Majene, Sulbar (ANTARA Sulbar) - Praktek "money politics" atau politik uang di Pemilu menjadi salah satu bahasan utama pada kegiatan kuliah umum mahasiswa Unsulbar di kantor KPUD Majene, Kamis.
Puluhan mahasiswa Unsulbar dari berbagai program studi tersebut mendiskusikan tentang praktek politik uang yang dinilai mencederai demokrasi dan kualitas pemilu.
Kuliah umum dan sosialisasi Pemilu di KPUD Majene tersebut memberi catatan penting tentang politik uang.
Dalam sesi diskusi terungkap beragam praktek politik uang terutama saat menjelang pencoblosan salah satunya "serangan fajar" atau kegiatan membagi -bagikan uang di waktu fajar kepada pemilih untuk mempengaruhi pilihan politik pemilih jelang pemilihan.
"Serangan Fajar praktek yang merusak tatanan demokrasi, memilih karena diberi uang itu juga menurunkan kualitas pemilihan, misalnya dalam pemilihan bupati, kita berharap yang terpilih benar-benar karena kualitasnya, maka sekarang tanggung jawab semua pihak untuk mencegah praktek politik uang di pilkada," kata wahyudi, mahasiswa Ilmu Politik, Fakultas Sospol Unsulbar.
Mahasiswa lainnya mengungkapkan selama ini di berbagai pemilu melihat terjadinya praktek politik uang, menurut mahasiswa praktek politik uang bukan hanya karena pemilih, namun karena calon juga datang memberi, sehingga untuk mengakhiri politik uang perlu sanksi tegas bagi yang melakukannya.
Kuliah umum dan sosialisasi pemilu di kantor KPUD Majene diikuti lebih 70 mahasiswa dari berbagai fakultas di Unsulbar antara lain Fakultas Sospol, Fakultas Teknik dan Fakultas Ekonomi.
Dari Unsulbar hadir dua dosen masing-masing Farhanuddin dan Muhammad yang juga ketua Prodi Ilmu Politik.
Sedangkan dari KPUD Majene, tampil sebagai pemateri adalah komisioner KPUD Majene bidang sosialisasi Sukmawati Sila.
"Kuliah umum ini wadah bagi mahasiswa untuk mengetahui lebih jauh tentang pemilu dan pemilihan kepala daerah, mahasiswa dapat berdiskusi langsung dengan KPUD tentang teori yang mereka dapatkan di kelas dengan kondisi rill yang dipaparkan KPUD," kata Farhan.
Dalam pemaparannya, Sukmawati menjelaskan kepada mahasiswa tentang bagaimana proses pemilu dan dan tahapan pemilihan kepala daerah.
Menurutnya, mahasiswa dapat mengambil peran dalam menyukseskan pemilihan kepala daerah salah satunya menjadi agen pemilu. Mahasiswa membantu mensosialisasikan ke pemilih tentang pentingnya menggunakan hak suara.
"Mahasiswa tentu dapat berperan aktiv dalam mendorong agar pemilih menggunakan hak suara dengan mengedepankan hati nurani dan bukan memilih karena politik uang atau serangan fajar," ungkap Sukma.
Lebih jauh, Sukma mengungkapkan dengan pengetahuan yang dimiliki, mahasiswa sebagai warga terdidik strategis posisinya dalam meningkatkan kualitas pilkada.
Sementara itu, ketua Prodi Ilmu Politik FISIP Unsulbar Muhammad mengatakan kemitraan antara KPUD dan perguruan tinggi seperti Unsulbar perlu ditingkatkan karena sebagai lembaga pendidikan, perguruan tinggi dapat bersinergi dengan KPUD untuk mewujudkan cita - cita pilkada yang berkualitas.
"Perguruan tinggi dapat menjadi "laboratorium politik" dengan melakukan kajian dan penilitian untuk membangun sistem demokrasi," kata Muhammad yang juga alumni pasca sarjana Ilmu Politik Unhas.
Puluhan mahasiswa Unsulbar dari berbagai program studi tersebut mendiskusikan tentang praktek politik uang yang dinilai mencederai demokrasi dan kualitas pemilu.
Kuliah umum dan sosialisasi Pemilu di KPUD Majene tersebut memberi catatan penting tentang politik uang.
Dalam sesi diskusi terungkap beragam praktek politik uang terutama saat menjelang pencoblosan salah satunya "serangan fajar" atau kegiatan membagi -bagikan uang di waktu fajar kepada pemilih untuk mempengaruhi pilihan politik pemilih jelang pemilihan.
"Serangan Fajar praktek yang merusak tatanan demokrasi, memilih karena diberi uang itu juga menurunkan kualitas pemilihan, misalnya dalam pemilihan bupati, kita berharap yang terpilih benar-benar karena kualitasnya, maka sekarang tanggung jawab semua pihak untuk mencegah praktek politik uang di pilkada," kata wahyudi, mahasiswa Ilmu Politik, Fakultas Sospol Unsulbar.
Mahasiswa lainnya mengungkapkan selama ini di berbagai pemilu melihat terjadinya praktek politik uang, menurut mahasiswa praktek politik uang bukan hanya karena pemilih, namun karena calon juga datang memberi, sehingga untuk mengakhiri politik uang perlu sanksi tegas bagi yang melakukannya.
Kuliah umum dan sosialisasi pemilu di kantor KPUD Majene diikuti lebih 70 mahasiswa dari berbagai fakultas di Unsulbar antara lain Fakultas Sospol, Fakultas Teknik dan Fakultas Ekonomi.
Dari Unsulbar hadir dua dosen masing-masing Farhanuddin dan Muhammad yang juga ketua Prodi Ilmu Politik.
Sedangkan dari KPUD Majene, tampil sebagai pemateri adalah komisioner KPUD Majene bidang sosialisasi Sukmawati Sila.
"Kuliah umum ini wadah bagi mahasiswa untuk mengetahui lebih jauh tentang pemilu dan pemilihan kepala daerah, mahasiswa dapat berdiskusi langsung dengan KPUD tentang teori yang mereka dapatkan di kelas dengan kondisi rill yang dipaparkan KPUD," kata Farhan.
Dalam pemaparannya, Sukmawati menjelaskan kepada mahasiswa tentang bagaimana proses pemilu dan dan tahapan pemilihan kepala daerah.
Menurutnya, mahasiswa dapat mengambil peran dalam menyukseskan pemilihan kepala daerah salah satunya menjadi agen pemilu. Mahasiswa membantu mensosialisasikan ke pemilih tentang pentingnya menggunakan hak suara.
"Mahasiswa tentu dapat berperan aktiv dalam mendorong agar pemilih menggunakan hak suara dengan mengedepankan hati nurani dan bukan memilih karena politik uang atau serangan fajar," ungkap Sukma.
Lebih jauh, Sukma mengungkapkan dengan pengetahuan yang dimiliki, mahasiswa sebagai warga terdidik strategis posisinya dalam meningkatkan kualitas pilkada.
Sementara itu, ketua Prodi Ilmu Politik FISIP Unsulbar Muhammad mengatakan kemitraan antara KPUD dan perguruan tinggi seperti Unsulbar perlu ditingkatkan karena sebagai lembaga pendidikan, perguruan tinggi dapat bersinergi dengan KPUD untuk mewujudkan cita - cita pilkada yang berkualitas.
"Perguruan tinggi dapat menjadi "laboratorium politik" dengan melakukan kajian dan penilitian untuk membangun sistem demokrasi," kata Muhammad yang juga alumni pasca sarjana Ilmu Politik Unhas.