Makassar (ANTARA Sulsel) - Pengelola kawasan lokalisasi Nusantara yang bertemu dengan Pemerintah Kota Makassar sepakat untuk menutup usaha hiburan malam dan mengubahnya menjadi kawasan kuliner.
"Kami sepakat dengan pemerintah kota yang akan mengubah usaha-usaha panti pijat di Nusantara dan menjadikannya kawasan kuliner," ujar Ketua Asosiasi Usaha Hiburan Malam (AUHM) Makassar Zulkarnain Ali Naru di Makassar, Senin.
Dia mengatakan, para pengelola usaha hiburan dan panti pijat di Nusantara yang diwakilinya menyatakan siap bekerjasama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) untuk menghadirkan konsep baru penataan Nusantara.
"Panti pijat yang selama ini menjadi persoalan telah kita sepakati, tidak menunggu sampai izin berakhir akan kita hentikan beroperasi. Sebelum Ramadhan, tuntas, tidak ada lagi panti pijat yang beroperasi di Nusantara," tegasnya.
Sebelum melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Kota Makassar dengan para pengelola usaha hiburan malam di Nusantara ini, Wali Kota Moh Ramdhan Pomanto sudah memerintahkan bawahannya dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Dinas Perindiustrian Perdagangan agar tidak memperpanjang semua izin usahanya.
Bahkan para pengusaha yang mewakilkan AUHM untuk bertemu Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto untuk membahas penataan ulang kawasan lokalisasi Nusantara itu sudah mendengar gagasan itu dan menyepakati usulan tersebut.
Rencananya, April tahun ini, Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto bertemu pemilik usaha, dan pengelola kawasan nusantara menandatangani MoU yang menyepakati penataan kawasan Nusantara menjadi pusat kuliner.
Coto, Coffe, Coridor, Culiner Center digadang - gadang menjadi nama wajah baru Nusantara, Pemerintah ingin menata Nusantara tanpa harus jatuh korban. Wali kota todak ingin penataan ulang kawasan itu seperti yang terjadi di kawasan Dolly, Surabaya.
"Pemerintah kota ingin menata Nusantara. Tapi kita lakukan dengan damai tanpa paksaan, tanpa penggusuran, dan tanpa PHK," paparnya.
Sebelum mengawali MoU Penataan Nusantara, Wali kota Danny mengagendakan turun memantau Nusantara bersama anggota DPRD Makassar, pengelola, pemilik, LSM dan pemangku kepentingam terkait.
"Kami sepakat dengan pemerintah kota yang akan mengubah usaha-usaha panti pijat di Nusantara dan menjadikannya kawasan kuliner," ujar Ketua Asosiasi Usaha Hiburan Malam (AUHM) Makassar Zulkarnain Ali Naru di Makassar, Senin.
Dia mengatakan, para pengelola usaha hiburan dan panti pijat di Nusantara yang diwakilinya menyatakan siap bekerjasama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) untuk menghadirkan konsep baru penataan Nusantara.
"Panti pijat yang selama ini menjadi persoalan telah kita sepakati, tidak menunggu sampai izin berakhir akan kita hentikan beroperasi. Sebelum Ramadhan, tuntas, tidak ada lagi panti pijat yang beroperasi di Nusantara," tegasnya.
Sebelum melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Kota Makassar dengan para pengelola usaha hiburan malam di Nusantara ini, Wali Kota Moh Ramdhan Pomanto sudah memerintahkan bawahannya dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Dinas Perindiustrian Perdagangan agar tidak memperpanjang semua izin usahanya.
Bahkan para pengusaha yang mewakilkan AUHM untuk bertemu Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto untuk membahas penataan ulang kawasan lokalisasi Nusantara itu sudah mendengar gagasan itu dan menyepakati usulan tersebut.
Rencananya, April tahun ini, Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto bertemu pemilik usaha, dan pengelola kawasan nusantara menandatangani MoU yang menyepakati penataan kawasan Nusantara menjadi pusat kuliner.
Coto, Coffe, Coridor, Culiner Center digadang - gadang menjadi nama wajah baru Nusantara, Pemerintah ingin menata Nusantara tanpa harus jatuh korban. Wali kota todak ingin penataan ulang kawasan itu seperti yang terjadi di kawasan Dolly, Surabaya.
"Pemerintah kota ingin menata Nusantara. Tapi kita lakukan dengan damai tanpa paksaan, tanpa penggusuran, dan tanpa PHK," paparnya.
Sebelum mengawali MoU Penataan Nusantara, Wali kota Danny mengagendakan turun memantau Nusantara bersama anggota DPRD Makassar, pengelola, pemilik, LSM dan pemangku kepentingam terkait.