Polewali Mandar, Sulbar (ANTARA Sulbar) - Bakal calon gubernur Sulawesi Barat, DR.H.Suhardi Duka alias SDK mengaku prihatin terhadap pencapaian angka kemiskinan di wilayah Kabupaten Polewali Mandar, yang hingga saat ini mencapai angka diatas 15 persen.
"Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) maka angka kemiskinan di Polman masih sangat tinggi. Jika dibandingkan dengan kabupaten lain yang ada di Sulbar maka kemiskinan di daerah Polman relatif tinggi," kata SDK saat berada di Polman, Sabtu.
Menurut SDK, angka kemiskinan yang ada di Polman harus menjadi perhatian bersama baik dari pemerintah kabupaten setempat maupun dari pemerintah provinsi.
Kemiskinan yang tinggi kata dia, jelas menjadi gambaran betapa lemahnya ekonomi masyarakat yang mendiami daerah "Bumi Tipalayo" sebutan Polman itu.
SDK yang juga bupati Mamuju selama dua periode berbagi pengalaman bahwa dirinya saat baru menjabat sebagai Bupati Mamuju, maka angka kemiskinan itu awalnya berkisar pada angka 15,96 persen tahun 2005 menjadi 8,11 persen tahun 2008.
"Hingga akhir masa jabatan saya selaku Bupati Mamuju maka saya hanya menyisahkan kemiskinan sekitar tujuh persen di tahun 2014. Ini pencapaian yang cukup spektakuler," terang SDK.
SDK yang juga peraih gelar doktor di bidang ekonomi Islam itu menjelaskan, tingkat kemiskinan di suatu daerah pada dasarnya dapat dituntaskan dengan beragam metode.
Ia menyebut, jika pemerintah tak mengajak kalangan investor di suatu daerah, maka hal yang mustahil untuk dapat mengangkat taraf ekonomi di daerah yang dimaksud.
"Karena kemampuan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan di suatu daerah saya kira tidak akan pernah sanggup. Tidak mungkin pemerintah daerah terus-terusan membuka pendaftaran PNS, apalagi kalau pemerintah pusat tidak membuka pendaftaran PNS," katanya.
Oleh karena itu, ujat dia, iklim investasi di suatu daerah harus tetap dijaga bagaimana mereka mampu menanamkan investasinya sekaligus membuka lapangan pekerjaan kepada masyarakat.
"Dengan begitu, angka kemisikinan sekaligus jumlah pengangguran di suatu daerah bisa ditekan. Asal prinsipnya, investor aman, hak masyarakat juga tetap terjamin," jelas Suhardi.
SDK mengatakan, semenjak menjadi bupati selama 10 tahun maka ia memberikan ruang yang cukup bagi investor sepanjang pengusaha itu mampu merekrut karyawan lokal.
"Dengan begitu, maka kemiskinan akan bisa kita tekan karena terbukanya akses lapangan kerja bagi warga pribumi. Ini yang akan saya terapkan andai nanti diberikan amanah menjadi gubernur Sulbar," ujar SDK.
"Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) maka angka kemiskinan di Polman masih sangat tinggi. Jika dibandingkan dengan kabupaten lain yang ada di Sulbar maka kemiskinan di daerah Polman relatif tinggi," kata SDK saat berada di Polman, Sabtu.
Menurut SDK, angka kemiskinan yang ada di Polman harus menjadi perhatian bersama baik dari pemerintah kabupaten setempat maupun dari pemerintah provinsi.
Kemiskinan yang tinggi kata dia, jelas menjadi gambaran betapa lemahnya ekonomi masyarakat yang mendiami daerah "Bumi Tipalayo" sebutan Polman itu.
SDK yang juga bupati Mamuju selama dua periode berbagi pengalaman bahwa dirinya saat baru menjabat sebagai Bupati Mamuju, maka angka kemiskinan itu awalnya berkisar pada angka 15,96 persen tahun 2005 menjadi 8,11 persen tahun 2008.
"Hingga akhir masa jabatan saya selaku Bupati Mamuju maka saya hanya menyisahkan kemiskinan sekitar tujuh persen di tahun 2014. Ini pencapaian yang cukup spektakuler," terang SDK.
SDK yang juga peraih gelar doktor di bidang ekonomi Islam itu menjelaskan, tingkat kemiskinan di suatu daerah pada dasarnya dapat dituntaskan dengan beragam metode.
Ia menyebut, jika pemerintah tak mengajak kalangan investor di suatu daerah, maka hal yang mustahil untuk dapat mengangkat taraf ekonomi di daerah yang dimaksud.
"Karena kemampuan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan di suatu daerah saya kira tidak akan pernah sanggup. Tidak mungkin pemerintah daerah terus-terusan membuka pendaftaran PNS, apalagi kalau pemerintah pusat tidak membuka pendaftaran PNS," katanya.
Oleh karena itu, ujat dia, iklim investasi di suatu daerah harus tetap dijaga bagaimana mereka mampu menanamkan investasinya sekaligus membuka lapangan pekerjaan kepada masyarakat.
"Dengan begitu, angka kemisikinan sekaligus jumlah pengangguran di suatu daerah bisa ditekan. Asal prinsipnya, investor aman, hak masyarakat juga tetap terjamin," jelas Suhardi.
SDK mengatakan, semenjak menjadi bupati selama 10 tahun maka ia memberikan ruang yang cukup bagi investor sepanjang pengusaha itu mampu merekrut karyawan lokal.
"Dengan begitu, maka kemiskinan akan bisa kita tekan karena terbukanya akses lapangan kerja bagi warga pribumi. Ini yang akan saya terapkan andai nanti diberikan amanah menjadi gubernur Sulbar," ujar SDK.