Jakarta, (Antara) - Ketua Umum LSM Koalisi Bersama Rakyat (KIBAR) Ir HM Nurcahyo Riswanto menilai, upaya perbaikan kesejahteraan para petani dan nelayan tidak banyak hadir dalam diskusi para elit, padahal mereka adalah bagian terbesar dari jumlah penduduk Indonesia.
"Sebagai bagian masyarakat yang paling rentan dengan keberpihakan Pemerintah, maka para petani dan nelayan perlu mendapatkan perhatian khusus. Isu ini telah menjadi fokus awal dari kerja KIBAR," katanya di Jakarta, Rabu.
Ketua Umum KIBAR mengemukakan keterangan tersebut kepada pers menjelang acara syukuran kantor baru KIBAR di Jalan HOS Cokro Aminoto 55- 57 Menteng Jakarta Pusat. Sebelumnya LSM itu berkantor di Jalan Sungai Gerong 8-10 Dukuh Atas Jakarta Pusat.
KIBAR itu sendiri adalah LSM yang tidak berafiliasi dengan parpol manapun, tetapi mendukung kebijakan Pemerintah sepanjang kebijakan itu bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, khususnya rakyat di pedesaan dan pesisir yang selama ini secara ekonomi masih terpinggirkan.
LSM yang kini sudah memiliki kepengurusan daerah di 26 provinsi itu didirikan pada 1 Oktober 2015, kemudian disahkan Kementerian Hukum dan HAM pada 7 Oktober dan dideklarasikan pada 28 Oktober 2015.
LSM dengan Ketua Dewan Pembina Jenderal TNI (Purn) Dr H Wiranto itu mempunyai slogan "one heart, one family, one nation" (satu hati, satu keluarga, satu bangsa) serta visi menumbuhkan gerakan nasional ekonomi kerakyatan serta pembangunan pedesaan dan pesisir dalam bingkai gotong royong sebagai budaya bangsa.
Menurut Ketua Umum KIBAR, perbaikan kesejahteraan para petani dan nelayan tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat atau cukup percaya dan menunggu hasil kerja Pemerintah.
Kebijakan Pemerintah terkait para petani dan nelayan mungkin sudah bagus, tapi implementasinya tidak optimal karena masalah birokrasi atau bahkan mungkin Pemda "angkat tangan" dan hanya berharap langsung pada bantuan Pemerintah Pusat.
"Perbaikan nasib para petani dan nelayan di berbagai daerah di Tanah Air tidak bisa disikapi secara pasrah dengan menyerahkan sepenuhnya pada pemerintah. Kalau sikap ini mengedepan, pada akhirnya akan muncul kekecewaan," kata Nurcahyo.
Menurut dia, kini KIBAR siap mengimplentasikan cita-citanya dalam bentuk aktivitas nyata pada tataran praktis implementatif serta akan mempengaruhi kebijakan Pemerintah supaya fokus memperhatikan perbaikan kesejahteraan para petani dan nelayan.
Dalam hubungan itu pula LSM ini pada tahap awal antara lain siap mengembangkan Kompor E-Link (Kompor Energi Lingkungan) untuk membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan dan pesisir serta membantu Pemda dalam Program Desa Mandiri Energi, selain juga mengajak generasi muda untuk menjadi generasi pencipta lapangan kerja.
"Sebagai bagian masyarakat yang paling rentan dengan keberpihakan Pemerintah, maka para petani dan nelayan perlu mendapatkan perhatian khusus. Isu ini telah menjadi fokus awal dari kerja KIBAR," katanya di Jakarta, Rabu.
Ketua Umum KIBAR mengemukakan keterangan tersebut kepada pers menjelang acara syukuran kantor baru KIBAR di Jalan HOS Cokro Aminoto 55- 57 Menteng Jakarta Pusat. Sebelumnya LSM itu berkantor di Jalan Sungai Gerong 8-10 Dukuh Atas Jakarta Pusat.
KIBAR itu sendiri adalah LSM yang tidak berafiliasi dengan parpol manapun, tetapi mendukung kebijakan Pemerintah sepanjang kebijakan itu bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, khususnya rakyat di pedesaan dan pesisir yang selama ini secara ekonomi masih terpinggirkan.
LSM yang kini sudah memiliki kepengurusan daerah di 26 provinsi itu didirikan pada 1 Oktober 2015, kemudian disahkan Kementerian Hukum dan HAM pada 7 Oktober dan dideklarasikan pada 28 Oktober 2015.
LSM dengan Ketua Dewan Pembina Jenderal TNI (Purn) Dr H Wiranto itu mempunyai slogan "one heart, one family, one nation" (satu hati, satu keluarga, satu bangsa) serta visi menumbuhkan gerakan nasional ekonomi kerakyatan serta pembangunan pedesaan dan pesisir dalam bingkai gotong royong sebagai budaya bangsa.
Menurut Ketua Umum KIBAR, perbaikan kesejahteraan para petani dan nelayan tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat atau cukup percaya dan menunggu hasil kerja Pemerintah.
Kebijakan Pemerintah terkait para petani dan nelayan mungkin sudah bagus, tapi implementasinya tidak optimal karena masalah birokrasi atau bahkan mungkin Pemda "angkat tangan" dan hanya berharap langsung pada bantuan Pemerintah Pusat.
"Perbaikan nasib para petani dan nelayan di berbagai daerah di Tanah Air tidak bisa disikapi secara pasrah dengan menyerahkan sepenuhnya pada pemerintah. Kalau sikap ini mengedepan, pada akhirnya akan muncul kekecewaan," kata Nurcahyo.
Menurut dia, kini KIBAR siap mengimplentasikan cita-citanya dalam bentuk aktivitas nyata pada tataran praktis implementatif serta akan mempengaruhi kebijakan Pemerintah supaya fokus memperhatikan perbaikan kesejahteraan para petani dan nelayan.
Dalam hubungan itu pula LSM ini pada tahap awal antara lain siap mengembangkan Kompor E-Link (Kompor Energi Lingkungan) untuk membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan dan pesisir serta membantu Pemda dalam Program Desa Mandiri Energi, selain juga mengajak generasi muda untuk menjadi generasi pencipta lapangan kerja.