Makassar (ANTARA Sulsel) - Jelang hari anti korupsi puluhan mahasiswa Universitas Muslim Indonesia tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi (Amati) melakukan teatrikal sebagai bentuk penyampaian aspirasi secara nyata di depan kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar, Selasa.
Dalam aksi teatrikal itu tiga mahasiswa terbaring seperti keadaan mati kemudian ditaburi bunga oleh rekannya, selanjutnya nisan bertuliskan matinya hukum sebagai bagian dari aksi tersebut.
Puisi pun dilontarkan mahasiswi mengiringi teatrikal itu berisikan singgungan tentang matinya demokrasi dan pelemahan hukum di Indonesia yang kian kuat diduga lebih mementingkan uang dari keadilan.
Koordinator Lapangan aksi Burhanuddin dalam orasinya mengatakan kasus korupsi di negeri ini tidak pernah ada habisnya, bahkan kejahatan korupsi termasuk penanganannya sampai hari ini dianggap belum memberikan efek jera terhadap pelakunya. Kasus ini juga menyeret Ketua DPR Setya Novanto diduga melakukan tindakan korupsi.
Pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kata dia, terus dilakukan oknum di DPR dengan melakukan revisi berdalih penguatan pada lembaga anti rusuah itu, namun pada kenyataannya justu adanya pelemahan didalam revisi tersebut.
"Secara tegas menolak revisi Undang-undang nomor 30 tahun 2001 tentang KPK, karena ada dugaan pelemahan dalam revisi itu untuk melindungi para koruptor. Selain itu kami menolak kriminalisasi dua pimpinan KPK termasuk penggiat anti korupsi," ujarnya.
Pihaknya juga mendesak agar Kejaksaan Tinggi melakukan penuntasan pada sejumlah kasus korupsi di Sulawesi Selatan dan Barat yang terkesan mandek dan ditangani hanya setengah-setengah saja.
"Kami pun mendesak Kejati dan Kejari menuntaskan puluhan kasus korupsi yang sampai saat ini mandek di pengadilan. Serta menolak tax amnesty atau pengampuan pajak yang dianggap merugikan negara," papar Burhan.
Ditempat terpisah mahaiswa Universitas Muhammadiyah juga mengelar unjukrasa sebagai pra kondisi peringatan hari Anti Korupsi jatuh setiap 9 Desember. Mereka juga melakukan orasi di depan kampus mereka sebagai bagian dari penyaluran aspirasi terkait pemberantasan kasus korupsi yang merugikan negara serta menyengsarakan rakyat.
"Pelemahan KPK adalah bentuk nyata oknum-oknum yang ingin melindungi koruptor. Berdalih memperkuat malah perwakilan rakyat di DPR itu justru secara jelas melemahkan dengan rencana dalam revisi Undang-undang memangkas kewenangan KPK sehingga membuat kekuatanya menjadi lemah," ujarnya Muchlis dalam orasinya.
Berdasarkan pantauan sejumlah mahasiwa melakukan aksi pra kondisi dengan mengelar orasi di sejumlah tempat di Makassar untuk memperingati Hari Anti Korupsi jatuh pada Rabu 9 Oktober 2015 bertepatan dengan pelaksanaan hari pencoblosan Pilkada serentak di Indonesia.
Dalam aksi teatrikal itu tiga mahasiswa terbaring seperti keadaan mati kemudian ditaburi bunga oleh rekannya, selanjutnya nisan bertuliskan matinya hukum sebagai bagian dari aksi tersebut.
Puisi pun dilontarkan mahasiswi mengiringi teatrikal itu berisikan singgungan tentang matinya demokrasi dan pelemahan hukum di Indonesia yang kian kuat diduga lebih mementingkan uang dari keadilan.
Koordinator Lapangan aksi Burhanuddin dalam orasinya mengatakan kasus korupsi di negeri ini tidak pernah ada habisnya, bahkan kejahatan korupsi termasuk penanganannya sampai hari ini dianggap belum memberikan efek jera terhadap pelakunya. Kasus ini juga menyeret Ketua DPR Setya Novanto diduga melakukan tindakan korupsi.
Pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kata dia, terus dilakukan oknum di DPR dengan melakukan revisi berdalih penguatan pada lembaga anti rusuah itu, namun pada kenyataannya justu adanya pelemahan didalam revisi tersebut.
"Secara tegas menolak revisi Undang-undang nomor 30 tahun 2001 tentang KPK, karena ada dugaan pelemahan dalam revisi itu untuk melindungi para koruptor. Selain itu kami menolak kriminalisasi dua pimpinan KPK termasuk penggiat anti korupsi," ujarnya.
Pihaknya juga mendesak agar Kejaksaan Tinggi melakukan penuntasan pada sejumlah kasus korupsi di Sulawesi Selatan dan Barat yang terkesan mandek dan ditangani hanya setengah-setengah saja.
"Kami pun mendesak Kejati dan Kejari menuntaskan puluhan kasus korupsi yang sampai saat ini mandek di pengadilan. Serta menolak tax amnesty atau pengampuan pajak yang dianggap merugikan negara," papar Burhan.
Ditempat terpisah mahaiswa Universitas Muhammadiyah juga mengelar unjukrasa sebagai pra kondisi peringatan hari Anti Korupsi jatuh setiap 9 Desember. Mereka juga melakukan orasi di depan kampus mereka sebagai bagian dari penyaluran aspirasi terkait pemberantasan kasus korupsi yang merugikan negara serta menyengsarakan rakyat.
"Pelemahan KPK adalah bentuk nyata oknum-oknum yang ingin melindungi koruptor. Berdalih memperkuat malah perwakilan rakyat di DPR itu justru secara jelas melemahkan dengan rencana dalam revisi Undang-undang memangkas kewenangan KPK sehingga membuat kekuatanya menjadi lemah," ujarnya Muchlis dalam orasinya.
Berdasarkan pantauan sejumlah mahasiwa melakukan aksi pra kondisi dengan mengelar orasi di sejumlah tempat di Makassar untuk memperingati Hari Anti Korupsi jatuh pada Rabu 9 Oktober 2015 bertepatan dengan pelaksanaan hari pencoblosan Pilkada serentak di Indonesia.