Makassar (ANTARA Sulsel) - Kebijakan anggaran belum berpihak pada perlindungan anak meskipun kasus kekerasan terhadap anak terus meningkat dari tahun ke tahun, kata Humas Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Toddopuli Makassar Nur Alam.
"Rata-rata Dinas Sosial di kabupaten/kota yang menangani masalah perempuan dan perlindungan anak mengeluhkan kecilnya anggaran yang diberikan oleh Dewan. Dana yang diberikan untuk masalah ini biasanyan hanya dana sisa, setelah dibagi ke pos-pos lain seperti infrastruktur," katanya dalam diskusi "Stop Kekerasan Terhadap Anak" yang diselenggarakan di Makassar, Sabtu.
Nur Alam mengemukakan bahwa PSMP sebagai lembaga di bawah naungan Kementerian Sosial merupakan pusat rehabilitasi sosial bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Namun pihaknya juga berupaya melakukan program yang bisa mencegah kekerasan terhadap anak.
"Hanya saja kami mengalami keterbatasan tenaga dan anggaran, mengingat wilayah kerja kami mencakup Indonesia Timur. Karena itu, kami mencoba mengajak Dinas Sosial di kabupaten/kota, tetapi mereka juga tidak dapat berbuat banyak karena minimnya anggaran untuk Dinas Sosial kabupaten/kota," katanya.
Sebagai gambaran, PSMP yang menangani rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum membutuhkan anggaran antara hingga Rp10 juta per anak per tahun, dengan jumlah anak yang direhabilitasi berkisar antara 400-500 anak per tahun.
Hal ini berarti dibutuhkan biaya antara Rp4 miliar hingga Rp5 miliar per tahun. Namun menurut Nur Alam, anggaran yang diberikan untuk PSMP hanya Rp1,5 miliar hingga Rp2 miliar.
Di sisi lain, kata dia, kasus kekerasan terhadap anak cenderung meningkat dari tahun ke tahun, dan merupakan fenomena gunung es, di mana banyak kasus yang belum terungkap.
"Untuk kasus yang ditangani PSMP saja, peningkatannya sekitar 30 persen per tahun," ujarnya.
Karena itu, Nur Alam berharap Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memberikan perhatian lebih terhadap upaya perlindungan anak.
Minimnya anggaran untuk perlindungan anak diakui oleh Wakil Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi yang turut hadir sebagai narasumber pada diskusi tersebut.
Ia mengatakan, alokasi anggaran yang besar lebih ditujukan untuk pembangunan infrastruktur, program pendidikan dan kesehatan gratis.
Meski demikian, dia menjanjikan akan memperjuangkan anggaran yang lebih besar untuk program-program Dinas Sosial, termasuk perlindungan anak.
"Jika tidak bisa diakomodir pada anggaran perubahan, akan kami akomodir pada anggaran pokok Tahun 2016," ujarnya.
Diskusi yang digelar di Celebes Convention Center (CCC) ini juga menghadirkan pengamat anak Rusdin Tompo.
"Rata-rata Dinas Sosial di kabupaten/kota yang menangani masalah perempuan dan perlindungan anak mengeluhkan kecilnya anggaran yang diberikan oleh Dewan. Dana yang diberikan untuk masalah ini biasanyan hanya dana sisa, setelah dibagi ke pos-pos lain seperti infrastruktur," katanya dalam diskusi "Stop Kekerasan Terhadap Anak" yang diselenggarakan di Makassar, Sabtu.
Nur Alam mengemukakan bahwa PSMP sebagai lembaga di bawah naungan Kementerian Sosial merupakan pusat rehabilitasi sosial bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Namun pihaknya juga berupaya melakukan program yang bisa mencegah kekerasan terhadap anak.
"Hanya saja kami mengalami keterbatasan tenaga dan anggaran, mengingat wilayah kerja kami mencakup Indonesia Timur. Karena itu, kami mencoba mengajak Dinas Sosial di kabupaten/kota, tetapi mereka juga tidak dapat berbuat banyak karena minimnya anggaran untuk Dinas Sosial kabupaten/kota," katanya.
Sebagai gambaran, PSMP yang menangani rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum membutuhkan anggaran antara hingga Rp10 juta per anak per tahun, dengan jumlah anak yang direhabilitasi berkisar antara 400-500 anak per tahun.
Hal ini berarti dibutuhkan biaya antara Rp4 miliar hingga Rp5 miliar per tahun. Namun menurut Nur Alam, anggaran yang diberikan untuk PSMP hanya Rp1,5 miliar hingga Rp2 miliar.
Di sisi lain, kata dia, kasus kekerasan terhadap anak cenderung meningkat dari tahun ke tahun, dan merupakan fenomena gunung es, di mana banyak kasus yang belum terungkap.
"Untuk kasus yang ditangani PSMP saja, peningkatannya sekitar 30 persen per tahun," ujarnya.
Karena itu, Nur Alam berharap Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memberikan perhatian lebih terhadap upaya perlindungan anak.
Minimnya anggaran untuk perlindungan anak diakui oleh Wakil Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi yang turut hadir sebagai narasumber pada diskusi tersebut.
Ia mengatakan, alokasi anggaran yang besar lebih ditujukan untuk pembangunan infrastruktur, program pendidikan dan kesehatan gratis.
Meski demikian, dia menjanjikan akan memperjuangkan anggaran yang lebih besar untuk program-program Dinas Sosial, termasuk perlindungan anak.
"Jika tidak bisa diakomodir pada anggaran perubahan, akan kami akomodir pada anggaran pokok Tahun 2016," ujarnya.
Diskusi yang digelar di Celebes Convention Center (CCC) ini juga menghadirkan pengamat anak Rusdin Tompo.