Makassar (ANTARA Sulsel) - Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Sulawesi menyebutkan anggota DPRD di Sulawesi Selatan lebih banyak melakukan kunjungan ke luar kota dari pada mengerjakan tugas utamanya.
"Ini sudah sering terjadi sejak lama. Anggota dewan lebih sering meninggalkan daerahnya dan lebih banyak kunjungan luar kotanya. Semestinya mereka lebih banyak rapat di kantor dan menyerap aspirasi dari masyarakat," ujar Koordinator Kopel Sulawesi, Syamsuddin Alimsyah di Makassar, Minggu.
Dia mengatakan, selama ini anggota DPRD terlalu sering melakukan perjalanan ke luar daerah. Selain menghamburkan banyak biaya, kegiatan itu disebut tidak efektif karena melenceng dari tugas utama legislator merancang peraturan daerah.
Sebelumnya, dua komisi di DPRD Makassar yakni Komisi B bidang Ekonomi Keuangan dan Komisi D bidang Kesejahteraan Rakyat akan melakukan perjalanan keluar daerah pada Senin (13/4).
Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Makassar juga berencana mengunjungi dua kota di Kalimantan Timur. Tempat itu adalah Balikpapan dan Samarinda.
Anggota Komisi D, Mario David menyebutkan, kunjungannya ke kedua kota di Kalimantan Timur itu akan membandingkan pengelolaan jasa BPJS dan ketenagakerjaan.
"Kunjungan ini sebagai bekal awal untuk pembentukan sejumlah rancangan peraturan daerah tahun ini," katanya.
Menurut Legislator Fraksi Nasional Demokrat (Nasdem) itu, aktivitas berupa kunjungan kerja tidak perlu dipermasalahkan. Sebab itu merupakan bagian dari tugas para legislator.
Anggota dewan dituntut untuk menyelesaikan banyak rancangan peraturan daerah tahun ini. Sehingga mereka harus menyiapkan diri dalam rangka peningkatan kapasitas, baik referensi maupun pengetahuan.
"Salah satunya dengan membandingkan keadaan di tempat lain. Ini sudah diatur Undang-undang. Sayang kalau tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya," jelasnya.
Sementara rombongan Komisi B Bidang Ekonomi dan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Makassar kembali mengagendakan kunjungan ke luar daerah pada pekan depan. Komisi beranggotakan sebelas orang akan menuju Kota Mataram pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat.
Ketua Komisi B, Amar Busthanul menjelaskan, Dewan akan membandingkan sistem pengelolaan pariwisata di Makassar dengan kota Lombok. Selain itu, akan dipelajari pemanfaatan koperasi terhadap kegiatan ekonomi kreatif yang mendukung pariwisata setempat.
"Intinya kita saling tukar pikiran dengan pemerintah setempat dan kiat-kiatnya dalam mengelola tempat wisatanya hingga menjadi tujuan wisatawanm." ujarnya.
Amar mengatakan, selain di Pulau Lombok, Dewan berencana mengunjungi tiga pulau yang menjadi tujuan wisata andalan di Lombok, yakni Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air. Pengelolaan pulau-pulau itu diharapkan dapat ikut diterapkan pada gugusan kepulauan Makassar.
Di Makassar terdapat sejumlah pulau tempat wisata, seperti Kayangan, Lae-lae, dan Samalona, namun selama ini dianggap pengelolaannya tidak maksimal. FC Kuen
"Ini sudah sering terjadi sejak lama. Anggota dewan lebih sering meninggalkan daerahnya dan lebih banyak kunjungan luar kotanya. Semestinya mereka lebih banyak rapat di kantor dan menyerap aspirasi dari masyarakat," ujar Koordinator Kopel Sulawesi, Syamsuddin Alimsyah di Makassar, Minggu.
Dia mengatakan, selama ini anggota DPRD terlalu sering melakukan perjalanan ke luar daerah. Selain menghamburkan banyak biaya, kegiatan itu disebut tidak efektif karena melenceng dari tugas utama legislator merancang peraturan daerah.
Sebelumnya, dua komisi di DPRD Makassar yakni Komisi B bidang Ekonomi Keuangan dan Komisi D bidang Kesejahteraan Rakyat akan melakukan perjalanan keluar daerah pada Senin (13/4).
Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Makassar juga berencana mengunjungi dua kota di Kalimantan Timur. Tempat itu adalah Balikpapan dan Samarinda.
Anggota Komisi D, Mario David menyebutkan, kunjungannya ke kedua kota di Kalimantan Timur itu akan membandingkan pengelolaan jasa BPJS dan ketenagakerjaan.
"Kunjungan ini sebagai bekal awal untuk pembentukan sejumlah rancangan peraturan daerah tahun ini," katanya.
Menurut Legislator Fraksi Nasional Demokrat (Nasdem) itu, aktivitas berupa kunjungan kerja tidak perlu dipermasalahkan. Sebab itu merupakan bagian dari tugas para legislator.
Anggota dewan dituntut untuk menyelesaikan banyak rancangan peraturan daerah tahun ini. Sehingga mereka harus menyiapkan diri dalam rangka peningkatan kapasitas, baik referensi maupun pengetahuan.
"Salah satunya dengan membandingkan keadaan di tempat lain. Ini sudah diatur Undang-undang. Sayang kalau tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya," jelasnya.
Sementara rombongan Komisi B Bidang Ekonomi dan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Makassar kembali mengagendakan kunjungan ke luar daerah pada pekan depan. Komisi beranggotakan sebelas orang akan menuju Kota Mataram pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat.
Ketua Komisi B, Amar Busthanul menjelaskan, Dewan akan membandingkan sistem pengelolaan pariwisata di Makassar dengan kota Lombok. Selain itu, akan dipelajari pemanfaatan koperasi terhadap kegiatan ekonomi kreatif yang mendukung pariwisata setempat.
"Intinya kita saling tukar pikiran dengan pemerintah setempat dan kiat-kiatnya dalam mengelola tempat wisatanya hingga menjadi tujuan wisatawanm." ujarnya.
Amar mengatakan, selain di Pulau Lombok, Dewan berencana mengunjungi tiga pulau yang menjadi tujuan wisata andalan di Lombok, yakni Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air. Pengelolaan pulau-pulau itu diharapkan dapat ikut diterapkan pada gugusan kepulauan Makassar.
Di Makassar terdapat sejumlah pulau tempat wisata, seperti Kayangan, Lae-lae, dan Samalona, namun selama ini dianggap pengelolaannya tidak maksimal. FC Kuen