Makassar (ANTARA Sulsel) - Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Muallim mengatakan reformasi birokrasi saat ini semakin lemah dan terpuruk karena adanya 'proteksi' aturan bagi para PNS yang tergabung dalam Korpri.

"Reformasi birokrasi semakin lemah dan terpuruk karena adanya proteksi aturan yang telah dibuat oleh PNS sendiri yang mematikan potensi para PNS untuk menduduki jabatan politik," ujarnya saat melantik Anis Zakaria Kama menjadi ketua pengurus dewan Korpri Makassar, Selasa.

Dijelaskannya, aturan yang telah dibuat oleh PNS seperti adanya aturan yang tidak mengharuskan PNS terlibat dalam partai politik, tidak boleh ikut berkampanye serta harus mundur dari status PNS bila akan mencalonkan diri menjadi Gubernur, Wali Kota dan Bupati.

Menurutnya, aturan itu telah mengkerdilkan dan membatasi ruang gerak para PNS yang potensial untuk maju karena jika PNS yang harus ikut dalam pertarungan calon pimpinan dalam suatu daerah harus menanggalkan statusnya sebagai pegawai negeri.

Kondisi itulah yang membuat hampir semua PNS berpikir panjang untuk terus berjuang di panggung politik karena jika tidak terpilih dalam pemilihan maka secara otomatis karirnya sebagai PNS juga akan hilang selamanya.

Karena itu aturan tersebut dianggap telah membatasi ruang gerak dan potensi para PNS untuk ikut serta dalam pertarungan pemilihan kepala daerah.

"Di era sebelum reformasi PNS bisa mencalonkan diri menjadi pimpinan suatu kepala daerah tanpa harus menanggalkan statusnya, namun dengan adanya aturan tersebut PNS harus berpikir panjang untuk turut serta dalam pemilihan itu," katanya.

Selain itu, kata ujar Muallim, hampir seluruh Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia pada saat akan melakukan pesta demokrasi banyak PNS tidak secara terang-terangan memberikan dukungan politik kepada salah satu calon kandidat kepala daerah.

Padahal, dalam aturan lanjutnya, sangat jelas jika PNS tidak boleh turut serta dalam kampanye maupun terlibat langsung dalam partai politik.

"Jika sistemnya seperti ini maka kehancuran bagi PNS. Reformasi birokrat menjadi kehancuran dalam NKRI karena seluruh pemilihan kepala daerah selalu ada saja peperangan dalam suatu keluarga," tandasnya.
(T.PK-MH/S016)