Makassar (ANTARA Sulsel) - Menteri Pertanian Amran Sulaeman menyatakan yakin telah bekerja maksimal dalam kabinet kerja Jokowi-JK untuk menjalankan jabatan sesuai amanah yang diberikan kepadanya.
"Saya kerja pokoknya kerja, saya datang untuk beribadah. Kalau anda dengar amanah ini diselewengkan maka saya akan siap berhenti," tegas Mentan kepada wartawan di Makassar, Rabu.
Mengenai dengan isu reshuffle atau pergantian menteri, kata Amran, ada Tuhan yang akan mengatur, dan itu urusan Presiden karena dirinya yakin telah menjalankan amanah yang diberikan Presiden dan wakil Presiden untuk maslah ketersediaan pangan untuk kesejahteraan rakyat.
"Kalau reshuffle saya serahkan kepada Allah SWT yang mengaturnya. Tujuan hidup saya bukan mengejar jabatan, saya orang beriman dan yakin ilmu saya bermanfaat," kata akademisi Universitas Hasanuddin Makassar itu.
DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sulawesi Selatan menyatakan akan ada rencana perubahan susunan kabinet (reshuffle) Presiden dan Wakilnya Joko Widodo-Jusuf Kalla akan mengganti Menteri Pertanian Amran Sulaiman dengan kadernya.
"Kemungkinan dua pekan depan sudah berganti. Informasinya beredar setelah pertemuan antara Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dengan seluruh Ketua DPD PDIP se-Indonesia," ujar Sekretaris DPD PDIP Sulsel Rudi Pieter Goni di Makassar, Jumat (23/5).
Saat itu bertepatan dengan Rapat Koordinasi Daerah di 11 Kabupaten bersamaan dengan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 64 bakal calon kepala daerah untuk pilkada serentak Desember 2015 di 11 kabupaten, Sulsel. Kemudian beredar isu Amran akan digantikan Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP Bidang Buruh Tani dan Nelayan, Mindo Sianipar.
Namun selanjutnya dibantah ulang Rudy Piter Goni dengan menyatakan bahwa pemberitaan di media mengenai reshuffle kabinet Jokowi-JK P bukan ranah DPD PDIP.
"Kegiatan yang kami lakukan itu hanya rapat Koordinasi Daerah dan sama sekali tidak membicarakan mengenai masalah pergantian kabinet. Perombakan kabinet itu kan bukan ranah kami di DPD Sulsel," bantahnya.
Bahkan Presiden Jokowi sebelumnya tidak begitu serius menanggapi isu reshuffle tersebut. Namun dirinya memberikan isyarat dalam waktu 6 bulan awal pemerintahannya tidak akan merombak komposisi menteri namun akan dievaluasi meskipun sejumlah lembaga survei memberikan nilai merah atas kinerja beberapa menterinya.
"Saya kerja pokoknya kerja, saya datang untuk beribadah. Kalau anda dengar amanah ini diselewengkan maka saya akan siap berhenti," tegas Mentan kepada wartawan di Makassar, Rabu.
Mengenai dengan isu reshuffle atau pergantian menteri, kata Amran, ada Tuhan yang akan mengatur, dan itu urusan Presiden karena dirinya yakin telah menjalankan amanah yang diberikan Presiden dan wakil Presiden untuk maslah ketersediaan pangan untuk kesejahteraan rakyat.
"Kalau reshuffle saya serahkan kepada Allah SWT yang mengaturnya. Tujuan hidup saya bukan mengejar jabatan, saya orang beriman dan yakin ilmu saya bermanfaat," kata akademisi Universitas Hasanuddin Makassar itu.
DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sulawesi Selatan menyatakan akan ada rencana perubahan susunan kabinet (reshuffle) Presiden dan Wakilnya Joko Widodo-Jusuf Kalla akan mengganti Menteri Pertanian Amran Sulaiman dengan kadernya.
"Kemungkinan dua pekan depan sudah berganti. Informasinya beredar setelah pertemuan antara Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dengan seluruh Ketua DPD PDIP se-Indonesia," ujar Sekretaris DPD PDIP Sulsel Rudi Pieter Goni di Makassar, Jumat (23/5).
Saat itu bertepatan dengan Rapat Koordinasi Daerah di 11 Kabupaten bersamaan dengan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 64 bakal calon kepala daerah untuk pilkada serentak Desember 2015 di 11 kabupaten, Sulsel. Kemudian beredar isu Amran akan digantikan Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP Bidang Buruh Tani dan Nelayan, Mindo Sianipar.
Namun selanjutnya dibantah ulang Rudy Piter Goni dengan menyatakan bahwa pemberitaan di media mengenai reshuffle kabinet Jokowi-JK P bukan ranah DPD PDIP.
"Kegiatan yang kami lakukan itu hanya rapat Koordinasi Daerah dan sama sekali tidak membicarakan mengenai masalah pergantian kabinet. Perombakan kabinet itu kan bukan ranah kami di DPD Sulsel," bantahnya.
Bahkan Presiden Jokowi sebelumnya tidak begitu serius menanggapi isu reshuffle tersebut. Namun dirinya memberikan isyarat dalam waktu 6 bulan awal pemerintahannya tidak akan merombak komposisi menteri namun akan dievaluasi meskipun sejumlah lembaga survei memberikan nilai merah atas kinerja beberapa menterinya.