Makassar (ANTARA Sulsel) - Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo dipastikan tidak akan menjadi juru kampanye di tanah kelahirannya sendiri yakni di Kabupaten Gowa karena adanya dua kerabat dekatnya yakni keponakan serta kakak kandungnya yang maju di pemilihan kepala daerah.
"Pak Syahrul dipastikan tidak akan menjadi Jurkam di Pilkada Gowa. Ada konflik kepentingan sehingga Pak SYL tidak kita masukkan sebagai jurkam," ujar Wakil Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan Arfandi Idris di Makassar, Selasa.
Dalam Pilkada Gowa, dua kerabat langsung Ketua DPD I Golkar Sulsel itu menjadi peserta calon kepala daerah. Pertama, kakak kandung SYL, Tenri Olle Yasin Limpo menjadi calon bupati dengan diusung partai politik.
Sedangkan keponakannya, Adnan Purichta Ichsan YL yang maju sebagai calon bupati dari jalur perseorangan ini juga menjadi peserta untuk menggantikan bapaknya Ichsan Yasin Limpo yang memimpin dua periode.
Meski kedua kontestan itu adalah kader Golkar di mana Tenri Olle Yasin Limpo masih sebagai Ketua DPD II Partai Golkar Gowa, sedangkan Adnan Purichta Ichsan YL sebagai pengurus DPD I Golkar Sulsel.
Menurutnya, meski SYL adalah Ketua Golkar Sulawesi Selatan, tapi tidak serta merta Golkar mencantumkan namanya bila ada permintaan dari Golkar Kabupaten Gowa. Karena SYL harus menjaga netralitas itu.
"Hingga saat ini belum ada permintaan dari dua paslon itu yang menginginkan SYL sebagai juru kampanye akbar. Tapi kalau ada, kami akan tolak," ucapnya.
Senada, Koordinator Golkar Gowa Hoist Bachtiar menuturkan, mengenai kesiapan SYL untuk menjadi juru kampanye di daerah berjuluk kabupaten bersejarah ini, secara tegas ditolak oleh pengurus Golkar Sulawesi Selatan. Setelah ia melakukan pertemuan pada pekan lalu.
"Pak SYL tak ingin menyakiti keluarganya. Untuk menghadiri kampanye akbar itu. Makanya, SYL dipastikan menolak menjadi juru kampanye," kata Hoist di DPRD Sulawesi Selatan.
Ia melanjutkan, dalam pertemuan dengan pengurus Golkar Sulawesi Selatan itu, dirinya pun menyampaikan saran agar Golkar tidak terpecah belah.Kendati ada tiga kader golkar yang maju dalam pemilihan itu.
Hoist mengaku, pesta demokrasi lima tahunan ini tidak hanya pada pilkada saja melainkan ada pemilihan lainnya. Seperti pemilihan gubernur yang akan diadakan pada 2018 mendatang. Selanjutnya pemilihan presiden dan pemilihan legislatif 2019 nanti.
"Saya meminta kepada Golkar Sulawesi Selatan, biarkan kader yang memilih siapa dari ketiga paslon. Tidak usah ada sanksi pemecatan bila tidak mendukung salah satunya," tutur Hoist.
"Pak Syahrul dipastikan tidak akan menjadi Jurkam di Pilkada Gowa. Ada konflik kepentingan sehingga Pak SYL tidak kita masukkan sebagai jurkam," ujar Wakil Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan Arfandi Idris di Makassar, Selasa.
Dalam Pilkada Gowa, dua kerabat langsung Ketua DPD I Golkar Sulsel itu menjadi peserta calon kepala daerah. Pertama, kakak kandung SYL, Tenri Olle Yasin Limpo menjadi calon bupati dengan diusung partai politik.
Sedangkan keponakannya, Adnan Purichta Ichsan YL yang maju sebagai calon bupati dari jalur perseorangan ini juga menjadi peserta untuk menggantikan bapaknya Ichsan Yasin Limpo yang memimpin dua periode.
Meski kedua kontestan itu adalah kader Golkar di mana Tenri Olle Yasin Limpo masih sebagai Ketua DPD II Partai Golkar Gowa, sedangkan Adnan Purichta Ichsan YL sebagai pengurus DPD I Golkar Sulsel.
Menurutnya, meski SYL adalah Ketua Golkar Sulawesi Selatan, tapi tidak serta merta Golkar mencantumkan namanya bila ada permintaan dari Golkar Kabupaten Gowa. Karena SYL harus menjaga netralitas itu.
"Hingga saat ini belum ada permintaan dari dua paslon itu yang menginginkan SYL sebagai juru kampanye akbar. Tapi kalau ada, kami akan tolak," ucapnya.
Senada, Koordinator Golkar Gowa Hoist Bachtiar menuturkan, mengenai kesiapan SYL untuk menjadi juru kampanye di daerah berjuluk kabupaten bersejarah ini, secara tegas ditolak oleh pengurus Golkar Sulawesi Selatan. Setelah ia melakukan pertemuan pada pekan lalu.
"Pak SYL tak ingin menyakiti keluarganya. Untuk menghadiri kampanye akbar itu. Makanya, SYL dipastikan menolak menjadi juru kampanye," kata Hoist di DPRD Sulawesi Selatan.
Ia melanjutkan, dalam pertemuan dengan pengurus Golkar Sulawesi Selatan itu, dirinya pun menyampaikan saran agar Golkar tidak terpecah belah.Kendati ada tiga kader golkar yang maju dalam pemilihan itu.
Hoist mengaku, pesta demokrasi lima tahunan ini tidak hanya pada pilkada saja melainkan ada pemilihan lainnya. Seperti pemilihan gubernur yang akan diadakan pada 2018 mendatang. Selanjutnya pemilihan presiden dan pemilihan legislatif 2019 nanti.
"Saya meminta kepada Golkar Sulawesi Selatan, biarkan kader yang memilih siapa dari ketiga paslon. Tidak usah ada sanksi pemecatan bila tidak mendukung salah satunya," tutur Hoist.