Mamuju (ANTARA Sulbar) - Lembaga Swadaya Masyarakat Pemerhati Kinerja Pemerintah (LSM-PKP) kembali menyoroti kinerja pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju, Sulawesi Barat, karena dianggap lambat mengisi jabatan yang sampai sekarang ini masih banyak yang lowong.
"Saya tentu mengapresiasi keberhasilan penjabat bupati Mamuju dalam mewujudkan Pilkada damai. Tapi tugas lainnya menjalankan pemerintahan secara maksimal untuk kesejahteraan rakyat progresnya masih belum terlihat. misalnya dalam hal pengisian jabatan," kata Ketua LSM-PKP Sulbar, Muhaimin Faisal di Mamuju, Minggu.
Menurut dia, penjabat Bupati Mamuju Andi Bebas Manggazali masih terkesan ragu dan lamban dalam melaksanakan tugasnya sebagai caretaker.
Padahal kata dia, seorang caretaker mempunyai kewenangan, tanggung jawab dan hak yang sama dengan bupati defenitif, berdasarkam Undang Undang No.23 tentang pemerintahan daerah.
"Hal yang paling menggelitik karena saat ini jabatan sekda sudah lama diisi oleh pelaksana tugas, Daud Yahya. Masalahnya, penjabat sekda Mamuju ini pun pernah diproses hukum atas kasus dugaan korupsi dana Bansos, walaupun kasus itu kemudian menguap begitu saja," jelas Muhaimin.
Ia menyebutkan, seharusnya pemerintah telah melaksanakan tahapan dalam proses lelang jabatan.
"Sebaiknya sudah memulai tahapannya karena prosesnya juga membutuhkan waktu panjang. Jika tidak memulai sejak sekarang maka sulit untuk menghindarkan diri dari dugaan bahwa kekuatan lama masih membayangi birokrasi di Mamuju, hal ini tidak mencerminkan kemandirian sebagai pemimpin," tuturnya lagi.
Tidak mengherankan, jika persepsi publik telah ikut mempertanyakan kemanpuan pemerintah daerah dalam hal penyerapan anggaran.
"Belum ada gejala bahwa penyerapan anggaran itu bisa segera berjalan, hal ini tentu berpotensi mengorbankan rakyat dalam hal pelaksana pembangunam termasuk di sektor ekonomi yang nantinya berimbas pada perputaran uang akan rendah," terang Muhaimin.
"Saya tentu mengapresiasi keberhasilan penjabat bupati Mamuju dalam mewujudkan Pilkada damai. Tapi tugas lainnya menjalankan pemerintahan secara maksimal untuk kesejahteraan rakyat progresnya masih belum terlihat. misalnya dalam hal pengisian jabatan," kata Ketua LSM-PKP Sulbar, Muhaimin Faisal di Mamuju, Minggu.
Menurut dia, penjabat Bupati Mamuju Andi Bebas Manggazali masih terkesan ragu dan lamban dalam melaksanakan tugasnya sebagai caretaker.
Padahal kata dia, seorang caretaker mempunyai kewenangan, tanggung jawab dan hak yang sama dengan bupati defenitif, berdasarkam Undang Undang No.23 tentang pemerintahan daerah.
"Hal yang paling menggelitik karena saat ini jabatan sekda sudah lama diisi oleh pelaksana tugas, Daud Yahya. Masalahnya, penjabat sekda Mamuju ini pun pernah diproses hukum atas kasus dugaan korupsi dana Bansos, walaupun kasus itu kemudian menguap begitu saja," jelas Muhaimin.
Ia menyebutkan, seharusnya pemerintah telah melaksanakan tahapan dalam proses lelang jabatan.
"Sebaiknya sudah memulai tahapannya karena prosesnya juga membutuhkan waktu panjang. Jika tidak memulai sejak sekarang maka sulit untuk menghindarkan diri dari dugaan bahwa kekuatan lama masih membayangi birokrasi di Mamuju, hal ini tidak mencerminkan kemandirian sebagai pemimpin," tuturnya lagi.
Tidak mengherankan, jika persepsi publik telah ikut mempertanyakan kemanpuan pemerintah daerah dalam hal penyerapan anggaran.
"Belum ada gejala bahwa penyerapan anggaran itu bisa segera berjalan, hal ini tentu berpotensi mengorbankan rakyat dalam hal pelaksana pembangunam termasuk di sektor ekonomi yang nantinya berimbas pada perputaran uang akan rendah," terang Muhaimin.