Makassar (ANTARA Sulsel) - Badan Pengawas Pemilihan Umum Sulawesi Selatan akan menyebar tenaga pengawasnya yang bersifat adhoc atau sementara pada seluruh tempat pemungutan suara (TPS) pada pemilihan kepala daerah di 11 kabupaten akhir tahun ini.
"Akan ada perbedaan di Pilkada tahun ini dengan yang sebelumnya. Tahun ini, pengawas akan berada di seluruh TPS yang menyelenggarakan Pilkada," ujar Ketua Bawaslu Sulsel, Laode Arumahi di Makassar, Senin.
Dia mengatakan, perbedaan Pilkada tahun 2015 dengan sebelumnya yakni terletak pada proses pengawasannya. Pada Pilkada sebelumnya itu, pengawasan hanya pada tingkat kecamatan dan kelurahan atau desa.
Tetapi pada pemilihan kali ini, pengawas akan bekerja hingga disetiap TPS. Makanya, Bawaslu Sulsel akan merekrut ribuan tenaga adhoc untuk ditempatkan di setiap TPS.
"Akan ada penambahan jumlah pengawas tahun ini. Penambahan itu tertuang dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota," katanya.
Adanya peraturan yang baru ini demi menjamin pelaksanaan pilkada hingga ke tingkat bawah diperketat. Perekrutan pengawas untuk TPS akan disegerakan setelah struktur pengawas di tingkat kecamatan dan kelurahan dirampungkan.
"Jadi perekrutannya untuk tenaga pengawas di setiap TPS ini bertahap. Setelah pelantikan 33 komisioner Panwaslu, kemudian membentuk panwas tingkat kecamatan, kelurahan atau desa kemudian petugas pengawas TPS," jelasnya.
Laode menjelaskan bahwa panitia pengawas untuk TPS bersifat ad-hoc. Pembentukan mereka secara struktural berada di bawah naungan Badan Pengawas Pemilu.
Keberadaan mereka diharapkan bisa memberikan ruang yang lebih luas kepada pengawas pemilu untuk menekan potensi kecurangan. Sebab kecurangan, disebut sering bermula dari tingkat TPS.
Ke depan, pengawas TPS akan memantau jalannya pemungutan suara pada hari pemilihan kepala daerah. Sebelumnya, mereka juga bakal turut memetakan daerah-daerah dan siapa saja yang berpotensi melakukan politik uang.
"Daerah yang telah dipetakan kemudian ditandai agar steril saat hari H. Mereka berperan penting dalam mendukung gerakan pemilu yang bersih dan aman," terangnya.
Komisioner Bawaslu Sulsel Asry Yusuf mengatakan, petugas pengawas TPS akan didukung dengan relawan pengawas. Ia menekankan bahwa kedudukan relawan berbeda, sebab mereka diatur untuk berada di luar struktur resmi. Relawan direkrut secara sukarela untuk membantu pengawasan pemilihan.
Asry mengatakan bahwa petugas pengawas akan diutamakan pembentukannya. Adapun tenaga relawan, baru dijaring paling lambat satu bulan sebelum hari H. Meski kedudukannya berbeda, kedua tenaga disebut akan mendapatkan pendidikan dan bimbingan yang tidak jauh berbeda.
"Pada dasarnya mereka harus tahu dulu seperti apa tugas dan fungsi pengawas pemilu. Semua relawan pengawas yang diterima itu akan diberikan pelatihan," katanya. Agus Setiawan
"Akan ada perbedaan di Pilkada tahun ini dengan yang sebelumnya. Tahun ini, pengawas akan berada di seluruh TPS yang menyelenggarakan Pilkada," ujar Ketua Bawaslu Sulsel, Laode Arumahi di Makassar, Senin.
Dia mengatakan, perbedaan Pilkada tahun 2015 dengan sebelumnya yakni terletak pada proses pengawasannya. Pada Pilkada sebelumnya itu, pengawasan hanya pada tingkat kecamatan dan kelurahan atau desa.
Tetapi pada pemilihan kali ini, pengawas akan bekerja hingga disetiap TPS. Makanya, Bawaslu Sulsel akan merekrut ribuan tenaga adhoc untuk ditempatkan di setiap TPS.
"Akan ada penambahan jumlah pengawas tahun ini. Penambahan itu tertuang dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota," katanya.
Adanya peraturan yang baru ini demi menjamin pelaksanaan pilkada hingga ke tingkat bawah diperketat. Perekrutan pengawas untuk TPS akan disegerakan setelah struktur pengawas di tingkat kecamatan dan kelurahan dirampungkan.
"Jadi perekrutannya untuk tenaga pengawas di setiap TPS ini bertahap. Setelah pelantikan 33 komisioner Panwaslu, kemudian membentuk panwas tingkat kecamatan, kelurahan atau desa kemudian petugas pengawas TPS," jelasnya.
Laode menjelaskan bahwa panitia pengawas untuk TPS bersifat ad-hoc. Pembentukan mereka secara struktural berada di bawah naungan Badan Pengawas Pemilu.
Keberadaan mereka diharapkan bisa memberikan ruang yang lebih luas kepada pengawas pemilu untuk menekan potensi kecurangan. Sebab kecurangan, disebut sering bermula dari tingkat TPS.
Ke depan, pengawas TPS akan memantau jalannya pemungutan suara pada hari pemilihan kepala daerah. Sebelumnya, mereka juga bakal turut memetakan daerah-daerah dan siapa saja yang berpotensi melakukan politik uang.
"Daerah yang telah dipetakan kemudian ditandai agar steril saat hari H. Mereka berperan penting dalam mendukung gerakan pemilu yang bersih dan aman," terangnya.
Komisioner Bawaslu Sulsel Asry Yusuf mengatakan, petugas pengawas TPS akan didukung dengan relawan pengawas. Ia menekankan bahwa kedudukan relawan berbeda, sebab mereka diatur untuk berada di luar struktur resmi. Relawan direkrut secara sukarela untuk membantu pengawasan pemilihan.
Asry mengatakan bahwa petugas pengawas akan diutamakan pembentukannya. Adapun tenaga relawan, baru dijaring paling lambat satu bulan sebelum hari H. Meski kedudukannya berbeda, kedua tenaga disebut akan mendapatkan pendidikan dan bimbingan yang tidak jauh berbeda.
"Pada dasarnya mereka harus tahu dulu seperti apa tugas dan fungsi pengawas pemilu. Semua relawan pengawas yang diterima itu akan diberikan pelatihan," katanya. Agus Setiawan