Mamuju (ANTARA Sulbar) - Pemerintah Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, ikut mensosialisasikan kebijakan manajmen kepegawaian dalam mendukung optimalisasi layanan pegawai yang ada di daerah itu.
Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Kabupaten Mamuju yang digelar di salah satu hotel di Mamuju, Rabu.
Bupati Mamuju, Dr H Suhardi Duka saat menyampaikan sambutannya mengungkapkan, masih banyak presepsi dimasyarakat seputar pegawai negeri, baik yang bersifat positif maupun yang sifatnya negatif.
"Tapi yang jelas, menjadi seorang pegawai itu masih menjadi parameter kesuksesan seseorang. Jika ada pegawai negeri monoton atau tidak mendapatkan promosi jabatan maka itu ciri-ciri pegawai yang gagal," ujar Bupati.
Suhardi Duka menambahkan, ketika menjadi pegawai maka tentu banyak persoalan-persoalan yang harus dihadapi. Menjadi seorang pegawai harus ikut aturan karena yang mengatur berbagai bentuk layanan masyarakat khususnya layanan publik baik berupa perizinan, dalam bentuk apa saja yang memungkinkan yang dilaksanakan oleh masyarakat.
Sementara itu, Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar, Iwan Hermanto mengatakan, banyak hal-hal baru yang harus dipelajari terkait dengan manajemen kepegawaian.
Sebab, lanjutnya, masih banyak hal-hal yang harus dilakukan terkait dengan layanan kepegawaian yang masih terganggu dan terhambat dikarenakan masih banyak usulan yang belum tepat.
"Saya berharap kepada seluruh peserta sosialisasi agar menjadi agen perubahan atau `agent of change` untuk menyebarluaskan informasi yang didapat selama kegiatan tersebut kepada seluruh PNS di instansi masing-masing agar memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh masyarakat," ungkap Iwan Hermanto.
Kepala BKDD Kabupaten Mamuju, Muhammad Dahlan Kamil, yang juga ketua pelaksana kegiatan tersebut menyampaikan maksud dari pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada seluruh peserta sosialisasi tentang berbagai aturan dalam menyusun manajemen kepegawaian secara luas.
"Tujuan sosialisasi kali ini yaitu diharapkan seluruh peserta pengelola kepegawaian mengetahui tentang implementasi gerakan reformasi birokrasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance," jelas Dahlan Kamil.
Kegiatan sosialisasi tersebut dilaksanakan selama dua hari, yakni tanggal 20-21 Mei 2015 dengan jumlah peserta 100 yang merupakan utusan dari seluruh SKPD, Kecamatan dan Kelurahan lingkup Pemerintahan Kabupaten Mamuju.
Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Kabupaten Mamuju yang digelar di salah satu hotel di Mamuju, Rabu.
Bupati Mamuju, Dr H Suhardi Duka saat menyampaikan sambutannya mengungkapkan, masih banyak presepsi dimasyarakat seputar pegawai negeri, baik yang bersifat positif maupun yang sifatnya negatif.
"Tapi yang jelas, menjadi seorang pegawai itu masih menjadi parameter kesuksesan seseorang. Jika ada pegawai negeri monoton atau tidak mendapatkan promosi jabatan maka itu ciri-ciri pegawai yang gagal," ujar Bupati.
Suhardi Duka menambahkan, ketika menjadi pegawai maka tentu banyak persoalan-persoalan yang harus dihadapi. Menjadi seorang pegawai harus ikut aturan karena yang mengatur berbagai bentuk layanan masyarakat khususnya layanan publik baik berupa perizinan, dalam bentuk apa saja yang memungkinkan yang dilaksanakan oleh masyarakat.
Sementara itu, Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar, Iwan Hermanto mengatakan, banyak hal-hal baru yang harus dipelajari terkait dengan manajemen kepegawaian.
Sebab, lanjutnya, masih banyak hal-hal yang harus dilakukan terkait dengan layanan kepegawaian yang masih terganggu dan terhambat dikarenakan masih banyak usulan yang belum tepat.
"Saya berharap kepada seluruh peserta sosialisasi agar menjadi agen perubahan atau `agent of change` untuk menyebarluaskan informasi yang didapat selama kegiatan tersebut kepada seluruh PNS di instansi masing-masing agar memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh masyarakat," ungkap Iwan Hermanto.
Kepala BKDD Kabupaten Mamuju, Muhammad Dahlan Kamil, yang juga ketua pelaksana kegiatan tersebut menyampaikan maksud dari pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada seluruh peserta sosialisasi tentang berbagai aturan dalam menyusun manajemen kepegawaian secara luas.
"Tujuan sosialisasi kali ini yaitu diharapkan seluruh peserta pengelola kepegawaian mengetahui tentang implementasi gerakan reformasi birokrasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance," jelas Dahlan Kamil.
Kegiatan sosialisasi tersebut dilaksanakan selama dua hari, yakni tanggal 20-21 Mei 2015 dengan jumlah peserta 100 yang merupakan utusan dari seluruh SKPD, Kecamatan dan Kelurahan lingkup Pemerintahan Kabupaten Mamuju.