Makassar (ANTARA Sulsel) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Maros, Sulawesi Selatan terus melakukan sosialisasi demi meningkatkan jumlah partisi pemilih pada pemilihan kepala daerah serentak yang akan digelar di 11 kabupaten dengan menyasar penyandang disabilitas serta tahanan.
"Semua potensi yang bisa meningkatkan partisipasi pemilih akan kita coba. Para penyandang disabilitas sama tahanan Rutan juga adalah pemilih yang bisa dimaksimalkan," ujar Ketua KPU Maros Ali Hasan di Maros, Selasa.
Dia mengatakan, dua tempat yang menjadi tujuan sosialisasi itu yakni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas IA Maros dan panti tempat para penyandang disabilitas.
Namun data KPU soal pemilih dari penyandang disabilitas tidak sinkron dengan data yang dimiliki oleh Persatuan Penyadang Disabilitas Indonesia (PPDI) Sulsel.
"Data kita jumlahnya ada sekitar 50 orang, sementara PPDI Sulsel mengatakan ada 1.000 orang. Ini juga yang akan menjadi perhatian kita untuk disinkronkan dulu," katanya.
Ali menyebut jika seperti Pilpres lalu, pihaknya menyediakan kertas suara khusus atau pendamping bagi penyandang disabilitas. Sementara untuk tahanan lapas klas IA, KPUD telah melayangkan surat untuk mengetahui kapan sosialisasi bisa dijadwalkan.
KPU Maros juga mengimbau ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) agar proaktif untuk pendataan penyandang disabilitas. Karena pendamping yang disediakan harus sesuai jumlah dengan data penyandang.
Adapaun Ketua PPDI Sulsel Bambang Permadi mengklaim jumlah penyandang disabilitas di Maros bisa mencapai 1000 orang. Hanya saja, kata Bambang sosialisasi pilkada serentak ini tidak sampai di pemilih pada tingkat TPS.
"Se-Sulsel saja ada 130 ribu orang yang punya hak pilih, masa di Maros hanya 50 orang, itu sedikit sekali tidak sesuai dengan data kami," katanya.
"Semua potensi yang bisa meningkatkan partisipasi pemilih akan kita coba. Para penyandang disabilitas sama tahanan Rutan juga adalah pemilih yang bisa dimaksimalkan," ujar Ketua KPU Maros Ali Hasan di Maros, Selasa.
Dia mengatakan, dua tempat yang menjadi tujuan sosialisasi itu yakni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas IA Maros dan panti tempat para penyandang disabilitas.
Namun data KPU soal pemilih dari penyandang disabilitas tidak sinkron dengan data yang dimiliki oleh Persatuan Penyadang Disabilitas Indonesia (PPDI) Sulsel.
"Data kita jumlahnya ada sekitar 50 orang, sementara PPDI Sulsel mengatakan ada 1.000 orang. Ini juga yang akan menjadi perhatian kita untuk disinkronkan dulu," katanya.
Ali menyebut jika seperti Pilpres lalu, pihaknya menyediakan kertas suara khusus atau pendamping bagi penyandang disabilitas. Sementara untuk tahanan lapas klas IA, KPUD telah melayangkan surat untuk mengetahui kapan sosialisasi bisa dijadwalkan.
KPU Maros juga mengimbau ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) agar proaktif untuk pendataan penyandang disabilitas. Karena pendamping yang disediakan harus sesuai jumlah dengan data penyandang.
Adapaun Ketua PPDI Sulsel Bambang Permadi mengklaim jumlah penyandang disabilitas di Maros bisa mencapai 1000 orang. Hanya saja, kata Bambang sosialisasi pilkada serentak ini tidak sampai di pemilih pada tingkat TPS.
"Se-Sulsel saja ada 130 ribu orang yang punya hak pilih, masa di Maros hanya 50 orang, itu sedikit sekali tidak sesuai dengan data kami," katanya.