Makassar (ANTARA Sulsel) - Wali Kota Makasaar Moh Ramdhan Pomanto bersama Komandan Lantamal VI Makassar, Laksamana Pertama TNI Yusup bersama unsur pimpinan lainnya membahas masalah Kemaritiman di KRI Banjarmasin-592.
"Makassar salah satu kota di Indonesia yang menjadi prioritas pengembangan kemaritiman dari pemerintah pusat dan semua harus siap akan hal itu," ujar Danny sapaan akrab Ramdhan Pomanto di Makassar, Selasa.
Bersama dengan Dekan Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin (Unhas) Prof Jamaluddin Jompa, serta unsur pimpinan di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Kepolisian, TNI AD dan PT Pelindo membahas mengenai kesiapan dari semua pihak akan dijadikannya Makassar sebagai kota Maritim.
Danny menuturkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Makassar disebutkan menjadikan Makassar sebagai kota maritim yang diawali dengan pengembangan kawasan mitigasi dan kawasan maritim terpadu di bagian utara kota, Untia.
Dalam perbincangan itu, wali kota juga menyampaikan terima kasihnya kepada Korps Lantamal VI atas dukungannya dalam menjaga laut Makasaar tetap bersih.
"Terima kasih bantuan Lantamal VI Makasar yang telah mendukung upaya pemerintah kota dalam menjaga kebersihan kota, utamanya di laut dan telah mengamankan wilayah perairan kita," tutur Danny.
Komandan Lantamal VI Makassar Laksamana Pertama TNI Yusup menyampaikan selama ini cukup banyak pelanggaran hukum yang terjadi di laut dan dapat berakhir pada sanksi pidana. Olehnya itu, Yusup mengharapkan kordinasi dari pihak terkait untuk mengatasi persoalan itu.
"Baru - baru ini terjadi transfer bahan bakar di perairan. Hal ini melanggar hukum, termasuk pidana, kepabeanan dan imigrasi. Media seperti ini diharapkan bisa kordinasikan itu, menjawab persoalan-persoalan hukum di laut," jelasnya.
"Makassar salah satu kota di Indonesia yang menjadi prioritas pengembangan kemaritiman dari pemerintah pusat dan semua harus siap akan hal itu," ujar Danny sapaan akrab Ramdhan Pomanto di Makassar, Selasa.
Bersama dengan Dekan Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin (Unhas) Prof Jamaluddin Jompa, serta unsur pimpinan di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Kepolisian, TNI AD dan PT Pelindo membahas mengenai kesiapan dari semua pihak akan dijadikannya Makassar sebagai kota Maritim.
Danny menuturkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Makassar disebutkan menjadikan Makassar sebagai kota maritim yang diawali dengan pengembangan kawasan mitigasi dan kawasan maritim terpadu di bagian utara kota, Untia.
Dalam perbincangan itu, wali kota juga menyampaikan terima kasihnya kepada Korps Lantamal VI atas dukungannya dalam menjaga laut Makasaar tetap bersih.
"Terima kasih bantuan Lantamal VI Makasar yang telah mendukung upaya pemerintah kota dalam menjaga kebersihan kota, utamanya di laut dan telah mengamankan wilayah perairan kita," tutur Danny.
Komandan Lantamal VI Makassar Laksamana Pertama TNI Yusup menyampaikan selama ini cukup banyak pelanggaran hukum yang terjadi di laut dan dapat berakhir pada sanksi pidana. Olehnya itu, Yusup mengharapkan kordinasi dari pihak terkait untuk mengatasi persoalan itu.
"Baru - baru ini terjadi transfer bahan bakar di perairan. Hal ini melanggar hukum, termasuk pidana, kepabeanan dan imigrasi. Media seperti ini diharapkan bisa kordinasikan itu, menjawab persoalan-persoalan hukum di laut," jelasnya.