Makassar (ANTARA Sulsel) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan menambah kepemilikan saham di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulselbar.
"Kalau bisa tambah sampai lima persen," kata Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo saat menjawab pertanyaan wartawan terkait rencana penambahan saham tersebut seusai menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Sulselbar di Makassar, Selasa.
Gubernur mengatakan jika uang pemerintah masuk ke Bank Sulselbar, uang tersebut tidak akan habis tetapi terputar dan kembali pada program-program untuk rakyat.
"Yang penting ketika pemerintah menambah uangnya, kita harus menitipkan konsepsi misalnya mereka (Bank Sulselbar) harus membantu 1000 pengusaha di desa," tambahnya.
Sementara terkait RUPS ini, menurut gubernur lebih banyak melakukan evaluasi dan koreksi terhadap perjalanan Bank Sulselbar dalam setahun terakhir.
"Termasuk masalah-masalah yang ada dan keuntungan yang diperoleh tentunya," imbuh Syahrul.
Sejauh ini, menurut Syahrul, salah satu hal yang positif adalah adanya predikat "clean and Clear" untuk Bank Sulselbar dari akuntan publik independen. Meski demikian, gubernur mengakui kinerja bank ini belum optimal.
"Bahwa kinerjanya belum maksimal, yah lebih baik kita katakan begitu. Mungkin karena bermain terlalu `safe`, tapi kita ingin kinerjanya lebih maksimal," ujarnya.
Sementara itu Direktur Utama Bank Sulselbar Andi Muhammad Rahmat sejak tahun lalu pemprov telah menyetor saham senilai Rp25 miliar dari Juni tahun lalu hingga April tahun ini.
"Pemprov tahun ini mau tambah saham lagi karena ada perda inisiatif yang sedang digodok. Di perda tersebut akan terlihat persentase setoran saham tertentu," katanya.
Menurut dia, persentase saham pemprov saat ini sebesar 51 persen, dan persentase tersebut akan terus dijaga.
"Harus kami upayakan karena 51 persen itu tertuang dalam anggaran dasar, tapi melampaui 51 persen juga tidak boleh dan di bawah 51 persen juga tidak boleh," katanya. Agus Setiawan
"Kalau bisa tambah sampai lima persen," kata Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo saat menjawab pertanyaan wartawan terkait rencana penambahan saham tersebut seusai menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Sulselbar di Makassar, Selasa.
Gubernur mengatakan jika uang pemerintah masuk ke Bank Sulselbar, uang tersebut tidak akan habis tetapi terputar dan kembali pada program-program untuk rakyat.
"Yang penting ketika pemerintah menambah uangnya, kita harus menitipkan konsepsi misalnya mereka (Bank Sulselbar) harus membantu 1000 pengusaha di desa," tambahnya.
Sementara terkait RUPS ini, menurut gubernur lebih banyak melakukan evaluasi dan koreksi terhadap perjalanan Bank Sulselbar dalam setahun terakhir.
"Termasuk masalah-masalah yang ada dan keuntungan yang diperoleh tentunya," imbuh Syahrul.
Sejauh ini, menurut Syahrul, salah satu hal yang positif adalah adanya predikat "clean and Clear" untuk Bank Sulselbar dari akuntan publik independen. Meski demikian, gubernur mengakui kinerja bank ini belum optimal.
"Bahwa kinerjanya belum maksimal, yah lebih baik kita katakan begitu. Mungkin karena bermain terlalu `safe`, tapi kita ingin kinerjanya lebih maksimal," ujarnya.
Sementara itu Direktur Utama Bank Sulselbar Andi Muhammad Rahmat sejak tahun lalu pemprov telah menyetor saham senilai Rp25 miliar dari Juni tahun lalu hingga April tahun ini.
"Pemprov tahun ini mau tambah saham lagi karena ada perda inisiatif yang sedang digodok. Di perda tersebut akan terlihat persentase setoran saham tertentu," katanya.
Menurut dia, persentase saham pemprov saat ini sebesar 51 persen, dan persentase tersebut akan terus dijaga.
"Harus kami upayakan karena 51 persen itu tertuang dalam anggaran dasar, tapi melampaui 51 persen juga tidak boleh dan di bawah 51 persen juga tidak boleh," katanya. Agus Setiawan