Mamuju (ANTARA Sulbar) - Sengketa lahan menjadi salah satu masalah yang dapat memicu potensi konflik di Provinsi Sulawesi Barat yang mesti dilakukan pencegahan.
"Sengketa lahan menjadi masalah yang belum terselesaikan dan menjadi potensi konflik di Sulbar sehingga mesti dicegah di samping ancaman gerakan radikal seperti kelompok ISIS dan memontem menghadapi pilkada," kata Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sulbar, Rahmat Sanusi di Mamuju, Jumat.
Ia mengatakan, Kesbangpol Sulbar telah melakukan koordinasi dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dengan mengambil tema meningkatkan kapasitas dalam pengelolaan, penanganan pelaksanaan kewaspadaan dini serta antisipasi dini terhadap konflik sosial.
Menurut dia, untuk menciptakan lingkungan sosial dan situasi yang kondusif maka diharapkan seluruh komponen bangsa ini memberikan tanggung jawab secara bersama, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya.
"Peran kelompok masyarakat berpartisipasi secara akif menjaga ketertiban dan keamanan dalam proses pembangunan sangat penting termasuk mengantisipasi setiap potensi konflik yang sudah ada," katanya.
Sanusi mengatakan, FKDM merupakan wadah strategis masyarakat yang dibentuk masyarakat dengan difasilitasi pemerintah daerah untuk menjaga kewaspadaan dini mencegah setiap konflik yang ada.
"Ke depan informasi yang disampaikan dari masyarakat sangat penting untuk mencegah konflik sosial karena dari unsur pemerintah masih terbatas apalagi khususnya menjelang Pilkada yang akan berlansung di empat kabupaten di Sulbar," katanya.
Mari kita bersama-sama melakukan langkah-langkah kewaspadaan dini terhadap potensi ancaman, terhadap stabilitas Nasional di daerah dalam rangka utuhnya empat pilar bangsa, dan peran masyarakat sangat penting mencegah konflik," katanya. FC Kuen
"Sengketa lahan menjadi masalah yang belum terselesaikan dan menjadi potensi konflik di Sulbar sehingga mesti dicegah di samping ancaman gerakan radikal seperti kelompok ISIS dan memontem menghadapi pilkada," kata Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sulbar, Rahmat Sanusi di Mamuju, Jumat.
Ia mengatakan, Kesbangpol Sulbar telah melakukan koordinasi dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dengan mengambil tema meningkatkan kapasitas dalam pengelolaan, penanganan pelaksanaan kewaspadaan dini serta antisipasi dini terhadap konflik sosial.
Menurut dia, untuk menciptakan lingkungan sosial dan situasi yang kondusif maka diharapkan seluruh komponen bangsa ini memberikan tanggung jawab secara bersama, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya.
"Peran kelompok masyarakat berpartisipasi secara akif menjaga ketertiban dan keamanan dalam proses pembangunan sangat penting termasuk mengantisipasi setiap potensi konflik yang sudah ada," katanya.
Sanusi mengatakan, FKDM merupakan wadah strategis masyarakat yang dibentuk masyarakat dengan difasilitasi pemerintah daerah untuk menjaga kewaspadaan dini mencegah setiap konflik yang ada.
"Ke depan informasi yang disampaikan dari masyarakat sangat penting untuk mencegah konflik sosial karena dari unsur pemerintah masih terbatas apalagi khususnya menjelang Pilkada yang akan berlansung di empat kabupaten di Sulbar," katanya.
Mari kita bersama-sama melakukan langkah-langkah kewaspadaan dini terhadap potensi ancaman, terhadap stabilitas Nasional di daerah dalam rangka utuhnya empat pilar bangsa, dan peran masyarakat sangat penting mencegah konflik," katanya. FC Kuen