Makassar (ANTARA Sulsel) - Kepolisian mengimbau Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) segera menyampaikan serta mengumumkan lembaga survei resmi menelang pemungutan suara pada Pilkada serentak 9 Desember 2015.
"Sampai saat ini kami belum menerima laporan resmi dari penyelenggara siapa-siapa saja lembaga survei resmi yang sudah mendaftar di KPUD," ujar Kepala Bidang Humas Polda Sulselbar, Kombes Pol. Frans Barung Mangera di Makassar, Jumat.
Ia menuturkan bahwa penting diketahui lembaga survei mana saja yang resmi menjadi penyaji informasi tentang peraihan suara dalam quick qount serta prediksi masyarakat mana saja pemimpin yang layak dipilih, mengingat banyak lembaga survei abal-abal.
"Memang ini penting kami ketahui serta masyarakat karena banyak lembaga survei hanya mempropaganda sehingga bisa menimbulkan konflik dan membuat terjadinya kerusahan, tentu ini kembali lagi kepada tugas kepolisian untuk mengamankan," bebernya.
Sebelumnya, Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Anton Charliyan saat berada Makassar mengatakan pentingnya transparansi lembaga survei tersebut agar dapat diketahui yang mana lembaga survey abal-abal dan yang mana lembaga survey yang resmi.
"Jauh hari sebelumnya, KPU maupun KPUD memang harus menyampaikan ke publik lembaga survei mana yang resmi karena akan diketahui mana lembaga survey resmi dan mana abal-abal ," ujarnya kepada wartawan.
Menurut dia imbuan itu berguna menekan gejolak masyarakat terkait informasi yang beredar salah atau benar yang bisa diakibatkan hasil survei lembaga tidak terdaftar atau abal abal.
"Terpenting adalah untuk menekan gejolak di tengah masyarakat yang ditimbulkan adanya hasil survei yang tidak dapat dipertanggungjawabkan maka penyelenggara harus segera merilis lembaga survie resmi," ungkapnya.
Bila nantinya, lanjut dia, KPU dan KPUD melaporkan ada lembaga abal-abal melakukan penghitungan cepat, maka pihak kepolisian akan langsung melakukan tindakan pengamanan karena dasarnya sudah jelas, abal-abal.
"Sebab itu pentingnya penyelenggara segera mempublikasikan mana lembaga resmi yang digunakan agar menekan pergerakan lembaga survei abal-abal yang akan memperkeruh suasana. Kami berharap Pilkada serentak ini aman dan damai," harapnya.
"Sampai saat ini kami belum menerima laporan resmi dari penyelenggara siapa-siapa saja lembaga survei resmi yang sudah mendaftar di KPUD," ujar Kepala Bidang Humas Polda Sulselbar, Kombes Pol. Frans Barung Mangera di Makassar, Jumat.
Ia menuturkan bahwa penting diketahui lembaga survei mana saja yang resmi menjadi penyaji informasi tentang peraihan suara dalam quick qount serta prediksi masyarakat mana saja pemimpin yang layak dipilih, mengingat banyak lembaga survei abal-abal.
"Memang ini penting kami ketahui serta masyarakat karena banyak lembaga survei hanya mempropaganda sehingga bisa menimbulkan konflik dan membuat terjadinya kerusahan, tentu ini kembali lagi kepada tugas kepolisian untuk mengamankan," bebernya.
Sebelumnya, Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Anton Charliyan saat berada Makassar mengatakan pentingnya transparansi lembaga survei tersebut agar dapat diketahui yang mana lembaga survey abal-abal dan yang mana lembaga survey yang resmi.
"Jauh hari sebelumnya, KPU maupun KPUD memang harus menyampaikan ke publik lembaga survei mana yang resmi karena akan diketahui mana lembaga survey resmi dan mana abal-abal ," ujarnya kepada wartawan.
Menurut dia imbuan itu berguna menekan gejolak masyarakat terkait informasi yang beredar salah atau benar yang bisa diakibatkan hasil survei lembaga tidak terdaftar atau abal abal.
"Terpenting adalah untuk menekan gejolak di tengah masyarakat yang ditimbulkan adanya hasil survei yang tidak dapat dipertanggungjawabkan maka penyelenggara harus segera merilis lembaga survie resmi," ungkapnya.
Bila nantinya, lanjut dia, KPU dan KPUD melaporkan ada lembaga abal-abal melakukan penghitungan cepat, maka pihak kepolisian akan langsung melakukan tindakan pengamanan karena dasarnya sudah jelas, abal-abal.
"Sebab itu pentingnya penyelenggara segera mempublikasikan mana lembaga resmi yang digunakan agar menekan pergerakan lembaga survei abal-abal yang akan memperkeruh suasana. Kami berharap Pilkada serentak ini aman dan damai," harapnya.