Makassar (ANTARA Sulsel) - Komisi Pemilihan Umum dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) Toraja Utara belum menemui kata sepakat untuk penganggaran biaya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan pada akhir tahun ini.
"Belum ada kesepakatan dengan TPAD, kami masih melakukan negoisasi. Semoga pilkadanya bisa berjalan," kata Ketua KPUD Toraja Utara, Mery Parura ketika dihubungi, Rabu .
Dia mengatakan, anggaran awal Rp3,5 miliar yang akan diberikan pemerintah daerah selama lima bulan ini dinilainya sangat tidak cukup. Apalagi total keseluruhan Rp9 miliar yang akan diberikan setelah pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dibahas pada bulan Agustus.
Para penyelenggara pemilu kepala daerah itu berharap anggaran minimal bisa digunakan untuk melaksanakan semua tahapan hingga berakhirnya pilkada.
Mery mengaku jika anggaran minimal yang dibutuhkan untuk menyukseskan pemilihan kepala daerah di wilayahnya itu sebanyak Rp14 miliar dari pengusulannya yakni Rp17,8 miliar.
"Kita sudah menghitung semuanya. Kami berharap ada jalan keluarnya. Meski usulan kami Rp17,8 miliar tidak disanggupi. Kami meminta angka minimal Rp14 miliar, itu sudah cukup," tuturnya.
Sesuai rencana, lanjut Mery, pihaknya bersama komisioner lainnya berencana akan melakukan pertemuan lagi dengan pihak DPRD dan TPAD Torut untuk membahas masalah tersebut.
"Kami akan terus berusaha agar usulan ini disetujui," sambungnya.
Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan, Aset Daerah (DPKAD), Firdaus Rimbata membantah jika anggaran Pilkada Torut menemui jalan buntu. Dia menjelaskan, pemerintah tengah menyiapkan anggaran tersebut ke dalam dana parsial senilai Rp3,5 miliar.
"Sisanya akan dibayarkan setelah pembahasan APBD Perubahan. Kami tunggu pertemuan berikutnya dengan DPRD dan KPU setempat. Kemampuan kami paling tinggi Rp10 miliar," katanya.
Pemerintah, ujar Firdaus tidak sanggup memberikan anggaran lebih dari itu. Sebab pemerintah memiliki alokasi APBD yang tidak terlalu besar yakni hanya Rp700 miliar.
"KPU jangan kalah sebelum berperang. Makanya kami mau lihat dulu item-itemnya. Tapi kalau mereka memaksa Rp14 miliar, kami tidak sanggup," ujarnya.
Firdaus mengungkapkan, total anggaran pilkada Rp10 miliar yang akan digelontorkan sudah mencukupi dalam melaksanakan tahapan Pilkada. Seperti membayar honor panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemilihan suara (PPS), biaya pencetakan kampanye peserta pemilu, dan biaya iklan.
"Meski tidak sanggup, kami berusaha melaksanakan Pilkada di Toraja Utara dan kami tidak akan meminta bantuan dari pusat," ucapnya. M Taufik
"Belum ada kesepakatan dengan TPAD, kami masih melakukan negoisasi. Semoga pilkadanya bisa berjalan," kata Ketua KPUD Toraja Utara, Mery Parura ketika dihubungi, Rabu .
Dia mengatakan, anggaran awal Rp3,5 miliar yang akan diberikan pemerintah daerah selama lima bulan ini dinilainya sangat tidak cukup. Apalagi total keseluruhan Rp9 miliar yang akan diberikan setelah pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dibahas pada bulan Agustus.
Para penyelenggara pemilu kepala daerah itu berharap anggaran minimal bisa digunakan untuk melaksanakan semua tahapan hingga berakhirnya pilkada.
Mery mengaku jika anggaran minimal yang dibutuhkan untuk menyukseskan pemilihan kepala daerah di wilayahnya itu sebanyak Rp14 miliar dari pengusulannya yakni Rp17,8 miliar.
"Kita sudah menghitung semuanya. Kami berharap ada jalan keluarnya. Meski usulan kami Rp17,8 miliar tidak disanggupi. Kami meminta angka minimal Rp14 miliar, itu sudah cukup," tuturnya.
Sesuai rencana, lanjut Mery, pihaknya bersama komisioner lainnya berencana akan melakukan pertemuan lagi dengan pihak DPRD dan TPAD Torut untuk membahas masalah tersebut.
"Kami akan terus berusaha agar usulan ini disetujui," sambungnya.
Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan, Aset Daerah (DPKAD), Firdaus Rimbata membantah jika anggaran Pilkada Torut menemui jalan buntu. Dia menjelaskan, pemerintah tengah menyiapkan anggaran tersebut ke dalam dana parsial senilai Rp3,5 miliar.
"Sisanya akan dibayarkan setelah pembahasan APBD Perubahan. Kami tunggu pertemuan berikutnya dengan DPRD dan KPU setempat. Kemampuan kami paling tinggi Rp10 miliar," katanya.
Pemerintah, ujar Firdaus tidak sanggup memberikan anggaran lebih dari itu. Sebab pemerintah memiliki alokasi APBD yang tidak terlalu besar yakni hanya Rp700 miliar.
"KPU jangan kalah sebelum berperang. Makanya kami mau lihat dulu item-itemnya. Tapi kalau mereka memaksa Rp14 miliar, kami tidak sanggup," ujarnya.
Firdaus mengungkapkan, total anggaran pilkada Rp10 miliar yang akan digelontorkan sudah mencukupi dalam melaksanakan tahapan Pilkada. Seperti membayar honor panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemilihan suara (PPS), biaya pencetakan kampanye peserta pemilu, dan biaya iklan.
"Meski tidak sanggup, kami berusaha melaksanakan Pilkada di Toraja Utara dan kami tidak akan meminta bantuan dari pusat," ucapnya. M Taufik