Makassar (ANTARA Sulsel) - Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Anton Setiadji meminta Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) juga mengawasi Kapolres dan anak buahnya jika ada indikasi terlibat politik praktis.
"Saya minta sama Panwaslu kalau Kapolres ada main mata dan tidak netral lapor sama Kapolda nanti saya copot dan saya ganti. Ini perintah undang-undang bahwa Polri harus netral," tegas Anton saat bersilaturahim dengan para Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) Toraja serta tokoh lainnya, Selasa.
Dihadapan para tokoh masyarakat adat, Panwaslu, KPU dan pasangan calon, Kapolda menegaskan akan memberikan sanksi kepada bawahannya yang jika terbukti tidak netral dalam pilkada.
Anton mengatakan, tugas utama dari polisi adalah dengan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) serta mengamankan jalannya pilkada serentak yang akan digelar 9 Desember nanti.
"Jadi kalau mau masih lama jadi Kapolres dan mau jadi Kapolda jangan buat macam-macam. Jadi saya minta kepada seluruh elemen supaya harus bersinergi dan ini masalah tugas Kamtibmas tidak hanya polisi, Polri tidak bisa apa-apa tanpa bantuan bapak ibu sekalian, makanya harus bersinergi," katanya.
Kapolda berharap, Pilkada di 11 kabupaten bisa berjalan lancar dan aman sesuai yang diharapkan oleh banyak pihak.
Dan untuk mengamankan jalannya pesta demokrasi itu, Kapolda akan mengerahkan anggota kepolisian untuk menjaga keamanan dalam pemilihan nanti.
Polisi yang akan dikerahkan seperti personel Brimob dan bantuan koordinasi (BKO) Shabara Polda dan Polres tetangga. Jika itupun masih dianggap kurang, maka akan dimintakan tambahan personel dari Mabes Polri,
"Jadi jangan khawatir masalah keamanannya. Itu tugas kami dan kami akan terus berupaya agar situasi Kamtibmas bisa tercapai. Pilkadanya aman dan lancar," harapnya.
"Saya minta sama Panwaslu kalau Kapolres ada main mata dan tidak netral lapor sama Kapolda nanti saya copot dan saya ganti. Ini perintah undang-undang bahwa Polri harus netral," tegas Anton saat bersilaturahim dengan para Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) Toraja serta tokoh lainnya, Selasa.
Dihadapan para tokoh masyarakat adat, Panwaslu, KPU dan pasangan calon, Kapolda menegaskan akan memberikan sanksi kepada bawahannya yang jika terbukti tidak netral dalam pilkada.
Anton mengatakan, tugas utama dari polisi adalah dengan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) serta mengamankan jalannya pilkada serentak yang akan digelar 9 Desember nanti.
"Jadi kalau mau masih lama jadi Kapolres dan mau jadi Kapolda jangan buat macam-macam. Jadi saya minta kepada seluruh elemen supaya harus bersinergi dan ini masalah tugas Kamtibmas tidak hanya polisi, Polri tidak bisa apa-apa tanpa bantuan bapak ibu sekalian, makanya harus bersinergi," katanya.
Kapolda berharap, Pilkada di 11 kabupaten bisa berjalan lancar dan aman sesuai yang diharapkan oleh banyak pihak.
Dan untuk mengamankan jalannya pesta demokrasi itu, Kapolda akan mengerahkan anggota kepolisian untuk menjaga keamanan dalam pemilihan nanti.
Polisi yang akan dikerahkan seperti personel Brimob dan bantuan koordinasi (BKO) Shabara Polda dan Polres tetangga. Jika itupun masih dianggap kurang, maka akan dimintakan tambahan personel dari Mabes Polri,
"Jadi jangan khawatir masalah keamanannya. Itu tugas kami dan kami akan terus berupaya agar situasi Kamtibmas bisa tercapai. Pilkadanya aman dan lancar," harapnya.