Makassar (ANTARA Sulsel) - Legislator Komisi II DPR-RI Azikin Solthan meminta kepada Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu, Sulawesi Selatan agar mewaspadai mobilisasi massa pada pemilihan kepala daerah pada akhir tahun ini.
"Ini yang harus diwaspadai oleh seluruh penyelenggara pilkada sama Bawaslu. Pilkada serentak tidak terjadi di 24 kabupaten/kota, hanya setengah yang menggelarnya dan kemungkinan mobilisasi massa itu ada, jadi waspadai saja," ujarnya yang dihubungi dari Makassar, Rabu.
Azikin Solthan mengatakan, mobilisasi massa dalam setiap pemilihan umum baik legislatif maupun kepala daerah selalu menjadi perhatian, apalagi jika memang ada yang ditemukan.
Mobilisasi massa, kata mantan Bupati Bantaeng dua periode itu, biasanya dilakukan oleh sekelompok tim sukses dengan mengambil warga dari penduduk tetangga atau dari daerah lainnya.
"Karena pilkada di Sulsel dilakukan serentak kecuali 13 daerah lainnya. Jadi jangan sampai ada mobilisasi massa dari 13 daerah ke daerah-daerah lain yang sedang melaksanakan pencoblosan. Saya minta KPU dan Bawaslu serta aparat keamanan harus mengantisipasi hal tersebut," katanya.
Ditambahkan Azikin, mobilisasi massa dari daerah yang tidak menyelenggarakan pilkada ke daerah lain sangat dimungkinkan untuk memambah perolehan suara bagi calon tertentu yang sedang bertarung di daerah lain.
"Saya kira potensi suara sangat mungkin besar karena banyak daerah yang berdekatan langsung, misalnya Makassar yang berdekatan dengan Gowa dan Maros. Apalagi PNS banyak disana yang tidak ikut memilih. Masyarakat bisa melakukannya itu dengan hanya membawa surat domisili saja. Kalau KTP bisa cepat dicek," kata politisi Gerindra itu.
Dalam Peraturan KPU, sambungnya, juga harus ditegaskan soal Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan tambahan surat suara sebesar 2,5 persen dari surat suara yang sudah ditetapkan.
"Nanti di PKPU harus ditetapkan tentang administrasi DPT. DPT berapa, cadangan surat suara 2,5 persen dari DPT berapa. Kalau sudah habis lalu datang masyarakat untuk memilih, tidak diperbolehkan memilih," jelasnya.
Menyikapi hal itu, Ketua KPU Sulsel Iqbal Latief menegaskan bahwa akan melakukan kordinasi terhadap semua pihak mengenai pencegahan ini. Menurutnya, pencegahan ini harus ditegaskan.
"Hal ini juga menjadi kekhwatiran kami dari KPU. Makanya, kami juga tetap akan menjadikan daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pileg dan pilpres lalu sebagai pembanding," katanya. Agus Setiawan
"Ini yang harus diwaspadai oleh seluruh penyelenggara pilkada sama Bawaslu. Pilkada serentak tidak terjadi di 24 kabupaten/kota, hanya setengah yang menggelarnya dan kemungkinan mobilisasi massa itu ada, jadi waspadai saja," ujarnya yang dihubungi dari Makassar, Rabu.
Azikin Solthan mengatakan, mobilisasi massa dalam setiap pemilihan umum baik legislatif maupun kepala daerah selalu menjadi perhatian, apalagi jika memang ada yang ditemukan.
Mobilisasi massa, kata mantan Bupati Bantaeng dua periode itu, biasanya dilakukan oleh sekelompok tim sukses dengan mengambil warga dari penduduk tetangga atau dari daerah lainnya.
"Karena pilkada di Sulsel dilakukan serentak kecuali 13 daerah lainnya. Jadi jangan sampai ada mobilisasi massa dari 13 daerah ke daerah-daerah lain yang sedang melaksanakan pencoblosan. Saya minta KPU dan Bawaslu serta aparat keamanan harus mengantisipasi hal tersebut," katanya.
Ditambahkan Azikin, mobilisasi massa dari daerah yang tidak menyelenggarakan pilkada ke daerah lain sangat dimungkinkan untuk memambah perolehan suara bagi calon tertentu yang sedang bertarung di daerah lain.
"Saya kira potensi suara sangat mungkin besar karena banyak daerah yang berdekatan langsung, misalnya Makassar yang berdekatan dengan Gowa dan Maros. Apalagi PNS banyak disana yang tidak ikut memilih. Masyarakat bisa melakukannya itu dengan hanya membawa surat domisili saja. Kalau KTP bisa cepat dicek," kata politisi Gerindra itu.
Dalam Peraturan KPU, sambungnya, juga harus ditegaskan soal Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan tambahan surat suara sebesar 2,5 persen dari surat suara yang sudah ditetapkan.
"Nanti di PKPU harus ditetapkan tentang administrasi DPT. DPT berapa, cadangan surat suara 2,5 persen dari DPT berapa. Kalau sudah habis lalu datang masyarakat untuk memilih, tidak diperbolehkan memilih," jelasnya.
Menyikapi hal itu, Ketua KPU Sulsel Iqbal Latief menegaskan bahwa akan melakukan kordinasi terhadap semua pihak mengenai pencegahan ini. Menurutnya, pencegahan ini harus ditegaskan.
"Hal ini juga menjadi kekhwatiran kami dari KPU. Makanya, kami juga tetap akan menjadikan daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pileg dan pilpres lalu sebagai pembanding," katanya. Agus Setiawan