Bantaeng (ANTARA Sulsel) - Pemerintah Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan menggelar Rapat Koordinasi Pekerja Anak yang dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Bantaeng Abdul Wahab di Ruang Rapat Sekda, Rabu, setelah sehari sebelumnya dikunjungi Menaker Hanief Dhakiri.
Rakor untuk mendukung Program Keluarga Harapan yang merupakan Program Kementerian Ketenagakerjaan RI Tahun Anggaran 2016 turut dihadiri dari kepolisian, Dinsos, Dinkes, Dikpora, Kemenag, LSM pemerhati anak, unsur swasta, BAZ dan lainnya.
Sekda Abdul Wahab mengharapkan agar seluruh unsur terkait harus memaksimalkan sekolah dan meningkatkan motivasi anak agar mau sekolah.
"Selain biaya dan faktor lingkungan, motivasi juga menjadi satu alasan yang membuat anak-anak tidak bersekolah. Maka dari itu para pendamping harus mampu mencari solusi untuk mengarahkan anak-anak agar mau kembali ke ruang sekolah," ujarnya.
Kegiatan Rakor bersumber dari Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI.
Rakor bertujuan ingin mengurangi anak-anak putus sekolah dan anak-anak yang bekerja pada saat belum waktunya.
Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Syahrul Bayan, pada kesempatan tersebut mengatakan sejak 2013 Bantaeng dipilih menjadi satu dari lima kabupaten / kota yang menjadi "pilot project" pandu gempita kemudian hadir UPT Sipakatau yang menangani persoalan sosial, pendidikan, ekonomi dan lainnya.
"Sebulan kemudin berubah nama menjadi Selaras. Berdasarkan hasil review terakhir dari Badan Survei Australia, Selaras Bantaeng dapat dikatakan sederhana namun yang paling mudah dijangkau dengan baik," katanya.
Selain itu, Dinas Sosnakertrans dalam kurun waktu kurang dari enam bulan mampu memfasilitasi kedatangan dua menteri RI yakni Menteri Sosial dan Menteri Ketenagakerjaan yang baru-baru ini menghadiri peresmian BLK.
Andi Yulianti dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan mengatakan bahwa, dengan adanya program tersebut Bantaeng akan menjadi lebih maju.
"Sasarannya adalah anak putus skolah dari rumah tangga sangat miskin, yang didalamnya terdapat anak bekerja atau pekerja anak, prioritas usia antara 13 hingga 17 tahun. Strategi pelaksanaan, pertama melibatkan instansi terkait, seperti Dinsos, Diknas, Kemenag dan lainnya," katanya.
Untuk menindaklanjuti program tersebut setelah dilakukan koordinasi dengan instansi terkait, pihaknya akan melakukan perekrutan pendamping yang mempunyai kualitas agar dapat memberi kontribusi terbaik.
"Akan dilakukan pula penarikan dari tempat kerja anak ke shelter yang terletak di dua wilayah, timur dan barat. Shelter tersebut berbeda dengan yang ada di daerah lain, terletak di pedalaman desa dengan fasilitas memadai karena mempertimbangkan tingkat kejenuhan anak," katanya.
Rakor untuk mendukung Program Keluarga Harapan yang merupakan Program Kementerian Ketenagakerjaan RI Tahun Anggaran 2016 turut dihadiri dari kepolisian, Dinsos, Dinkes, Dikpora, Kemenag, LSM pemerhati anak, unsur swasta, BAZ dan lainnya.
Sekda Abdul Wahab mengharapkan agar seluruh unsur terkait harus memaksimalkan sekolah dan meningkatkan motivasi anak agar mau sekolah.
"Selain biaya dan faktor lingkungan, motivasi juga menjadi satu alasan yang membuat anak-anak tidak bersekolah. Maka dari itu para pendamping harus mampu mencari solusi untuk mengarahkan anak-anak agar mau kembali ke ruang sekolah," ujarnya.
Kegiatan Rakor bersumber dari Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI.
Rakor bertujuan ingin mengurangi anak-anak putus sekolah dan anak-anak yang bekerja pada saat belum waktunya.
Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Syahrul Bayan, pada kesempatan tersebut mengatakan sejak 2013 Bantaeng dipilih menjadi satu dari lima kabupaten / kota yang menjadi "pilot project" pandu gempita kemudian hadir UPT Sipakatau yang menangani persoalan sosial, pendidikan, ekonomi dan lainnya.
"Sebulan kemudin berubah nama menjadi Selaras. Berdasarkan hasil review terakhir dari Badan Survei Australia, Selaras Bantaeng dapat dikatakan sederhana namun yang paling mudah dijangkau dengan baik," katanya.
Selain itu, Dinas Sosnakertrans dalam kurun waktu kurang dari enam bulan mampu memfasilitasi kedatangan dua menteri RI yakni Menteri Sosial dan Menteri Ketenagakerjaan yang baru-baru ini menghadiri peresmian BLK.
Andi Yulianti dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan mengatakan bahwa, dengan adanya program tersebut Bantaeng akan menjadi lebih maju.
"Sasarannya adalah anak putus skolah dari rumah tangga sangat miskin, yang didalamnya terdapat anak bekerja atau pekerja anak, prioritas usia antara 13 hingga 17 tahun. Strategi pelaksanaan, pertama melibatkan instansi terkait, seperti Dinsos, Diknas, Kemenag dan lainnya," katanya.
Untuk menindaklanjuti program tersebut setelah dilakukan koordinasi dengan instansi terkait, pihaknya akan melakukan perekrutan pendamping yang mempunyai kualitas agar dapat memberi kontribusi terbaik.
"Akan dilakukan pula penarikan dari tempat kerja anak ke shelter yang terletak di dua wilayah, timur dan barat. Shelter tersebut berbeda dengan yang ada di daerah lain, terletak di pedalaman desa dengan fasilitas memadai karena mempertimbangkan tingkat kejenuhan anak," katanya.