Makassar (ANTARA Sulsel) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) Wilayah Sulawesi Selatan (Sulsel) mengeluarkan anggaran sebesar Rp521 miliar untuk pembebasan lahan perluasan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin seluas 60 hektare di Kabupaten Maros, Sulsel, Kamis.

"Ini adalah pembayaran tahap kedua dan dari 258 bidang yang  harus kami bayarkan, hanya tujuh di antaranya yang akan kami titip di Pengadilan karena ada sengketa," kata Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN Sulsel, Muhammad Ikhsan Saleh pada acara pembayaran pembebasan lahan tersebut di Kabupaten Maros, Kamis.

Sebelumnya, pada tahap pertama pihaknya sudah membebaskan lahan seluas 7,4 hektare dengan ganti rugi senilai Rp42 miliar. Sementara untuk tahap ketiga, pihaknya tengah melakukan inventarisasi dan pengukuran lahan.

"Target kami, untuk tahap ke-tiga, dapat diselesaikan sebelum Agustus," katanya.

Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo yang hadir dan memberikan pembayaran secara simbolis dalam kesempatan tersebut mengatakan, Sulsel telah mengalokasikan dana pembebasan lahan senilai Rp2 triliun untuk berbagai proyek pembangunan infrastruktur.

"Untuk pembebasan perluasan bandara, pembangunan rel kereta, dan `middle ring road`," katanya.

Syahrul juga mengapresiasi pihak Angkasa Pura I yang akan memperluas bandara dan meningkatkan kapasitas bandara hingga tiga kali lipat.

"Kita mau terminal kita tidak ada yang kalah, mimpi saya suatu saat semua pesawat yang terbang dari Asia ke Afrika harus turun ke Makassar," kata gubernur.

Gubernur berharap masyarakat Kabupaten Maros dapat menjaga kondisi yang kondusif sehingga pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di wilayah ini dapat berjalan baik.

Pewarta : Nurhaya J Panga
Editor : Daniel
Copyright © ANTARA 2024