Ternate (ANTARA Sulsel) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 6 Sulawesi Maluku Papua (Sulampua) terhitung Januari hingga 27 Maret 2015, telah menerima 211 pengaduan dari masyarakat di kawasan itu.
Kepala OJK Sulampua, Bambang Kiswono mengemukakan hal itu di Ternate, Kamis, dalam Sosialisasi Kehumasan OJK, Laku Pandai dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM).
Berdasarkan data statistik Layanan Konsumen OJK, di Makasssar terdapat 97 pengaduan (45,9 persen), Jayapura satu (0,5 persen), Mamuju 9 (4,3 persen), Manado 25 pengaduan (11,9 persen), Manokwari satu pengaduan (0,5 persen), Palu 44 (20,9 persen), Kendari 13 (6,2 persen), Gorontalo 18 (8,5 persen), dan Sofifi tiga pengaduan (1,3 persen).
"Sebagaimana peta pengaduan tersebut jumlah pengaduan terbanyak berada di Kota Makassar dengan persentase sebesar 45,9 persen, sedangkan jumlah pengaduan paling sedikit berasal dari Kota Jayapura dan Manokwari dengan persentase di masing-masing kota sebesar 0,5 persen," katanya.
Bambang mengatakan dari sejumlah pengaduan tersebut, sebanyak 41,2 persen atau 87 pengaduan belum selesai sedangkan sebanyak 124 atau 58,8 persen pengaduan sudah selesai.
Dari jumlah tersebut, ujar Bambang, delapan pengaduan dibatalkan OJK, dua dibatalkan pelapor, 71 pengaduan bukan kewenangan OJK, 11 pengaduan diselesaikan PUJK (Pelaku Usaha Jasa Keuangan), sembilan selesai karena OJK sebagai tembusan, dua karena sudah ditangani pengawas, 14 tidak memenuhi syarat OJK dan dua selesai setelah proses verifikasi.
Pada sosialisasi tersebut, OJK akan mencoba berdiskusi tentang penyebab terjadinya pengaduan tersebut dan juga langkah-langkah dalam meningkatkan keperdulian semua pihak tentang Perlindungan Konsumen ini. Sehingga terjadi kesefahaman antara pihak-
pihak yang bersengketa, yaitu konsumen dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK).
Diharapkan kesefahaman tersebut dapat menimbulkan saling pengertian di kedua belah pihak yang pada akhirnya dapat mempermulus upaya-upaya untuk peningkatan perekenomian nasional.
Bambang juga mengatakan bahwa beberapa hari yang lalu di Papua dan Gowa, Sulawesi Selatan, telah di luncurkan beroperasinya Laku Pandai, yaitu Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangkan Keuangan Inklusif.
"Sesuai rencana bisnis Perbankan maka tahun ini diperkirakan jumlah agen Laku Pandai mencapai 350 ribu, dengan cakupan 75 persen wilayah di seluruh Indonesia. Kita di Timur, mendapat keuntungan lebih dari program Laku Pandai ini. Salah satu syarat keikutsertaan dalam Laku Pandai bagi perbankan adalah membuka kantor cabang di Wilayah Timur Indonesia bagi yang belum memiliki kantor cabang," katanya. Rolex Malaha
Kepala OJK Sulampua, Bambang Kiswono mengemukakan hal itu di Ternate, Kamis, dalam Sosialisasi Kehumasan OJK, Laku Pandai dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM).
Berdasarkan data statistik Layanan Konsumen OJK, di Makasssar terdapat 97 pengaduan (45,9 persen), Jayapura satu (0,5 persen), Mamuju 9 (4,3 persen), Manado 25 pengaduan (11,9 persen), Manokwari satu pengaduan (0,5 persen), Palu 44 (20,9 persen), Kendari 13 (6,2 persen), Gorontalo 18 (8,5 persen), dan Sofifi tiga pengaduan (1,3 persen).
"Sebagaimana peta pengaduan tersebut jumlah pengaduan terbanyak berada di Kota Makassar dengan persentase sebesar 45,9 persen, sedangkan jumlah pengaduan paling sedikit berasal dari Kota Jayapura dan Manokwari dengan persentase di masing-masing kota sebesar 0,5 persen," katanya.
Bambang mengatakan dari sejumlah pengaduan tersebut, sebanyak 41,2 persen atau 87 pengaduan belum selesai sedangkan sebanyak 124 atau 58,8 persen pengaduan sudah selesai.
Dari jumlah tersebut, ujar Bambang, delapan pengaduan dibatalkan OJK, dua dibatalkan pelapor, 71 pengaduan bukan kewenangan OJK, 11 pengaduan diselesaikan PUJK (Pelaku Usaha Jasa Keuangan), sembilan selesai karena OJK sebagai tembusan, dua karena sudah ditangani pengawas, 14 tidak memenuhi syarat OJK dan dua selesai setelah proses verifikasi.
Pada sosialisasi tersebut, OJK akan mencoba berdiskusi tentang penyebab terjadinya pengaduan tersebut dan juga langkah-langkah dalam meningkatkan keperdulian semua pihak tentang Perlindungan Konsumen ini. Sehingga terjadi kesefahaman antara pihak-
pihak yang bersengketa, yaitu konsumen dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK).
Diharapkan kesefahaman tersebut dapat menimbulkan saling pengertian di kedua belah pihak yang pada akhirnya dapat mempermulus upaya-upaya untuk peningkatan perekenomian nasional.
Bambang juga mengatakan bahwa beberapa hari yang lalu di Papua dan Gowa, Sulawesi Selatan, telah di luncurkan beroperasinya Laku Pandai, yaitu Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangkan Keuangan Inklusif.
"Sesuai rencana bisnis Perbankan maka tahun ini diperkirakan jumlah agen Laku Pandai mencapai 350 ribu, dengan cakupan 75 persen wilayah di seluruh Indonesia. Kita di Timur, mendapat keuntungan lebih dari program Laku Pandai ini. Salah satu syarat keikutsertaan dalam Laku Pandai bagi perbankan adalah membuka kantor cabang di Wilayah Timur Indonesia bagi yang belum memiliki kantor cabang," katanya. Rolex Malaha