Manado (ANTARA Sulsel) - Pemerintah Kota Tomohon, Sulawesi Utara memprioritaskan pemantapan pemerintahan dan tata kelola dalam upaya memaksimalkan pelayanan publik.
Penjabat Wali Kota Tomohon, Sanny Parengkuan, Kamis mengatakan arah yang dituju penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik sehingga profesionalitas dan pelayanan publik kepada masyarakat, kalangan dunia usaha hingga internal aparatur sipil negara semakin baik.
Peningkatan pelayanan publik ini, kata dia, ditandai dengan layanan birokrasi semakin dipermudah serta lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
Asisten bidang ekonomi dan pembangunan Pemprov Sulut ini menambahkan, dalam aspek kelembagaan, organisasi perangkat daerah semakin mapan dan akan disesuaikan dengan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
"Implikasinya adalah akan ada perubahan dan penyesuaian nomenklatur pada beberapa satuan kerja perangkat daerah ataupun unit kerja yang ada saat ini," katanya.
Terkait hal ini, kata dia, pemerintah kota akan melaksanakan telaahan kelembagaan daerah dan restrukturisasi organisasi dengan prinsip miskin struktur tetapi kaya fungsi yang dititik beratkan pada bobot kinerja fungsionalitas dari pada strukturalnya.
"Pada sisi tata kelola, pemerintah kota menerapkan pengelolaan keuangan maupun barang milik daerah dengan prinsip kehati-hatian, disiplin anggaran dan tertib barang," katanya.
Penjabat Wali Kota Tomohon, Sanny Parengkuan, Kamis mengatakan arah yang dituju penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik sehingga profesionalitas dan pelayanan publik kepada masyarakat, kalangan dunia usaha hingga internal aparatur sipil negara semakin baik.
Peningkatan pelayanan publik ini, kata dia, ditandai dengan layanan birokrasi semakin dipermudah serta lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
Asisten bidang ekonomi dan pembangunan Pemprov Sulut ini menambahkan, dalam aspek kelembagaan, organisasi perangkat daerah semakin mapan dan akan disesuaikan dengan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
"Implikasinya adalah akan ada perubahan dan penyesuaian nomenklatur pada beberapa satuan kerja perangkat daerah ataupun unit kerja yang ada saat ini," katanya.
Terkait hal ini, kata dia, pemerintah kota akan melaksanakan telaahan kelembagaan daerah dan restrukturisasi organisasi dengan prinsip miskin struktur tetapi kaya fungsi yang dititik beratkan pada bobot kinerja fungsionalitas dari pada strukturalnya.
"Pada sisi tata kelola, pemerintah kota menerapkan pengelolaan keuangan maupun barang milik daerah dengan prinsip kehati-hatian, disiplin anggaran dan tertib barang," katanya.