Makassar (ANTARA Sulsel) - Puluhan massa yang tergabung dalam Asosiasi Perusahaan Jasa Pengirim Express (Asperindo) Sulawesi Selatan kembali mengelar aksi bawah jembatan layang atau Fly over jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Rabu
Dalam aksinya mereka membentangkan spanduk menolak segala bentuk Pengutan Liar (pungli) yang dianggap memberatkan pihak perusahaan jasa pengiriman lewat kargo bertepatan kedatangan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan di Makassar.
Selain itu mereka menuntut agar PT Angkasa Pura kembali mengkaji pungutan rertibusi yang berimplikasi pada Pungli termasuk beberapa aturan Kementerian Perhubungan dianggap merugikan perusahaan.
"Peraturan Menteri Perhubungan nomor 32 tahun 2015 ini kami rasa memberatkan perusahaan dan tentu ini merugikan perusahaan. Kami meminta ini direvisi kembali," tegas Amir salah satu pendemo.
Kordinator aksi, Sugondo, mengatakan Asperindo bersama Suara Expedisi juga mendesak Otoritas Bandara Angkasa Pura I membatalkan pemberlakukan Regulated Agent (RA) atau agen inspeksi.
"Pemberlakuan RA oleh PT Angkasa Pura Logistik di Bandara Interansonal Sultan Hasanuddin sebagai badan usaha bentukan Peraturan Menteri 32 tahun 2015 merugikan kami,," paparnya.
Menurut dia, Peraturan Menteri Nomor 35 tahun 2015 tentang Pengamanan Kargo dan Pos serta Rantai Pasok Kargo dan Pos yang diangkut dengan pesawat udara dan Peraturan Menteri nomor 45 tahun 2015 tentang Kepemilikan Modal Usaha di bidang Trasportasi dianggap merugikan perusahaan.
"Sekali lagi kami katakan peraturan itu tidak sejalan dengan UU nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan pada pasal 234 dan pasal 245 dan Keputusan Menteri Nomor 15 tahun 2010 tentang Sistem Logistik Nasional, "sebutnya.
Sugondo menambahkan ketidaksesuaian aturan tersebut karena pada akhir 2015 Indonesia menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), sehingga aturan itu seperti persyaratan tingginya modal sebaiknya ditinjau ulang mengingatini lebih dikenakan kepada pemodal asing.
Berdasarkan cacatan Aperindo telah beberapa kali seperti di dalam Bandara Internasional Sultan Hasanuddin di depann terminal kargo, diluar bandara hingga di fly over juga melakukan aksi serupa meminta agar peraturan tersebut di kaji ulang.
Dalam aksinya mereka membentangkan spanduk menolak segala bentuk Pengutan Liar (pungli) yang dianggap memberatkan pihak perusahaan jasa pengiriman lewat kargo bertepatan kedatangan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan di Makassar.
Selain itu mereka menuntut agar PT Angkasa Pura kembali mengkaji pungutan rertibusi yang berimplikasi pada Pungli termasuk beberapa aturan Kementerian Perhubungan dianggap merugikan perusahaan.
"Peraturan Menteri Perhubungan nomor 32 tahun 2015 ini kami rasa memberatkan perusahaan dan tentu ini merugikan perusahaan. Kami meminta ini direvisi kembali," tegas Amir salah satu pendemo.
Kordinator aksi, Sugondo, mengatakan Asperindo bersama Suara Expedisi juga mendesak Otoritas Bandara Angkasa Pura I membatalkan pemberlakukan Regulated Agent (RA) atau agen inspeksi.
"Pemberlakuan RA oleh PT Angkasa Pura Logistik di Bandara Interansonal Sultan Hasanuddin sebagai badan usaha bentukan Peraturan Menteri 32 tahun 2015 merugikan kami,," paparnya.
Menurut dia, Peraturan Menteri Nomor 35 tahun 2015 tentang Pengamanan Kargo dan Pos serta Rantai Pasok Kargo dan Pos yang diangkut dengan pesawat udara dan Peraturan Menteri nomor 45 tahun 2015 tentang Kepemilikan Modal Usaha di bidang Trasportasi dianggap merugikan perusahaan.
"Sekali lagi kami katakan peraturan itu tidak sejalan dengan UU nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan pada pasal 234 dan pasal 245 dan Keputusan Menteri Nomor 15 tahun 2010 tentang Sistem Logistik Nasional, "sebutnya.
Sugondo menambahkan ketidaksesuaian aturan tersebut karena pada akhir 2015 Indonesia menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), sehingga aturan itu seperti persyaratan tingginya modal sebaiknya ditinjau ulang mengingatini lebih dikenakan kepada pemodal asing.
Berdasarkan cacatan Aperindo telah beberapa kali seperti di dalam Bandara Internasional Sultan Hasanuddin di depann terminal kargo, diluar bandara hingga di fly over juga melakukan aksi serupa meminta agar peraturan tersebut di kaji ulang.