dalam RKPD dan APBD.
Secara nasional,lanjutnya, sekitar 23 persen dari RPJMD tidak dituangkan dalam RKPD, dan 23 persen pula tidak dimasukkan dalam anggaran. Karena itu deviasi pagu anggaran Sulsel yang di bawah lima persen dan deviasi program sebesar 17,11 persen patut diapresiasi.
"Ini menunjukkan kualitas perencanaan pembangunan di Sulsel sudah sangat baik," tambahnya.
Lebih lanjut Agung menjelaskan bahwa hampir tidak mungkin mewujudkan perencanaan tepat sasaran hingga 100 persen. Deviasi, kata Agung, dapat terjadi dan ditolerir sepanjang dapat diklarifikasi.
"Deviasi kemungkinan terjadi karena adanya bencana alam, sehingga terjadi perubahan prioritas pembangunan," jelasnya.
Dalam Musrembang RKPD Sulsel ini, ia berharap, Sulsel mampu mempertahankan konsistensinya sehingga apa yang direncanakan dalam RPJMD benar-benar dapat direalisasikan.
Musrembang RKPD Sulsel ini turut dibuka oleh Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nu`mang. Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 500 perserta, diantaranya unsur Kepala Daerah Tingkat II Sulsel, kepala Satuan Kerja Peringkat Daerah (SKPD), dan perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
Dalam acara ini juga diserahkan penghargaan untuk kabupaten dengan penyusunan RKPD terbaik yang diberikan kepada Kabupaten Bantaeng, Gowa, Bone, Luwu Timur, Wajo, dan Luwu Utara. Agus Setiawan
"Deviasi pagu anggaran yang ditetapkan dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Sulsel hanya empat persen, ini sudah sangat baik," kata Dirjen Pemerintahan Umum Kemendagri Agung Mulyana seusai pembukaan Musrembang RKPD Provinsi Sulsel di Makassar, Senin.
Agung menjelaskan bahwa RPJMD merupakan rencana pembangunan untuk lima tahun, RPJMD ini kemudian dijabarkan setiap tahunnya dalam RKPD, apa yang ada dalam RKPD ini kemudian dituangkan pembiayaannya dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
Ironisnya, menurut Agung, masih banyak provinsi di Indonesia yang tidak menuangkan apa yang ada dalam RPJMD ke dalam RKPD dan APBD.
Secara nasional,lanjutnya, sekitar 23 persen dari RPJMD tidak dituangkan dalam RKPD, dan 23 persen pula tidak dimasukkan dalam anggaran. Karena itu deviasi pagu anggaran Sulsel yang di bawah lima persen dan deviasi program sebesar 17,11 persen patut diapresiasi.
"Ini menunjukkan kualitas perencanaan pembangunan di Sulsel sudah sangat baik," tambahnya.
Lebih lanjut Agung menjelaskan bahwa hampir tidak mungkin mewujudkan perencanaan tepat sasaran hingga 100 persen. Deviasi, kata Agung, dapat terjadi dan ditolerir sepanjang dapat diklarifikasi.
"Deviasi kemungkinan terjadi karena adanya bencana alam, sehingga terjadi perubahan prioritas pembangunan," jelasnya.
Dalam Musrembang RKPD Sulsel ini, ia berharap, Sulsel mampu mempertahankan konsistensinya sehingga apa yang direncanakan dalam RPJMD benar-benar dapat direalisasikan.
Musrembang RKPD Sulsel ini turut dibuka oleh Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nu`mang. Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 500 perserta, diantaranya unsur Kepala Daerah Tingkat II Sulsel, kepala Satuan Kerja Peringkat Daerah (SKPD), dan perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
Dalam acara ini juga diserahkan penghargaan untuk kabupaten dengan penyusunan RKPD terbaik yang diberikan kepada Kabupaten Bantaeng, Gowa, Bone, Luwu Timur, Wajo, dan Luwu Utara. Agus Setiawan