Makassar (ANTARA Sulsel) - Proses lelang jabatan Kepala Sekolah di Makassar menuai protes dari Lembaga Forum Orang Tua Murid Makassar (LPOM) beserta Aliansi Pemuda Masyarakat Kota terkait adanya tudingan permainan tim seleksi.
"Itu hanya akal-akalan saja karena tidak transparan memperlihatkan nilai skoring, mulai tes uji kompetensi, uji publik, dan wawancara,," kata Ketua LPOM Herman Hafid Nassa di Balai Kota Makassar, Kamis.
Menurut dia, ada empat guru yang dinilai berpestasi tidak diloloskan namun ada pula yang punya tersandung kasus malah diloloskan. Bahkan tidak ada kejelasan tentang hasil tes seleski itu.
Dirinya mengklaim punya bukti kuat rekayasa empat Kepsek yang dinyatakan lolos seleksi yakni SMA Negeri 7 dan 14, kemudian SMK Negeri 2, lalu SMP Negeri 17 dan SD Negeri Rappojawa 71 siap dibuka kepada publik.
Selain itu pihaknya meminta agar menghentikan uji kompetensi Kepala Sekolah Menegah Atas karena dirinya menganggap bertentangan dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri tahun 2015 tentang Larangan Melakukan Mutasi Terhadap Kepala Sekolah.
"Kami menduga Ketua Tim seleksi memanipulasi hasil seleksi termasuk angggaran uji komptensi diketahui Rp800 juta, dan hanya akal-akalan saja. Kadis Pendidikan diminta bertanggungjawab pada masalah ini dan dianggap gagal melaksanakan lelang jabatan," ungkap dia.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Makassar, Alimuddin Tarawe menegaskan bahwa pelaksanaan tes calon Kepsek tidak melanggar aturan khususnya Permendiknas Tahun 2014 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri.
Menurut dia , peraturan tersebut akan diterapkan pada 2017 mendatang sehinggga tentang larangan melakukan mutasi Kepsek SMA atau Sederajat sesuai edaran menteri itu tidak berseberangan.
Tidak ada peraturan kami langgar selama pelaksanaan lelang jabatan seleksi calon Kepala Sekolah. Permendiknas atupun Surat Edaran Mendagri itu kan baru resmi diterapkan 2017 sehingga aturan mana yang dilanggar," tegasnya.
Kendati ada calon yang tidak lolos, mungkin hasilnya tidak bagus dan beberapa pertimbangan lain. Mengenai dengan proses tes calon Kepsek yang dilakukan sudah sangat transparan dan terpublikasi kepada masyarakat.
"Lelang jabatan calon Kepsek kami sudah sangat transparan dan terbuka, kenapa baru sekarang melakukan protes, silahkan saja melakukan kontroling dalam pelaksanaannya," ucap dia.
Sebelumnya unjukrasa juga digelar di depan kantor Wali Kota Makassar. Secara bergantian massa tergabung dalam Aliansi Pemuda Masyarakat Kota Makassar melakukan orasi. Sempat terjadi ketegangan namun bisa dikedalikan.
"Itu hanya akal-akalan saja karena tidak transparan memperlihatkan nilai skoring, mulai tes uji kompetensi, uji publik, dan wawancara,," kata Ketua LPOM Herman Hafid Nassa di Balai Kota Makassar, Kamis.
Menurut dia, ada empat guru yang dinilai berpestasi tidak diloloskan namun ada pula yang punya tersandung kasus malah diloloskan. Bahkan tidak ada kejelasan tentang hasil tes seleski itu.
Dirinya mengklaim punya bukti kuat rekayasa empat Kepsek yang dinyatakan lolos seleksi yakni SMA Negeri 7 dan 14, kemudian SMK Negeri 2, lalu SMP Negeri 17 dan SD Negeri Rappojawa 71 siap dibuka kepada publik.
Selain itu pihaknya meminta agar menghentikan uji kompetensi Kepala Sekolah Menegah Atas karena dirinya menganggap bertentangan dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri tahun 2015 tentang Larangan Melakukan Mutasi Terhadap Kepala Sekolah.
"Kami menduga Ketua Tim seleksi memanipulasi hasil seleksi termasuk angggaran uji komptensi diketahui Rp800 juta, dan hanya akal-akalan saja. Kadis Pendidikan diminta bertanggungjawab pada masalah ini dan dianggap gagal melaksanakan lelang jabatan," ungkap dia.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Makassar, Alimuddin Tarawe menegaskan bahwa pelaksanaan tes calon Kepsek tidak melanggar aturan khususnya Permendiknas Tahun 2014 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri.
Menurut dia , peraturan tersebut akan diterapkan pada 2017 mendatang sehinggga tentang larangan melakukan mutasi Kepsek SMA atau Sederajat sesuai edaran menteri itu tidak berseberangan.
Tidak ada peraturan kami langgar selama pelaksanaan lelang jabatan seleksi calon Kepala Sekolah. Permendiknas atupun Surat Edaran Mendagri itu kan baru resmi diterapkan 2017 sehingga aturan mana yang dilanggar," tegasnya.
Kendati ada calon yang tidak lolos, mungkin hasilnya tidak bagus dan beberapa pertimbangan lain. Mengenai dengan proses tes calon Kepsek yang dilakukan sudah sangat transparan dan terpublikasi kepada masyarakat.
"Lelang jabatan calon Kepsek kami sudah sangat transparan dan terbuka, kenapa baru sekarang melakukan protes, silahkan saja melakukan kontroling dalam pelaksanaannya," ucap dia.
Sebelumnya unjukrasa juga digelar di depan kantor Wali Kota Makassar. Secara bergantian massa tergabung dalam Aliansi Pemuda Masyarakat Kota Makassar melakukan orasi. Sempat terjadi ketegangan namun bisa dikedalikan.