Makassar (ANTARA Sulsel) - Ketua Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Selatan Muh Iqbal Latief meminta kepada semua jajaran KPU agar tetap menjaga netralitas dan independensi sebagai penyelenggara pemilu.
"Sudah ada penyampaian dari Ketua Bawaslu RI bahwa Pilkada di seluruh Indonesia khususnya di Sulsel itu rawan terjadinya banyak pelanggaran," ujar Muh lqbal Latief di Makassar, Selasa.
Dia mengatakan, apa yang telah disampaikan oleh Bawaslu RI mengenai lima indeks kewajaran adalah suatu kewajaran dan ini pun menjadi peringatan bagi seluruh penyelenggara pemilu.
Tetapi bagi KPUD, profersinalisme penyelenggara menjadi harga mati untuk tidak bermain mata dengan pasangan calon manapun karena sumpah jabatan sudah diambil.
"Kita telah disumpah untuk melaksanakan pemilu secara profersioanl, jujur, dan terbuka. Jadi sangat kecil kemungkinan kalau kami ingin melanggarnya," katanya.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI yang menggelar rapat koordinasi dengan semua pemangku kepentingan dalam persiapan pelaksanaan tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati di Makassar menyampaikan lima indeks kerawanan tersebut.
Indeks kerawan itu meliputi profersioanlisme penyelenggara dengan tingkat kerawanan 30 persen, aspek keamanan 15 persen, politik uang 20 persen, partisipasi masyarakat 20 persen dan akses pengawasan 15 persen kerawanan.
"Saya menghimbau kepada penyelenggara pemilu, jangan menggadaikan jabatan untuk kepentingan sesaat. Para penyelenggara sudah diambil sumpah jabatannya dan semoga itu dipegang teguh," ujar Ketua Bawaslu RI, Muhammad.
Menurutnya indeks kerawanan tersebut merupakan hasil pemetaan dari Bawaslu, Badan Intelijen Negara, dan Polri. Khusus di Sulawesi Selatan ujar Muhammad, dari 11 pilkada, ada tiga daerah yang dianggap cukup rawan. Yaitu Kabupaten Gowa, Bulukumba, dan Soppeng.
"Tiga daerah ini yang memiliki indeks kerawanan dalam pilkada," jelasnya.
Dengan adanya kegiatan semacam ini, ia berharap dapat mencegah terjadinya tingkat kerawanan tersebut. Mulai dari tingkat kabupaten dan provinsi untuk menjaga integritas penyelenggara pemilu.
"Ini membutuhkan keseriusan komitmen," ucapnya.
Namun untuk politik uang, hal itu tidak bisa dipungkiri oleh KPU karena potensi itu akan terjadi disetiap daerah yang diduga dilakukan oleh pasangan calon.
"Disinilah peran kita semua dalam melakukan pengawasan," ucapnya.
Juru bicara pasangan Nur Husain-Ersa Lamban di Pilkada Luwu Timur, Uceng Husain menuturkan, selain indeks tersebut, ada indkes yang luput dari pemnatuan Bawaslu. Yakni indkes siap kalah bagi tim pasangan calon. Disinilah fungsinya penyelenggara pemilu lebih aktif melakukan pengawasan.
"Di Pilkada ini, yang paling dibutuhkan adalah komitmen tim pemenangan. Apakah siap kalah dalam perhelatan ini. Peran penyelenggara pemilu dalam berkordinasi dengan tim paslon sangat diperlukan," ucapnya.
Adapun Ketua Learning Officer (LO) pasangan Sukri Sappewali-Tomi Satria di Pilkada Bulukumba, Iksan menolak jika dikatakan daerahnya masuk kategori indeks kerawanan yang perlu diwaspadai.
Karena menurutnya, hingga saat ini Kabupaten Bulukumba masih aman-aman saja meski ada lima pasangan calon yang akan bertarung dipemilihan tersebut.
"Kalau ukurannya pada pilkada 2010 lalu dan pemilihan legislatif, ada benarnya. Tapi kalau untuk pilkada ini, bulukumba masih aman-aman saja," jelasnya.
"Sudah ada penyampaian dari Ketua Bawaslu RI bahwa Pilkada di seluruh Indonesia khususnya di Sulsel itu rawan terjadinya banyak pelanggaran," ujar Muh lqbal Latief di Makassar, Selasa.
Dia mengatakan, apa yang telah disampaikan oleh Bawaslu RI mengenai lima indeks kewajaran adalah suatu kewajaran dan ini pun menjadi peringatan bagi seluruh penyelenggara pemilu.
Tetapi bagi KPUD, profersinalisme penyelenggara menjadi harga mati untuk tidak bermain mata dengan pasangan calon manapun karena sumpah jabatan sudah diambil.
"Kita telah disumpah untuk melaksanakan pemilu secara profersioanl, jujur, dan terbuka. Jadi sangat kecil kemungkinan kalau kami ingin melanggarnya," katanya.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI yang menggelar rapat koordinasi dengan semua pemangku kepentingan dalam persiapan pelaksanaan tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati di Makassar menyampaikan lima indeks kerawanan tersebut.
Indeks kerawan itu meliputi profersioanlisme penyelenggara dengan tingkat kerawanan 30 persen, aspek keamanan 15 persen, politik uang 20 persen, partisipasi masyarakat 20 persen dan akses pengawasan 15 persen kerawanan.
"Saya menghimbau kepada penyelenggara pemilu, jangan menggadaikan jabatan untuk kepentingan sesaat. Para penyelenggara sudah diambil sumpah jabatannya dan semoga itu dipegang teguh," ujar Ketua Bawaslu RI, Muhammad.
Menurutnya indeks kerawanan tersebut merupakan hasil pemetaan dari Bawaslu, Badan Intelijen Negara, dan Polri. Khusus di Sulawesi Selatan ujar Muhammad, dari 11 pilkada, ada tiga daerah yang dianggap cukup rawan. Yaitu Kabupaten Gowa, Bulukumba, dan Soppeng.
"Tiga daerah ini yang memiliki indeks kerawanan dalam pilkada," jelasnya.
Dengan adanya kegiatan semacam ini, ia berharap dapat mencegah terjadinya tingkat kerawanan tersebut. Mulai dari tingkat kabupaten dan provinsi untuk menjaga integritas penyelenggara pemilu.
"Ini membutuhkan keseriusan komitmen," ucapnya.
Namun untuk politik uang, hal itu tidak bisa dipungkiri oleh KPU karena potensi itu akan terjadi disetiap daerah yang diduga dilakukan oleh pasangan calon.
"Disinilah peran kita semua dalam melakukan pengawasan," ucapnya.
Juru bicara pasangan Nur Husain-Ersa Lamban di Pilkada Luwu Timur, Uceng Husain menuturkan, selain indeks tersebut, ada indkes yang luput dari pemnatuan Bawaslu. Yakni indkes siap kalah bagi tim pasangan calon. Disinilah fungsinya penyelenggara pemilu lebih aktif melakukan pengawasan.
"Di Pilkada ini, yang paling dibutuhkan adalah komitmen tim pemenangan. Apakah siap kalah dalam perhelatan ini. Peran penyelenggara pemilu dalam berkordinasi dengan tim paslon sangat diperlukan," ucapnya.
Adapun Ketua Learning Officer (LO) pasangan Sukri Sappewali-Tomi Satria di Pilkada Bulukumba, Iksan menolak jika dikatakan daerahnya masuk kategori indeks kerawanan yang perlu diwaspadai.
Karena menurutnya, hingga saat ini Kabupaten Bulukumba masih aman-aman saja meski ada lima pasangan calon yang akan bertarung dipemilihan tersebut.
"Kalau ukurannya pada pilkada 2010 lalu dan pemilihan legislatif, ada benarnya. Tapi kalau untuk pilkada ini, bulukumba masih aman-aman saja," jelasnya.