Makassar (ANTARA Sulsel) - Peneliti Pusat Kemasyarakatan dan Kebudayaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PMB-LIPI) Dedi Supriadi Adhuri menyatakan untuk saat ini sudah terjadi eksploitasi yang berlebihan terhadap kekayaan laut di beberapa wilayah di Indonesia.
"Kita atau pemerintah utamanya, sering mengatakan kita kaya akan sumber daya laut dan bisa memproduksi berton-ton ikan. Tapi kalau kita lihat lebih dalam, sebenarnya tidak sepenuhnya benar jika melihat kondisi dibeberapa daerah yang belakangan sudah `over eksploited`," kata Dedi Supriadi Adhuri saat memberikan kuliah Umum Revitalisasi Budaya Bahari Sebagai Fondasi Pengebangan Poros Kemaritiman di Aula Prof Syukur Abdullah Fisip Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa.
Dalam kuliah umum yang diikuti puluhan mahasiswa itu, Supriadi menunjukkan beberapa daerah yang masuk dalam zona merah atau kekayaan lautnya sudah kelebihan diekspoitasi seperti di sekitar Selat Malaka dan Laut Jawa.
"Kalau kita lihat potensinya memang seolah-olah laut kita masih banyak potensi ikan. Namun jika melihat gambar di zona merah ini, maka kondisinya sudah menunjukkan gelaja. Artinya sudah ada kelompok sumber daya `over eksploited`," jelasnya.
Melihat kondisi itu, menurut dia, harus segera dibicarakan untuk mencari konsep pengelolaan sumber daya maritim.
Supriadi mengatakan butuh diskusi besar untuk mencari solusi terbaik untuk permasalahan tersebut.
Misalkan untuk pengelolaan ikan harus dicari waktu tertentu untuk melakukan eksploitasi penangkapan ikan dan itu perlu melibatkan para ahli ekologi perikanan.
Selain itu, lanjut dia, ada pula wacana lain yang berkembang dalam kajian-kajian sosial tentang apa yang dikelolah dan siapa yang terlibat dalam pengelolaan.
Lebih jauh, untuk masalah poros maritim dijelaskan sejumlah pilar yang perlu menjadi perhatian yakni pertama melakukan kajian dan penelitian dalam rangka memperkuat dan membangun kembali kebudayaan maritim.
Kedua, pengembangan infrastruktur penelitian atau teknologi budidaya dan pengolahan bahan pangan hasil laut serta upaya menjaga dan mengelola sumber daya laut.
Ketiga, pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim, kerjasama bidang kelautan dan diplomasi maritim serta membangun kekuatan pertahanan maritim.
"Pilar ini yang diusung pemerintah. Khusus untuk pilar diplomasi maritim, ini penting karena menyangkut persoalan perbatasan serta soal `illegal fishing`," ujarnya.
"Kita atau pemerintah utamanya, sering mengatakan kita kaya akan sumber daya laut dan bisa memproduksi berton-ton ikan. Tapi kalau kita lihat lebih dalam, sebenarnya tidak sepenuhnya benar jika melihat kondisi dibeberapa daerah yang belakangan sudah `over eksploited`," kata Dedi Supriadi Adhuri saat memberikan kuliah Umum Revitalisasi Budaya Bahari Sebagai Fondasi Pengebangan Poros Kemaritiman di Aula Prof Syukur Abdullah Fisip Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa.
Dalam kuliah umum yang diikuti puluhan mahasiswa itu, Supriadi menunjukkan beberapa daerah yang masuk dalam zona merah atau kekayaan lautnya sudah kelebihan diekspoitasi seperti di sekitar Selat Malaka dan Laut Jawa.
"Kalau kita lihat potensinya memang seolah-olah laut kita masih banyak potensi ikan. Namun jika melihat gambar di zona merah ini, maka kondisinya sudah menunjukkan gelaja. Artinya sudah ada kelompok sumber daya `over eksploited`," jelasnya.
Melihat kondisi itu, menurut dia, harus segera dibicarakan untuk mencari konsep pengelolaan sumber daya maritim.
Supriadi mengatakan butuh diskusi besar untuk mencari solusi terbaik untuk permasalahan tersebut.
Misalkan untuk pengelolaan ikan harus dicari waktu tertentu untuk melakukan eksploitasi penangkapan ikan dan itu perlu melibatkan para ahli ekologi perikanan.
Selain itu, lanjut dia, ada pula wacana lain yang berkembang dalam kajian-kajian sosial tentang apa yang dikelolah dan siapa yang terlibat dalam pengelolaan.
Lebih jauh, untuk masalah poros maritim dijelaskan sejumlah pilar yang perlu menjadi perhatian yakni pertama melakukan kajian dan penelitian dalam rangka memperkuat dan membangun kembali kebudayaan maritim.
Kedua, pengembangan infrastruktur penelitian atau teknologi budidaya dan pengolahan bahan pangan hasil laut serta upaya menjaga dan mengelola sumber daya laut.
Ketiga, pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim, kerjasama bidang kelautan dan diplomasi maritim serta membangun kekuatan pertahanan maritim.
"Pilar ini yang diusung pemerintah. Khusus untuk pilar diplomasi maritim, ini penting karena menyangkut persoalan perbatasan serta soal `illegal fishing`," ujarnya.