Mamuju (ANTARA Sulbar) - Gubernur Sulawesi Barat H. Anwar Adnan Saleh memberikan tanggapan dingin terhadap isu rencana PemerintaH Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) yang berencana merebut wilayah Pulau Balak-Balakang.
"Saya telah dengar isu ini terkait rencana Kaltim yang ingin memasukkan wilayah Kecamatan Kepulauan Bala-Balakang masuk dalam wilayah mereka. Namun kita tak perlu gusar karena secara administratif masuk ke dalam wilayah Kabupaten Mamuju," kata Gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh di Mamuju, Selasa.
Anwar Adnan Saleh menegaskan upaya pemerintah Kalimantan Timur tersebut sangat erat kaitannya dengan ditemukannya sumber Migas baru yang ada di sekitar wilayah Kepulauan Bala-Balakang.
Apalagi, kata dia, tiga sumur minyak yang ditemukan ini berada di wilayah pulau yang dihuni oleh masyarakat Mamuju sehingga pemerintah Kalimantan Timur sangat berkeinginan merebut status kepemilikan Bala-Balakang.
"Sekarang Kalimantan Timur mau coba-coba merebut Bala-Balakang karena mereka tahu di sana ada sumber minyak. Ada tiga sumur minyak di sana. Mereka mau coba rebut lagi, saya katakan, coba saja menabuh genderang perang. Kita berperang saja. Tapi kan kita tidak mau seperti itu," tegas Anwar.
Gubernur Sulawesi Barat dua periode ini menganggap masyarakat yang mendiami Kepulauan Bala-Balakang merasa dilupakan oleh pemerintah Kabupaten Mamuju sehingga membuat persoalan status kepemilikan wilayah tersebut semakin rumit.
"Penyebab utamanya adalah kurangnya pelayanan dari Pemerintah Kabupaten Mamuju ke pulau-pulau yang ada di sana. Itu yang mereka rasakan. Saya sudah dapat keluhan dari masyarakat disana, saya juga sudah bertemu dengan beberapa tokoh-tokoh dari Bala-Balakang," katanya.
Anwar mengatakan mereka merasa Kaltim lebih banyak memberikan perhatian daripada Mamuju sehingga ini yang perlu diperbaiki.
"Ini yang akan kita koordinasikan dengan pemerintah kabupaten supaya persoalan itu bisa kita pecahkan," tambah Anwar.
Status Bala-Balakang yang awalnya hanya berstatus desa, kini telah menjadi kecamatan dalam rangka optimalisasi pelayanan dasar terhadap masyarakat di daerah tersebut.
"Tapi rupanya itu belum maksimal. Ini yang akan kita genjot. Makanya, pemerintah kabupaten jangan hanya diam, kalau misalnya minta bantuan, pasti kita bantu," ujar Anwar. Agus Setiawan
"Saya telah dengar isu ini terkait rencana Kaltim yang ingin memasukkan wilayah Kecamatan Kepulauan Bala-Balakang masuk dalam wilayah mereka. Namun kita tak perlu gusar karena secara administratif masuk ke dalam wilayah Kabupaten Mamuju," kata Gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh di Mamuju, Selasa.
Anwar Adnan Saleh menegaskan upaya pemerintah Kalimantan Timur tersebut sangat erat kaitannya dengan ditemukannya sumber Migas baru yang ada di sekitar wilayah Kepulauan Bala-Balakang.
Apalagi, kata dia, tiga sumur minyak yang ditemukan ini berada di wilayah pulau yang dihuni oleh masyarakat Mamuju sehingga pemerintah Kalimantan Timur sangat berkeinginan merebut status kepemilikan Bala-Balakang.
"Sekarang Kalimantan Timur mau coba-coba merebut Bala-Balakang karena mereka tahu di sana ada sumber minyak. Ada tiga sumur minyak di sana. Mereka mau coba rebut lagi, saya katakan, coba saja menabuh genderang perang. Kita berperang saja. Tapi kan kita tidak mau seperti itu," tegas Anwar.
Gubernur Sulawesi Barat dua periode ini menganggap masyarakat yang mendiami Kepulauan Bala-Balakang merasa dilupakan oleh pemerintah Kabupaten Mamuju sehingga membuat persoalan status kepemilikan wilayah tersebut semakin rumit.
"Penyebab utamanya adalah kurangnya pelayanan dari Pemerintah Kabupaten Mamuju ke pulau-pulau yang ada di sana. Itu yang mereka rasakan. Saya sudah dapat keluhan dari masyarakat disana, saya juga sudah bertemu dengan beberapa tokoh-tokoh dari Bala-Balakang," katanya.
Anwar mengatakan mereka merasa Kaltim lebih banyak memberikan perhatian daripada Mamuju sehingga ini yang perlu diperbaiki.
"Ini yang akan kita koordinasikan dengan pemerintah kabupaten supaya persoalan itu bisa kita pecahkan," tambah Anwar.
Status Bala-Balakang yang awalnya hanya berstatus desa, kini telah menjadi kecamatan dalam rangka optimalisasi pelayanan dasar terhadap masyarakat di daerah tersebut.
"Tapi rupanya itu belum maksimal. Ini yang akan kita genjot. Makanya, pemerintah kabupaten jangan hanya diam, kalau misalnya minta bantuan, pasti kita bantu," ujar Anwar. Agus Setiawan