Makassar (ANTARA Sulsel) - Wakil Wali Kota Makassar, Dr Syamsu Rizal MI memimpin rapat koordinasi Pemuktakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) yang akan dijadikan dasar dalam perlindungan sosial.
"Kalau kita berbicara data statistik yang ada di Makassar, itu banyak yang menyebut tidak akurat. Makanya, kita akan mutakhirkan data-data ini," ujarnya di Makassar, Senin.
Syamsu Rizal mengatakan, pemutakhiran data terpadu akan digunakan sebagai database untuk program perlindungan sosial dalam menanggulangi masalah kemiskinan.
"Data tersebut berfungsi untuk mengidentifikasi siapa saja yang benar-benar layak mendapatkan bantuan sosial. Data yang dihasilkan harus akurat, agar semua program dapat tepat sasaran dan tepat guna," jelasnya.
Dalam rapat koordinasi itu, hadir sejumlah Camat, lurah dan pejabat Badan Pembangunan Perencanaan Daerah (Bappeda) serta unsur lainnya yang bisa memutakhirkan data-data penduduk.
Sebelumnya, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto menyebut jika data penduduk saat ini tidak begitu akurat dan terjadi perbedaan data antara Badan Pusat Statistik (BPS) dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
Ramdhan mengatakan, perbedaan data itu menjadi kendala pemerintah dalam melindungi warganya untuk diberikan layanan jaminan kesehatan karena setiap warga harus terdata.
Wali kota menyebutkan, data dari BPS untuk penduduk Makassar hanya sebanyak 1,3 juta jiwa. Sedangkan data yang diterimanya dari Dinas Kependudukan dan Catat Sipil Makassar mencapai 1,7 juta lebih.
"Keakurasian mengenai data warga Makassar yang berhak menikmati pelayanan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) itu jadi masalah. BPS hanya 1,3 juta, sedangkan data kependudukan itu 1,7 juta," katanya.
Dia memberikan contoh mengenai jumlah penduduk Kota Makassar 1,7 juta jiwa itu diketahui berdasarkan data terkini dari layanan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).
"Kalau kita berbicara data statistik yang ada di Makassar, itu banyak yang menyebut tidak akurat. Makanya, kita akan mutakhirkan data-data ini," ujarnya di Makassar, Senin.
Syamsu Rizal mengatakan, pemutakhiran data terpadu akan digunakan sebagai database untuk program perlindungan sosial dalam menanggulangi masalah kemiskinan.
"Data tersebut berfungsi untuk mengidentifikasi siapa saja yang benar-benar layak mendapatkan bantuan sosial. Data yang dihasilkan harus akurat, agar semua program dapat tepat sasaran dan tepat guna," jelasnya.
Dalam rapat koordinasi itu, hadir sejumlah Camat, lurah dan pejabat Badan Pembangunan Perencanaan Daerah (Bappeda) serta unsur lainnya yang bisa memutakhirkan data-data penduduk.
Sebelumnya, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto menyebut jika data penduduk saat ini tidak begitu akurat dan terjadi perbedaan data antara Badan Pusat Statistik (BPS) dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
Ramdhan mengatakan, perbedaan data itu menjadi kendala pemerintah dalam melindungi warganya untuk diberikan layanan jaminan kesehatan karena setiap warga harus terdata.
Wali kota menyebutkan, data dari BPS untuk penduduk Makassar hanya sebanyak 1,3 juta jiwa. Sedangkan data yang diterimanya dari Dinas Kependudukan dan Catat Sipil Makassar mencapai 1,7 juta lebih.
"Keakurasian mengenai data warga Makassar yang berhak menikmati pelayanan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) itu jadi masalah. BPS hanya 1,3 juta, sedangkan data kependudukan itu 1,7 juta," katanya.
Dia memberikan contoh mengenai jumlah penduduk Kota Makassar 1,7 juta jiwa itu diketahui berdasarkan data terkini dari layanan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).