Makassar (ANTARA Sulsel) - Rombongan Komisi II DPR-RI yang melakukan kunjungan kerja di beberapa daerah langsung berang dengan Kementerian Dalam Negeri ketika mengetahui adanya dua kabupaten di Sulawesi Selatan yang bermasalah karena tidak ada anggaran pengawasan.
"Di Sulsel adalah provinsi kesekian yang kita kunjungi setelah sebelum-sebelumnya kami selalu rapat bersama Kemendagri menanyakan permasalahan pilkada serentak ini," kata Legislator DPR-RI Luthfi Andi Mutty di Makassar, Kamis.
Dia mengatakan, sebelum ke Makassar, Sulawesi Selatan pihaknya sudah melakukan rapat dengan Kemendagri menyatakan kesiapan pemilihan kepala daerah serentak di 269 kabupaten, kota dan provinsi di Indonesia.
Namun setelah rombongannya yang diketuai oleh Azikin Solthan itu berada di Makassar barulah mengetahui kalau ada dua kabupaten yakni Kepulauan Selayar dan Toraja Utara yang tidak memiliki anggaran.
"Pilkada kurang dari dua minggu dan ternyata seperti ini masalah yang ada di Sulsel. Kami semua sangat kaget mendengar laporan dari Bawaslu itu," katanya.
Luthfi yang juga Ketua DPW Nasional Demokrat (Nasdem) Sulawesi Selatan itu mengaku bahwa laporan dari Kemendagri dalam setiap rapat selalu memberikan jaminan jika pelaksanaan pilkada di 269 daerah akan aman dan tanpa adanya masalah.
Namun faktanya, dirinya bersama legislator lainnya yakni Azikin Solthan, Libert Ibo, Rufinus, Frans Agung , Diah Pitaloka, HM Ali Umri, Amirul Tamim, Henry Yosodiningrat dan Ammy Amalia mendapatkan penjelasan langsung saat menggelar rapat di kantor KPU Sulsel.
Menurut mantan Bupati Lutim dua periode ini, masalah anggaran yang dihadapi Panwaslu Selayar dan KPUD Toraja Utara merupakan kesalahan besar dari Pemerintah Provinsi dan Kemendagri.
"Ini kesalahan koordinasi Pemprov Sulsel dan Kemendagri. Seharusnya tidak ada masalah seperti ini karena APBD itu fleksibel. Jika ada anggaran mendesak bisa diparsialkan," jelasnya.
Berbeda dengan penganggaran melalui APBN, lanjut Luthfi, yang tidak bisa diparsialkan. Undang-undang mengatur mengenai tata cara penggunaan anggaran.
"Untuk hasil temuan Komisi II DPR RI ini akan dibawa ke pusat untuk dirapatkan bersama Kemendagri. Ini tamparan buat Kemendagri yang selalu menjamin pilkada selalu aman," sebutnya.
"Di Sulsel adalah provinsi kesekian yang kita kunjungi setelah sebelum-sebelumnya kami selalu rapat bersama Kemendagri menanyakan permasalahan pilkada serentak ini," kata Legislator DPR-RI Luthfi Andi Mutty di Makassar, Kamis.
Dia mengatakan, sebelum ke Makassar, Sulawesi Selatan pihaknya sudah melakukan rapat dengan Kemendagri menyatakan kesiapan pemilihan kepala daerah serentak di 269 kabupaten, kota dan provinsi di Indonesia.
Namun setelah rombongannya yang diketuai oleh Azikin Solthan itu berada di Makassar barulah mengetahui kalau ada dua kabupaten yakni Kepulauan Selayar dan Toraja Utara yang tidak memiliki anggaran.
"Pilkada kurang dari dua minggu dan ternyata seperti ini masalah yang ada di Sulsel. Kami semua sangat kaget mendengar laporan dari Bawaslu itu," katanya.
Luthfi yang juga Ketua DPW Nasional Demokrat (Nasdem) Sulawesi Selatan itu mengaku bahwa laporan dari Kemendagri dalam setiap rapat selalu memberikan jaminan jika pelaksanaan pilkada di 269 daerah akan aman dan tanpa adanya masalah.
Namun faktanya, dirinya bersama legislator lainnya yakni Azikin Solthan, Libert Ibo, Rufinus, Frans Agung , Diah Pitaloka, HM Ali Umri, Amirul Tamim, Henry Yosodiningrat dan Ammy Amalia mendapatkan penjelasan langsung saat menggelar rapat di kantor KPU Sulsel.
Menurut mantan Bupati Lutim dua periode ini, masalah anggaran yang dihadapi Panwaslu Selayar dan KPUD Toraja Utara merupakan kesalahan besar dari Pemerintah Provinsi dan Kemendagri.
"Ini kesalahan koordinasi Pemprov Sulsel dan Kemendagri. Seharusnya tidak ada masalah seperti ini karena APBD itu fleksibel. Jika ada anggaran mendesak bisa diparsialkan," jelasnya.
Berbeda dengan penganggaran melalui APBN, lanjut Luthfi, yang tidak bisa diparsialkan. Undang-undang mengatur mengenai tata cara penggunaan anggaran.
"Untuk hasil temuan Komisi II DPR RI ini akan dibawa ke pusat untuk dirapatkan bersama Kemendagri. Ini tamparan buat Kemendagri yang selalu menjamin pilkada selalu aman," sebutnya.