Makassar (ANTARA Sulsel) - Tim media center lokal bidang Hubungan Masyarakat syiar dan publikasi dokumentasi mengeluhkan lambannya pencarian anggaran dari pihak panitia pusat terkait biaya operasional dan penunjang lainnya karena ditahan.
"Terpaksa kami harus pakai dana pribadi dulu untuk mensukseskan acara ini, karena sampai mendekati hari pelaksanaan dana belum turun," keluh Ketua Bidang Humas, Syiar, dan Dokumentasi Muktamar Muhammadiyah ke-47 Husni Yunus di Makassar, Sabtu.
Menurut dia, sampai saat ini semua panitia lokal tidak mendapatkan anggaran dari panitia pusat, sehingga tim terpaksa mentalangi dana yang harus dipakai demi kelancaran operasinal dan kebutuhan mendesak lainnya.
"Karena situasi sudah gawat darurat dan sudah mendekati hari H maka harus dicarikan jalan dulu bagaimana caranya semua bisa jalan. Dana itu seharusnya turun sejak awal, tetapi kelihatannya ada dugaan ditahan-tahan panitia pusat," sebutnya.
Dirinya menuturkan tim kewalahan dalam menangani sejumlah tugas yang diberikan tanpa anggaran seperser pun dari panitia pusat, namun karena tugas pihaknya tetap harus jalan agar tidak membuat malu penyelenggara.
"Setelah kami rapat dan sepakat sementara dana dikumpulkan dari beberapa panitia, karena agenda harus jalan. Bendera, umbul-umbul dan baligho terpasang semua atas swadaya dan bantuan Pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Wali Kota Moh Ramdhan Pomanto yang mendukung kami penuh," ungkapnya.
Mengenai berapa anggaran untuk humas lokal yang dipercaya menjalankan kegiatan publikasi muktamar tersebut, kata dia, ada sekitar Rp1,8 miliar yang seharusnya sebagai dari dana itu sudah di berikan, namun nyatanya tidak ada turun.
Kendati adanya anggaran akan turun dari Rp100 juta kemudian berkurang menjadi Rp40 juta dari panitia pusat, dirinya bersama tim sepakat menolak anggaran itu karena sudah tidak sesuai lagi dengan perencanaan.
"Jelas itu sangat-sangat kurang sekali, mengapa acara sebesar ini anggarannya dicicil, ini ada apa, apakah ada dugaan korupsi didalamya sampai dana itu ditahan-tahan, padahal anggarannya jelas ada. Jadi kami sepakat menolak dan akan melaporkan hal ini kepada Ketua Umum," tandasnya.
Selain itu, saat ini media center tempat para awak media yang akan meliput jalannya Muktamar Muhammadiyah ke 47 dan Muktamar Aisyiyah ke-47 satu abad, memerlukan fasilitas memadai dan pelayanan publikasi dan biaya kontak live pada acara tertentu, tetapi faktanya tidak ada.
"Tentu saja kami kerepotan karena anggaran tidak ada, dan harus mencarikan dana swadaya dari berbagai sumber. Hal ini bersifat penting dan harus segera di respon, bila tidak publikasi tentunya akan terhambat jalannya acara," harapnya.
Diketahui anggaran rangkaian Muktamar Muhammadiyah ke-47 dan Muktamar Aisyiyiah ke 48 satu abad sekitar Rp32 miliar dalam pelaksanaan even liima tahunan organisasi islam tertua dan terbesar ini.
Saat dikonfirmasi Ketua Tim Media dan Sponsorship Panitia Pusat Muktamar Muhammadiyah dan Aisyiyah ke-47, Syauqi Soeratno melalui telepon selularnya tidak direspon begitupun saat diberikan pesan pendek. Kemungkinan sangat sibuk atau tidak ingin di ganggu wartawan.
Sedangkan Ketua Umum Muhammadiyah Prof Din Syamsuddin saat ditemui usai peresmian Pusat Dakwah Islamiyah Muhammadiyah (Pusdim) di jalan Gunung Lompobanttang mengatakakan tidak mengetahui adanya masalah tersebut.
"Saya tidak tahu masalah itu, akan disampaikan setelah saya menerima laporan dari panitia," katanya singkat.
"Terpaksa kami harus pakai dana pribadi dulu untuk mensukseskan acara ini, karena sampai mendekati hari pelaksanaan dana belum turun," keluh Ketua Bidang Humas, Syiar, dan Dokumentasi Muktamar Muhammadiyah ke-47 Husni Yunus di Makassar, Sabtu.
Menurut dia, sampai saat ini semua panitia lokal tidak mendapatkan anggaran dari panitia pusat, sehingga tim terpaksa mentalangi dana yang harus dipakai demi kelancaran operasinal dan kebutuhan mendesak lainnya.
"Karena situasi sudah gawat darurat dan sudah mendekati hari H maka harus dicarikan jalan dulu bagaimana caranya semua bisa jalan. Dana itu seharusnya turun sejak awal, tetapi kelihatannya ada dugaan ditahan-tahan panitia pusat," sebutnya.
Dirinya menuturkan tim kewalahan dalam menangani sejumlah tugas yang diberikan tanpa anggaran seperser pun dari panitia pusat, namun karena tugas pihaknya tetap harus jalan agar tidak membuat malu penyelenggara.
"Setelah kami rapat dan sepakat sementara dana dikumpulkan dari beberapa panitia, karena agenda harus jalan. Bendera, umbul-umbul dan baligho terpasang semua atas swadaya dan bantuan Pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Wali Kota Moh Ramdhan Pomanto yang mendukung kami penuh," ungkapnya.
Mengenai berapa anggaran untuk humas lokal yang dipercaya menjalankan kegiatan publikasi muktamar tersebut, kata dia, ada sekitar Rp1,8 miliar yang seharusnya sebagai dari dana itu sudah di berikan, namun nyatanya tidak ada turun.
Kendati adanya anggaran akan turun dari Rp100 juta kemudian berkurang menjadi Rp40 juta dari panitia pusat, dirinya bersama tim sepakat menolak anggaran itu karena sudah tidak sesuai lagi dengan perencanaan.
"Jelas itu sangat-sangat kurang sekali, mengapa acara sebesar ini anggarannya dicicil, ini ada apa, apakah ada dugaan korupsi didalamya sampai dana itu ditahan-tahan, padahal anggarannya jelas ada. Jadi kami sepakat menolak dan akan melaporkan hal ini kepada Ketua Umum," tandasnya.
Selain itu, saat ini media center tempat para awak media yang akan meliput jalannya Muktamar Muhammadiyah ke 47 dan Muktamar Aisyiyah ke-47 satu abad, memerlukan fasilitas memadai dan pelayanan publikasi dan biaya kontak live pada acara tertentu, tetapi faktanya tidak ada.
"Tentu saja kami kerepotan karena anggaran tidak ada, dan harus mencarikan dana swadaya dari berbagai sumber. Hal ini bersifat penting dan harus segera di respon, bila tidak publikasi tentunya akan terhambat jalannya acara," harapnya.
Diketahui anggaran rangkaian Muktamar Muhammadiyah ke-47 dan Muktamar Aisyiyiah ke 48 satu abad sekitar Rp32 miliar dalam pelaksanaan even liima tahunan organisasi islam tertua dan terbesar ini.
Saat dikonfirmasi Ketua Tim Media dan Sponsorship Panitia Pusat Muktamar Muhammadiyah dan Aisyiyah ke-47, Syauqi Soeratno melalui telepon selularnya tidak direspon begitupun saat diberikan pesan pendek. Kemungkinan sangat sibuk atau tidak ingin di ganggu wartawan.
Sedangkan Ketua Umum Muhammadiyah Prof Din Syamsuddin saat ditemui usai peresmian Pusat Dakwah Islamiyah Muhammadiyah (Pusdim) di jalan Gunung Lompobanttang mengatakakan tidak mengetahui adanya masalah tersebut.
"Saya tidak tahu masalah itu, akan disampaikan setelah saya menerima laporan dari panitia," katanya singkat.