Ambon (ANTARA Sulsel) - DPRD Kota Ambon akan mengundang Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) untuk meminta penjelasan tentang jumlah pendagang kali lima (PKL) yang direlokasi dari pasar Nusaniwe ke Gotong Royong.
"Kita akan mengundang Disperindag sekaligus mengecek berapa banyak PKL pasar Nusaniwe yang akan ditempatkan di pasar Gotong Royong," kata Ketua Komisi III DPRD Kota Ambon Rofik Afifudin saat berdialog dengan puluhan PKL bersama Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ambon yang berdemo ke DPRD Kota Ambon, Senin.
Menurut Rofik, Disperindag Kota Ambon harus terbuka dan menyampaikan jumlah PKL pasar Nusaniwe yang bisa menempati pasar Gotong royong, sehingga semuanya bisa tertampung dan tidak menimbulkan persoalan baru.
Rofik menegaskan, pihaknya berkeinginan masalah PKL di ibu kota provinsi Maluku tersebut dapat tertangani dengan baik dan tidak menimbulkan masalah baru untuk Pemerintah Kota Ambon.
DPRD juga meminta para PKL untuk jujur menyampaikan informasi, termasuk pendataan diri pada Pemkot Ambon sehingga dapat tertangani dengan baik.
Rofik mencontohkan pada beberapa lokasi pasar ternyata jumlah tempat jualan yang disediakan Pemkot Ambon tidak mampu menampung seluruh pedagang. Hal ini disebabkan data jumlah PKL yang tidak sesuai.
"Saya khawatir ketidak jujuran PKL akan berdampak lapak yang disediakan Pemkot tidak cukup. Apalagi pada 2016 ada rencana pembangunan pasar apung baru di pantai Mardika," ujarnya.
Dia menandaskan, jika pasar Gotong royong tidak mampu menampung PKL, maka diharapkan pembangunan pasar apung di Mardika dapat menjadi solusi.
"Kita akan mengundang Disperindag sekaligus mengecek berapa banyak PKL pasar Nusaniwe yang akan ditempatkan di pasar Gotong Royong," kata Ketua Komisi III DPRD Kota Ambon Rofik Afifudin saat berdialog dengan puluhan PKL bersama Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ambon yang berdemo ke DPRD Kota Ambon, Senin.
Menurut Rofik, Disperindag Kota Ambon harus terbuka dan menyampaikan jumlah PKL pasar Nusaniwe yang bisa menempati pasar Gotong royong, sehingga semuanya bisa tertampung dan tidak menimbulkan persoalan baru.
Rofik menegaskan, pihaknya berkeinginan masalah PKL di ibu kota provinsi Maluku tersebut dapat tertangani dengan baik dan tidak menimbulkan masalah baru untuk Pemerintah Kota Ambon.
DPRD juga meminta para PKL untuk jujur menyampaikan informasi, termasuk pendataan diri pada Pemkot Ambon sehingga dapat tertangani dengan baik.
Rofik mencontohkan pada beberapa lokasi pasar ternyata jumlah tempat jualan yang disediakan Pemkot Ambon tidak mampu menampung seluruh pedagang. Hal ini disebabkan data jumlah PKL yang tidak sesuai.
"Saya khawatir ketidak jujuran PKL akan berdampak lapak yang disediakan Pemkot tidak cukup. Apalagi pada 2016 ada rencana pembangunan pasar apung baru di pantai Mardika," ujarnya.
Dia menandaskan, jika pasar Gotong royong tidak mampu menampung PKL, maka diharapkan pembangunan pasar apung di Mardika dapat menjadi solusi.