Makassar (ANTARA Sulsel) - Wakil Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Agus Arifin Nu`mang mengatakan tahapan pembebasan lahan kereta api selanjutnya akan diarahkan ke arah utara Kabupaten Barru menuju Kota Pare-pare.
"Barru kita selesaikan (pembebasan lahan), setelah 30 km, ada tambahan 40 km di sana, kita dorong ke Utara, masuk ke Kota Pare-pare," kata Agus yang ditemui seusai memimpin Rapat Koordinasi Proyek Perkeretaapian, di Makassar, Senin.
Kota Pare-pare, kata dia, dinilai lebih siap untuk memulai proses pembebasan lahan dibandingkan dengan Kabupaten Pangkep.
"Di Pangkep kita ada masalah sedikit, kita juga baru tahu kalau ada jabatan penting yang kosong," kata Agus.
Terkait banyaknya kekosongan jabatan Kepala SKPD di Kabupaten Pangkep, hal ini dibenarkan oleh Caretaker Bupati Pangkep, Ruslan Abu. Ia mengakui adanya kendala tersebut mengakibatkan pihaknya tidak mungkin melaksanakan proses pemerintahan secara maksimal.
"Ada 11 yang kosong, dan sementara diisi oleh pelaksana tugas, bagaimana kita bisa bekerja. Untunglah Kadis PU masih ada," ujarnya.
Kekosongan jabatan ini, kata dia, menyebabkan pengambilan keputusan-keputusan besar dan strategis sulit dilakukan.
"Kami sudah bersurat kepada Pemerintah Pusat, agar kami dapat melakukan seleksi terbuka untuk mengisi jabatan-jabatan tersebut, semoga ini bisa dilakukan secepatnya," tambahnya.
Sementara itu, Caretaker Bupati Barru AM Yamin, mengatakan tidak ada kendala berarti dalam proses pengerjaan proyek perkeretaapian Sulsel di Kabupaten Barru.
Untuk proses pembebasan lahan tahap pertama, lanjutnya, sebagian besar sudah terbayarkan, yakni sekitar 85 persen atau sekitar 650 bidang dari 785 bidang lahan yang sudah disepakati.
"Kebanyakan hanya terkait masalah administrasi. Kami optimistis selesai dalam waktu singkat," ujarnya.
Yamin juga menuturkan, seluruh lahan sudah bisa dikerjakan, karena dari pengadilan sudah ada keputusan yang memenangkan pihak pemerintah, dan anggaran pembayaran lahannya sudah dititipkan pada pengadilan, tinggal dibayarkan.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengembangan Perkeretaapian Sulsel, Henry Hidayat, yang juga hadir pada rapat koordinasi tersebut, mengatakan menjelaskan, saat ini pengerjaan pemerataan lahan sudah mencapai sekitar 80 persen, dan pihaknya masih belum berani mengerjakan lahan yang belum terbayarkan.
"Kita tidak beranilah lahan belum dibayar kemdian kami kerjakan, kami berdasarkan data dari BRI," ujarnya.
Saat ini, kata dia, terdapat anggaran sebesar Rp200 miliar hingga akhir tahun untuk melakukan pembebasan lahan.
"Kita akan melakukan pembebasan lahan pada wilayah yang paling memungkinkan pembebasan dapat dilakukan secepatnya," kata dia.
"Barru kita selesaikan (pembebasan lahan), setelah 30 km, ada tambahan 40 km di sana, kita dorong ke Utara, masuk ke Kota Pare-pare," kata Agus yang ditemui seusai memimpin Rapat Koordinasi Proyek Perkeretaapian, di Makassar, Senin.
Kota Pare-pare, kata dia, dinilai lebih siap untuk memulai proses pembebasan lahan dibandingkan dengan Kabupaten Pangkep.
"Di Pangkep kita ada masalah sedikit, kita juga baru tahu kalau ada jabatan penting yang kosong," kata Agus.
Terkait banyaknya kekosongan jabatan Kepala SKPD di Kabupaten Pangkep, hal ini dibenarkan oleh Caretaker Bupati Pangkep, Ruslan Abu. Ia mengakui adanya kendala tersebut mengakibatkan pihaknya tidak mungkin melaksanakan proses pemerintahan secara maksimal.
"Ada 11 yang kosong, dan sementara diisi oleh pelaksana tugas, bagaimana kita bisa bekerja. Untunglah Kadis PU masih ada," ujarnya.
Kekosongan jabatan ini, kata dia, menyebabkan pengambilan keputusan-keputusan besar dan strategis sulit dilakukan.
"Kami sudah bersurat kepada Pemerintah Pusat, agar kami dapat melakukan seleksi terbuka untuk mengisi jabatan-jabatan tersebut, semoga ini bisa dilakukan secepatnya," tambahnya.
Sementara itu, Caretaker Bupati Barru AM Yamin, mengatakan tidak ada kendala berarti dalam proses pengerjaan proyek perkeretaapian Sulsel di Kabupaten Barru.
Untuk proses pembebasan lahan tahap pertama, lanjutnya, sebagian besar sudah terbayarkan, yakni sekitar 85 persen atau sekitar 650 bidang dari 785 bidang lahan yang sudah disepakati.
"Kebanyakan hanya terkait masalah administrasi. Kami optimistis selesai dalam waktu singkat," ujarnya.
Yamin juga menuturkan, seluruh lahan sudah bisa dikerjakan, karena dari pengadilan sudah ada keputusan yang memenangkan pihak pemerintah, dan anggaran pembayaran lahannya sudah dititipkan pada pengadilan, tinggal dibayarkan.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengembangan Perkeretaapian Sulsel, Henry Hidayat, yang juga hadir pada rapat koordinasi tersebut, mengatakan menjelaskan, saat ini pengerjaan pemerataan lahan sudah mencapai sekitar 80 persen, dan pihaknya masih belum berani mengerjakan lahan yang belum terbayarkan.
"Kita tidak beranilah lahan belum dibayar kemdian kami kerjakan, kami berdasarkan data dari BRI," ujarnya.
Saat ini, kata dia, terdapat anggaran sebesar Rp200 miliar hingga akhir tahun untuk melakukan pembebasan lahan.
"Kita akan melakukan pembebasan lahan pada wilayah yang paling memungkinkan pembebasan dapat dilakukan secepatnya," kata dia.