Makassar (ANTARA Sulsel) - Senator Dewan Perwakilan Daerah (DPD-RI) Bahar Ngitung menyatakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan selama ini kurang gesit dalam membangun koordinasi.
"Banyak sebenarnya program yang bagus di daerah tetapi kurang dikoordinasikan dengan pusat. Kami di DPD ini memang jarang terekspose seperti DPR dan lainnya, tetapi kami punya tugas dalam menjembatani pemerintah daerah dan pusat," kata Bahar Ngitung di Makassar, Sabtu.
Dalam Rapat Koordinasi Sinkronisasi Aspirasi Daerah yang digelar di salah satu hotel bintang lima Makassar, DPD-RI mengundang seluruh pemangku kepentingan serta masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk didengarkan masukannya.
Bahar Ngitung mengatakan, kurangnya koordinasi antara Pemprov Sulsel maupun Pemerintah Kabupaten dengan DPD berdampak pada serapan anggaran kinerja dari kementerian.
Apalagi sekarang ini, kata dia, masih dalam tahap penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) Perubahan harusnya pemerintah daerah sudah bisa mengintensifkan koordinasi tersebut.
"Sekarang ini masih dibahas di DPR mengenai APBN-P dan kalau kesempatan ini juga tidak dimanfaatkan dengan bagus oleh Pemprov maupun Pemkab dalam membangun koordinasi, maka tidak akan ada alokasi bantuan untuk daerah," katanya.
Bahar menjelaskan, anggota DPD RI untuk Provinsi Sulawesi Selatan ada empat orang. Anggota ini masing-masing mempunyai kinerja dalam membawahi beberapa hal pokok mulai dari infrastruktur, kesejahteraan rakyat hingga pendidikan di setiap daerah.
Keberadaan anggota DPD di daerah, seharusnya bisa menjadi mitra kerja dari Pemprov untuk menjalankan setiap program yang berhubungan dengan kementerian.
"Kami ini sering berhubungan dengan kementerian. Rapat-rapat serta diskusi dengan kementerian juga kita lakukan. Banyak yang dibahas seperti program mereka, apalagi untuk percepatan pembangunan," ujarnya.
Bahar yang akrab disapa dengan Obama (Om Bahar Mantap) mengatakan, salah satu contoh yang bisa dikoordinasikan Pemprov Sulsel dengan DPD, yakni mengenai pembangunan infrastruktur.
Begitu juga dengan program lainnya seperti kesejahteraan rakyat, maupun pendidikan. DPD bisa berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dalam meningkatkan kuantitas guru di Sulawesi Selatan, khususnya penambahan guru di daerah pelosok dan pulau pesisir.
"Banyak sebenarnya program yang bagus di daerah tetapi kurang dikoordinasikan dengan pusat. Kami di DPD ini memang jarang terekspose seperti DPR dan lainnya, tetapi kami punya tugas dalam menjembatani pemerintah daerah dan pusat," kata Bahar Ngitung di Makassar, Sabtu.
Dalam Rapat Koordinasi Sinkronisasi Aspirasi Daerah yang digelar di salah satu hotel bintang lima Makassar, DPD-RI mengundang seluruh pemangku kepentingan serta masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk didengarkan masukannya.
Bahar Ngitung mengatakan, kurangnya koordinasi antara Pemprov Sulsel maupun Pemerintah Kabupaten dengan DPD berdampak pada serapan anggaran kinerja dari kementerian.
Apalagi sekarang ini, kata dia, masih dalam tahap penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) Perubahan harusnya pemerintah daerah sudah bisa mengintensifkan koordinasi tersebut.
"Sekarang ini masih dibahas di DPR mengenai APBN-P dan kalau kesempatan ini juga tidak dimanfaatkan dengan bagus oleh Pemprov maupun Pemkab dalam membangun koordinasi, maka tidak akan ada alokasi bantuan untuk daerah," katanya.
Bahar menjelaskan, anggota DPD RI untuk Provinsi Sulawesi Selatan ada empat orang. Anggota ini masing-masing mempunyai kinerja dalam membawahi beberapa hal pokok mulai dari infrastruktur, kesejahteraan rakyat hingga pendidikan di setiap daerah.
Keberadaan anggota DPD di daerah, seharusnya bisa menjadi mitra kerja dari Pemprov untuk menjalankan setiap program yang berhubungan dengan kementerian.
"Kami ini sering berhubungan dengan kementerian. Rapat-rapat serta diskusi dengan kementerian juga kita lakukan. Banyak yang dibahas seperti program mereka, apalagi untuk percepatan pembangunan," ujarnya.
Bahar yang akrab disapa dengan Obama (Om Bahar Mantap) mengatakan, salah satu contoh yang bisa dikoordinasikan Pemprov Sulsel dengan DPD, yakni mengenai pembangunan infrastruktur.
Begitu juga dengan program lainnya seperti kesejahteraan rakyat, maupun pendidikan. DPD bisa berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dalam meningkatkan kuantitas guru di Sulawesi Selatan, khususnya penambahan guru di daerah pelosok dan pulau pesisir.