Mamuju (ANTARA Sulsel) - Sebanyak 756 anak putus sekolah di Sulawesi Barat kembali ke sekolah untuk melanjutkan belajarnya setelah Dinas Pendidikan dan kepolisian turun tangan.
Untuk mendukung gerakan kembali ke sekolah itu, Dinas Pendidikan Sulawesi Barat mengucurkan anggaran Rp850 juta.
"Program gerakan kembali sekolah sebelumnya telah berhasil mengembalikan 756 anak putus sekolah ke bangku sekolah selama dua tahun berturut-turut sehingga program tersebut akan didukung," kata Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulbar Muzakkir Kullasse di Mamuju, Kamis.
Ia mengatakan, program GKB sebelumnya dirintis Polres Mamuju dan Dinas Pendidikan kemudian mendukung program tersebut dengan mengalokasikan anggaran.
Menurut dia, program tersebut akan menyentuh anak putus sekolah di Kabupaten Mamuju, Mamuju Tengah dan Kabupaten Majene.
"Untuk anggaran pengembalian anak putus sekolah di Kabupaten Mamuju dan Mamuju Tengah akan melekat di Polres Mamuju sebanyak Rp 600 juta, sementara untuk anggaran pendataan dan pengembalian anak putus sekolah di Majene akan melekat di Polres Majene sebanyak Rp. 250 juta," ujarnya.
Menurut Muzakkir, pendataan dan pengembalian anak putus sekolah yang dilakukan pihaknya bekerja sama polisi dinilai efektif untuk meningkatkan pelayanan pendidikan di Sulbar.
"Anak putus sekolah akan mudah kembali ke sekolah karena dijemput polisi untuk disekolahkan kembali melalui program ini," katanya.
Ia mengaku program tersebut dianggap bermanfaat karena berdasarkan hasil evaluasi hanya tiga anak yang tidak dapat disentuh program melanjutkan pendidikan itupun karena mengikuti orang tua yang pindah domisili dan karena menikah.
Untuk mendukung gerakan kembali ke sekolah itu, Dinas Pendidikan Sulawesi Barat mengucurkan anggaran Rp850 juta.
"Program gerakan kembali sekolah sebelumnya telah berhasil mengembalikan 756 anak putus sekolah ke bangku sekolah selama dua tahun berturut-turut sehingga program tersebut akan didukung," kata Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulbar Muzakkir Kullasse di Mamuju, Kamis.
Ia mengatakan, program GKB sebelumnya dirintis Polres Mamuju dan Dinas Pendidikan kemudian mendukung program tersebut dengan mengalokasikan anggaran.
Menurut dia, program tersebut akan menyentuh anak putus sekolah di Kabupaten Mamuju, Mamuju Tengah dan Kabupaten Majene.
"Untuk anggaran pengembalian anak putus sekolah di Kabupaten Mamuju dan Mamuju Tengah akan melekat di Polres Mamuju sebanyak Rp 600 juta, sementara untuk anggaran pendataan dan pengembalian anak putus sekolah di Majene akan melekat di Polres Majene sebanyak Rp. 250 juta," ujarnya.
Menurut Muzakkir, pendataan dan pengembalian anak putus sekolah yang dilakukan pihaknya bekerja sama polisi dinilai efektif untuk meningkatkan pelayanan pendidikan di Sulbar.
"Anak putus sekolah akan mudah kembali ke sekolah karena dijemput polisi untuk disekolahkan kembali melalui program ini," katanya.
Ia mengaku program tersebut dianggap bermanfaat karena berdasarkan hasil evaluasi hanya tiga anak yang tidak dapat disentuh program melanjutkan pendidikan itupun karena mengikuti orang tua yang pindah domisili dan karena menikah.