Kendari (ANTARA Sulsel) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta bank perkreditan rakyat (BPR) agar senantiasa menjalin kerja sama dan kemitraan dengan pemerintah daerah supaya bisa lebih berkembang.
"Dengan demikian diharapkan juga bisa mendapatkan modal dari pemerintah setempat dan membantu mengembangkan kegiatan ekonomi produktif di daerah," kata Ketua Deputi Komisioner OJK Bidang Perbankan, Heru Kristiana, saat Rakernas Perbarindo, di Kendari, Senin.
Ia mengatakann keberadaan BPR bisa memberikan kontribusi untuk menggerakan perekonomian daerah melalui penyaluran kredit dengan sasaran utama kredit usaha mikro kecil dan menengah.
"Karena itu, BPR juga harus memperbaiki kinerja atau pelayanannya agar bisa memberikan kepercayaan kepada pemerintah untuk menitipkan dananya ke BPR untuk disalurkan kepada para pelaku UMKM," katanya.
Disebutkan, salah satu bentuk kemitraan yang bisa dibangun adalah pemberian ruang penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) melalui skema linkage yang melibatkan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).
"Sehingga penyaluran KUR tidak hanya melibatkan bank-bank besar, tetapi juga lembaga keuangan lain dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian," katanya.
Ia mengingatkan, perluasan cakupan target penerima KUR agar tetap dilakukan selektif, dengan mengacu performa pada penyaluran KUR tahun lalu.
Rakernas Perbarindo tersebut dibuka oleh Gubernur Sultra Nur Alam dan dihadiri sejumlah kepala daerah di Sultra diantaranya Wali Kota Kendari Asrun dan pj Bupati Buton Utara Saemu Alwi.
"Dengan demikian diharapkan juga bisa mendapatkan modal dari pemerintah setempat dan membantu mengembangkan kegiatan ekonomi produktif di daerah," kata Ketua Deputi Komisioner OJK Bidang Perbankan, Heru Kristiana, saat Rakernas Perbarindo, di Kendari, Senin.
Ia mengatakann keberadaan BPR bisa memberikan kontribusi untuk menggerakan perekonomian daerah melalui penyaluran kredit dengan sasaran utama kredit usaha mikro kecil dan menengah.
"Karena itu, BPR juga harus memperbaiki kinerja atau pelayanannya agar bisa memberikan kepercayaan kepada pemerintah untuk menitipkan dananya ke BPR untuk disalurkan kepada para pelaku UMKM," katanya.
Disebutkan, salah satu bentuk kemitraan yang bisa dibangun adalah pemberian ruang penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) melalui skema linkage yang melibatkan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).
"Sehingga penyaluran KUR tidak hanya melibatkan bank-bank besar, tetapi juga lembaga keuangan lain dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian," katanya.
Ia mengingatkan, perluasan cakupan target penerima KUR agar tetap dilakukan selektif, dengan mengacu performa pada penyaluran KUR tahun lalu.
Rakernas Perbarindo tersebut dibuka oleh Gubernur Sultra Nur Alam dan dihadiri sejumlah kepala daerah di Sultra diantaranya Wali Kota Kendari Asrun dan pj Bupati Buton Utara Saemu Alwi.