Makassar (ANTARA Sulsel) - Wakil Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Agus Arifin Nu`mang mendorong agar proses pembebasan lahan Kereta Api Trans Sulawesi Tahap II dapat segera dilaksanakan.
"Saya berharap selain yang 30 km (pembebasan lahan tahap I) yang kini sedang berjalan, tahap selanjutnya juga dapat segera jalan, karena sangat rugi jika anggaran yang sudah diberikan untuk itu tidak terserap," kata wakil gubernur seusai memantau langsung dan memimpin rapat terkait kemajuan pengerjaan proyek ini di Kabupaten Barru dan Kota Pare-pare, Sulsel, Rabu.
Dia mengatakan bahwa terdapat anggaran APBN sebesar Rp200 miliar untuk pembebasan lahan Kereta Api Tahap II yang harus segera diserap hingga Desember nanti, untuk itu proses pembebasan lahan tersebut harus segera dimulai.
"Yang kita siapkan untuk tahap kedua dari Barru ke Parepare, sudah ada sosialisasi awal dari wali kota kepada masyarakat, dan dari hasil survey lokasi, di Kota Pare-pare hanya ada 15 bangunan yang akan terkena pembebasan lahan. Kami harap ini dapat segera berjalan, sayang jika anggaran itu harus dikembalikan lagi," papar wagub.
Terkait upaya percepatan proses pembebasan lahan Kereta Api tahap II ini, Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Barru Syafiuddin mengatakan pihaknya telah membuat tim fasilitasi yang akan langsung berkoordinasi dengan pihak Dinas Perhubungan.
"Jadi pada saat penetapan trase Dishub bersama BPN akan langsung meninjau secara langsung lokasi tersebut sebagai bahan untuk konsultasi publik," jelasnya.
Ia mengatakan, terdapat perubahan dari rencana semula, karena itu pihaknya harus turun secara langsung melakukan tracking dan mengambil data awal tanpa melanggar prosedur pengadaan tanah itu sendiri.
Sementara itu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Perkeretaapian Sulawesi Henry Hidayat mengatakan bahwa proses pembebasan lahan dan pengerjaan fisik bisa dipercepat dengan melakukan kedua proses tersebut secara paralel. Meski demikian, untuk memulai proses pembebasan lahan tahap II Pemprov Sulsel diharapkan dapat segera membuat Surat Permohonan Penetapan Lokasi (SP2L).
"Dokumen Amdal untuk proyek kereta api sepanjang 145 km dari Makassar hingga Pare-pare sudah lengkap, namun belum bisa dikerjakan secara keseluruhan, karena SP2L-nya memang baru 30 km, sehingga baru lahan sepanjang itu yang bisa mulai dilakukan pembebasan lahan dan pengerjaan fisiknya," terang Henry Hidayat.
"Saya berharap selain yang 30 km (pembebasan lahan tahap I) yang kini sedang berjalan, tahap selanjutnya juga dapat segera jalan, karena sangat rugi jika anggaran yang sudah diberikan untuk itu tidak terserap," kata wakil gubernur seusai memantau langsung dan memimpin rapat terkait kemajuan pengerjaan proyek ini di Kabupaten Barru dan Kota Pare-pare, Sulsel, Rabu.
Dia mengatakan bahwa terdapat anggaran APBN sebesar Rp200 miliar untuk pembebasan lahan Kereta Api Tahap II yang harus segera diserap hingga Desember nanti, untuk itu proses pembebasan lahan tersebut harus segera dimulai.
"Yang kita siapkan untuk tahap kedua dari Barru ke Parepare, sudah ada sosialisasi awal dari wali kota kepada masyarakat, dan dari hasil survey lokasi, di Kota Pare-pare hanya ada 15 bangunan yang akan terkena pembebasan lahan. Kami harap ini dapat segera berjalan, sayang jika anggaran itu harus dikembalikan lagi," papar wagub.
Terkait upaya percepatan proses pembebasan lahan Kereta Api tahap II ini, Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Barru Syafiuddin mengatakan pihaknya telah membuat tim fasilitasi yang akan langsung berkoordinasi dengan pihak Dinas Perhubungan.
"Jadi pada saat penetapan trase Dishub bersama BPN akan langsung meninjau secara langsung lokasi tersebut sebagai bahan untuk konsultasi publik," jelasnya.
Ia mengatakan, terdapat perubahan dari rencana semula, karena itu pihaknya harus turun secara langsung melakukan tracking dan mengambil data awal tanpa melanggar prosedur pengadaan tanah itu sendiri.
Sementara itu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Perkeretaapian Sulawesi Henry Hidayat mengatakan bahwa proses pembebasan lahan dan pengerjaan fisik bisa dipercepat dengan melakukan kedua proses tersebut secara paralel. Meski demikian, untuk memulai proses pembebasan lahan tahap II Pemprov Sulsel diharapkan dapat segera membuat Surat Permohonan Penetapan Lokasi (SP2L).
"Dokumen Amdal untuk proyek kereta api sepanjang 145 km dari Makassar hingga Pare-pare sudah lengkap, namun belum bisa dikerjakan secara keseluruhan, karena SP2L-nya memang baru 30 km, sehingga baru lahan sepanjang itu yang bisa mulai dilakukan pembebasan lahan dan pengerjaan fisiknya," terang Henry Hidayat.