Makassar (ANTARA Sulsel) - Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo mengatakan penyerapan APBN di Sulsel yang baru mencapai 45,88 persen pada akhir triwulan III tahun 2015 dipengaruhi lambatnya pencairan APBN dari pusat.
"DAK (Dana Alokasi Khusus) misalnya, baru selesai juklak juknisnya pada bulan Mei, otomatis terlambat penyerapan," kata Gubernur Syahrul di Makassar, Rabu.
Menurut dia, jika dilihat secara total, serapan APBN dan APBD di Sulsel telah mencapai lebih dari 60 persen.
"Serapan APBD kita bahkan lebih besar dari tahun lalu," ujarnya.
Sebelumnya, berdasarkan data yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Sulsel, serapan APBN di Sulsel telah mencapai Rp10,6 triliun atau 45,88 persen dari total pagu Rp23,1 triliun.
Realisasi APBN didominasi belanja pegawai yang realisasinya telah mencapai 69,85 persen. Diikuti belanja bantuan sosial 55,10 persen, belanja barang 40,17 persen dan yang paling rendah adalah belanja modal yang realisasinya baru mencapai 28,44 persen.
Terkait hal ini, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal (Dirjen) Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan Alfiker Siringoringo mengatakan pihaknya telah melakukan sejumlah upaya untuk meningkatkan serapan anggaran pemerintah.
"Tahun depan dokumen anggaran (DIPA) sudah diterbitkan akhir tahun, sehingga pencairan dapat dilakukan pada awal tahun," kata Alfiker.
Pihaknya juga telah melakukan pembenahan pada sistem pembayaran dengan melakukan otomatisasi melalui Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN).
Ia berharap Satuan Kerja (Satker) dapat meningkatkan penyerapan anggaran pada akhir triwulan IV ini.
"DAK (Dana Alokasi Khusus) misalnya, baru selesai juklak juknisnya pada bulan Mei, otomatis terlambat penyerapan," kata Gubernur Syahrul di Makassar, Rabu.
Menurut dia, jika dilihat secara total, serapan APBN dan APBD di Sulsel telah mencapai lebih dari 60 persen.
"Serapan APBD kita bahkan lebih besar dari tahun lalu," ujarnya.
Sebelumnya, berdasarkan data yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Sulsel, serapan APBN di Sulsel telah mencapai Rp10,6 triliun atau 45,88 persen dari total pagu Rp23,1 triliun.
Realisasi APBN didominasi belanja pegawai yang realisasinya telah mencapai 69,85 persen. Diikuti belanja bantuan sosial 55,10 persen, belanja barang 40,17 persen dan yang paling rendah adalah belanja modal yang realisasinya baru mencapai 28,44 persen.
Terkait hal ini, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal (Dirjen) Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan Alfiker Siringoringo mengatakan pihaknya telah melakukan sejumlah upaya untuk meningkatkan serapan anggaran pemerintah.
"Tahun depan dokumen anggaran (DIPA) sudah diterbitkan akhir tahun, sehingga pencairan dapat dilakukan pada awal tahun," kata Alfiker.
Pihaknya juga telah melakukan pembenahan pada sistem pembayaran dengan melakukan otomatisasi melalui Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN).
Ia berharap Satuan Kerja (Satker) dapat meningkatkan penyerapan anggaran pada akhir triwulan IV ini.