Makassar (ANTARA Sulsel) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mendorong percepatan penyerapan Anggaran Dana Desa (ADD) di masing-masing kabupaten penerima anggaran tersebut.
"Kita sudah minta semua bupati dan pihak terkait untuk mempercepat penyerapan itu, dan akan dimonitoring dan evaluasi. Paling tidak, semua bisa segera dikucurkan dan dimanfaatkan sesuai dengan yang diperlukan," kata Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo di Makassar, Minggu.
Menurut Syahrul, keterlambatan penyerapan Dana Desa turut dipengaruhi oleh lambatnya pencairan dana tersebut.
"Pencairan Dana Desa dari pusat ke masing-masing Kabupaten penerima baru berjalan normal pada pertengahan tahun ini, wajar jika memang serapannya belum sesuai target," kata dia.
Ia juga mengatakan bahwa semua program yang terkait Dana Desa, sejauh ini tengah dalam proses pematangan konsepsi, termasuk proses verifikasi oleh para Bupati.
Sementara terkait sanksi bagi Kepala Daerah yang mengembalikan Dana Desa ke Kementerian Keuangan yang telah disiapkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) bersama Menteri Keuangan (Menkeu), Syahrul optimistis Sulsel akan terhindar dari sanksi tersebut.
"Kami optimis Sulsel terhindar dari ancaman sanksi, kalaupun anggaran Desa tidak semua terserap, paling tidak Sulsel memiliki alasan tepat, termasuk segala upaya yang sudah dilakukan," ujarnya.
Berdasarkan data, serapan Anggaran Dana Desa (ADD) Sulsel hingga Agustus baru mencapai Rp196 miliar dari total anggaran yang dicairkan ke kabupaten sebesar Rp447 miliar. Sementara, total alokasi ADD tahun ini untuk 2.253 Desa di Sulsel mencapai Rp609,4 miliar.
"Kita sudah minta semua bupati dan pihak terkait untuk mempercepat penyerapan itu, dan akan dimonitoring dan evaluasi. Paling tidak, semua bisa segera dikucurkan dan dimanfaatkan sesuai dengan yang diperlukan," kata Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo di Makassar, Minggu.
Menurut Syahrul, keterlambatan penyerapan Dana Desa turut dipengaruhi oleh lambatnya pencairan dana tersebut.
"Pencairan Dana Desa dari pusat ke masing-masing Kabupaten penerima baru berjalan normal pada pertengahan tahun ini, wajar jika memang serapannya belum sesuai target," kata dia.
Ia juga mengatakan bahwa semua program yang terkait Dana Desa, sejauh ini tengah dalam proses pematangan konsepsi, termasuk proses verifikasi oleh para Bupati.
Sementara terkait sanksi bagi Kepala Daerah yang mengembalikan Dana Desa ke Kementerian Keuangan yang telah disiapkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) bersama Menteri Keuangan (Menkeu), Syahrul optimistis Sulsel akan terhindar dari sanksi tersebut.
"Kami optimis Sulsel terhindar dari ancaman sanksi, kalaupun anggaran Desa tidak semua terserap, paling tidak Sulsel memiliki alasan tepat, termasuk segala upaya yang sudah dilakukan," ujarnya.
Berdasarkan data, serapan Anggaran Dana Desa (ADD) Sulsel hingga Agustus baru mencapai Rp196 miliar dari total anggaran yang dicairkan ke kabupaten sebesar Rp447 miliar. Sementara, total alokasi ADD tahun ini untuk 2.253 Desa di Sulsel mencapai Rp609,4 miliar.