Makassar (ANTARA Sulsel) - Gubernur Sulawesi Selatan H Syahrul Yasin Limpo di depan Presiden Joko Widodo mengakui, masih ada lahan yang belum dibebaskan untuk program pembangunan sarana kereta api trans-Sulawesi.
"Dari 872 persil lahan tanah yang belum dibayar itu karena ada persoalan administrasi, ada yang menggugat perkara dalam hukum, dan ada perkara keluarga," kata Syahrul saat menjelaskan kepada Presiden persoalan pembebasan lahan di Kabupaten Barru, Sulsel, Rabu.
Dia mengatakan, meskipun ada sejumlah kendala di lapangan terkait dengan pembebasan lahan, namun diyakini hal itu dapat teratasi, karena saat ini kasusnya tengah dititip di pengadilan setempat.
Termasuk apabila ada sengketa antarkeluarga, lanjut dia, itu diharapkan tidak akan menghambat pengerjaan sarana kereta api trans-Sulawesi yang siap menghubungkan enam provinsi di Sulawesi.
Sementara itu, Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Hermanto Dwiatmoko mengatakan, alokasi anggaran APBN untuk mendukung transportasi darat itu pada 2016 tercatat sebesar Rp265 miliar.
Nilai tersebut diakui masih kurang untuk pengerjaan sarana perkeretaapian tahap berikutnya, karena itu dia meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk menambah pengucuran anggaran dari APBN 2016 sebanyak Rp2 tiliun. Pada pembangunan tahap awal untuk jalur kereta api Makassar-Perepare direncanakan sepanjang 145 kilometer hingga akhir 2016. Khusus pada akhir 2015 ditargetkan pembangunan rel kereta api sudah mencapai 16,1 kilometer yang dibagi 13 paket pekerjaan.
Adapun total anggaran yang disiapkan pemerintah untuk sarana Trans-Sulsaesebanyak Rp10,8 miliar yang bersumber dari APBN dari masa pengerjaan pembangunan sarana perkerataapian di Sulsel sepanjang 2015-2018.
"Dari 872 persil lahan tanah yang belum dibayar itu karena ada persoalan administrasi, ada yang menggugat perkara dalam hukum, dan ada perkara keluarga," kata Syahrul saat menjelaskan kepada Presiden persoalan pembebasan lahan di Kabupaten Barru, Sulsel, Rabu.
Dia mengatakan, meskipun ada sejumlah kendala di lapangan terkait dengan pembebasan lahan, namun diyakini hal itu dapat teratasi, karena saat ini kasusnya tengah dititip di pengadilan setempat.
Termasuk apabila ada sengketa antarkeluarga, lanjut dia, itu diharapkan tidak akan menghambat pengerjaan sarana kereta api trans-Sulawesi yang siap menghubungkan enam provinsi di Sulawesi.
Sementara itu, Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Hermanto Dwiatmoko mengatakan, alokasi anggaran APBN untuk mendukung transportasi darat itu pada 2016 tercatat sebesar Rp265 miliar.
Nilai tersebut diakui masih kurang untuk pengerjaan sarana perkeretaapian tahap berikutnya, karena itu dia meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk menambah pengucuran anggaran dari APBN 2016 sebanyak Rp2 tiliun. Pada pembangunan tahap awal untuk jalur kereta api Makassar-Perepare direncanakan sepanjang 145 kilometer hingga akhir 2016. Khusus pada akhir 2015 ditargetkan pembangunan rel kereta api sudah mencapai 16,1 kilometer yang dibagi 13 paket pekerjaan.
Adapun total anggaran yang disiapkan pemerintah untuk sarana Trans-Sulsaesebanyak Rp10,8 miliar yang bersumber dari APBN dari masa pengerjaan pembangunan sarana perkerataapian di Sulsel sepanjang 2015-2018.