Makassar (ANTARA Sulsel) - Ketua Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Kabupaten Takalar Syarifuddin Tojeng yang sebelumnya dipecat Suzanna Kaharuddin selaku Ketua PKPI Sulawesi Selatan tetap akan membuka pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Takalar, Sulawesi Selatan.
"Karena Dewan Pimpinan Nasional DPN PKPI mengeluarkan surat pemberhentian Suzanna Kaharuddin sebagai Ketua DPP Sulsel maka kami akan membuka pendaftaran Calon Bupati kembali ke awal karena sebelumnya dinyatakan tidak sah," sebut Syarifiddin saat dikonfirmasi, Kamis.
Menurutnya Suzanna telah mengalunir seluruh bakal calon yang telah mendaftar, namun menyusul adanya surat pemberhentian jadi ketua, maka langkah selanjutnya kita membuka ulang pendaftaran.
"Kami akan membuka 6-7 Juni 2016. Saat ini saya sedang mendapingi ketua DPN Irsan Noor membicarakan hal ini, serta kelanjutan PKPI kedepan," paparnya singkat.
Sebelumnya Isran Noor telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) nomor 104/SKEP/DPN PKP IND/V/2016 pemberhentian Suzanna Kaharuddin sebagai Ketua DPP PKPI Sulsel periode 2016-2021 yang juga legislator Daerah Pemilihan Kabupaten Takalar-Gowa.
Dalam SK tersebut, Isran menunjuk Wakil Sekertaris Jenderal PKPI Takudaeng Parawansa sebagai Pelaksana tugas PKPI Sulsel agar organisasi tetap berjalan. Takudaeng diminta segera mempersiapkan serta melaksanakan konsolidasi organisasi DPP PKPI Sulsel dalam bentuk konferensi yang lebih sederhana dengan revitalisasi kepengurusan.
Secara terpisah Suzanna Kaharuddin mengatakan dirinya tidak menerima keputusan itu dan akan melakukan langkah hukum perlawanan mengingat dirinya mengacu pada SK nomor 16/SKEP/DPN PKP Indonesia/III/2016 tentang kepengurusan baru DPP PKPI Sulsel Periode 2016-2021.
"Saya akan tetap melaksanakan konsolidasi untuk menghadapi verifikasi ikut sebagai peserta pemiliu, dan buka mau ribut-ribut soal ini menambah kekecauan di PKPI," bebernya.
Suzanna mengungkapkan adanya persoalan ini diduga permainan Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) yang menjadi provokator sampai hal ini meruncing kepermukaan bahkan dari kader sendiri.
"Ada yang sengaja membuat kacau PKPI di Sulsel. dan orang itu Rusli Malli adalah kader PKPI yang mau menacaukan partai, saya ada buktinya dia ikut rapat. Mengenai Takudaeng sya yang akomodir masuk DPN. Karena tidak tahu aturan maka saya akan lawan persoalan ini," ucapnya.
Seharusnya kata dia menambahkan, hal ini dibicarakan secara internal dengan mengelar rapat, sebab dengan masalah ini maka kader akan resah dan organisasi partai akan terhambat.
Surat keputusan pengesahan Zusanna Kaharuddin sebagai Ketua DPP PKPI Sulsel yang terpilih pada Konferprov PKPI Sulsel di Hotel Grand Asia, Makassar, 28 Februari 2016 lalu, dipersoalkan.
Sebelumnya, terjadi kisruh saat pelaksanaan Konfrensi Provisi PKPI Sulsel pada 28 Februari 2016 di Hotel Asia. Saat itu Suzanna terpilih secara kontroversi pada di konferensi tersebut beberapa pengurus DPK Kabupaten Kota tidak terima hasil tersebut . Alhasil, DPN PKPI akhirnya mengambil alih persoalan itu.
"Karena Dewan Pimpinan Nasional DPN PKPI mengeluarkan surat pemberhentian Suzanna Kaharuddin sebagai Ketua DPP Sulsel maka kami akan membuka pendaftaran Calon Bupati kembali ke awal karena sebelumnya dinyatakan tidak sah," sebut Syarifiddin saat dikonfirmasi, Kamis.
Menurutnya Suzanna telah mengalunir seluruh bakal calon yang telah mendaftar, namun menyusul adanya surat pemberhentian jadi ketua, maka langkah selanjutnya kita membuka ulang pendaftaran.
"Kami akan membuka 6-7 Juni 2016. Saat ini saya sedang mendapingi ketua DPN Irsan Noor membicarakan hal ini, serta kelanjutan PKPI kedepan," paparnya singkat.
Sebelumnya Isran Noor telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) nomor 104/SKEP/DPN PKP IND/V/2016 pemberhentian Suzanna Kaharuddin sebagai Ketua DPP PKPI Sulsel periode 2016-2021 yang juga legislator Daerah Pemilihan Kabupaten Takalar-Gowa.
Dalam SK tersebut, Isran menunjuk Wakil Sekertaris Jenderal PKPI Takudaeng Parawansa sebagai Pelaksana tugas PKPI Sulsel agar organisasi tetap berjalan. Takudaeng diminta segera mempersiapkan serta melaksanakan konsolidasi organisasi DPP PKPI Sulsel dalam bentuk konferensi yang lebih sederhana dengan revitalisasi kepengurusan.
Secara terpisah Suzanna Kaharuddin mengatakan dirinya tidak menerima keputusan itu dan akan melakukan langkah hukum perlawanan mengingat dirinya mengacu pada SK nomor 16/SKEP/DPN PKP Indonesia/III/2016 tentang kepengurusan baru DPP PKPI Sulsel Periode 2016-2021.
"Saya akan tetap melaksanakan konsolidasi untuk menghadapi verifikasi ikut sebagai peserta pemiliu, dan buka mau ribut-ribut soal ini menambah kekecauan di PKPI," bebernya.
Suzanna mengungkapkan adanya persoalan ini diduga permainan Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) yang menjadi provokator sampai hal ini meruncing kepermukaan bahkan dari kader sendiri.
"Ada yang sengaja membuat kacau PKPI di Sulsel. dan orang itu Rusli Malli adalah kader PKPI yang mau menacaukan partai, saya ada buktinya dia ikut rapat. Mengenai Takudaeng sya yang akomodir masuk DPN. Karena tidak tahu aturan maka saya akan lawan persoalan ini," ucapnya.
Seharusnya kata dia menambahkan, hal ini dibicarakan secara internal dengan mengelar rapat, sebab dengan masalah ini maka kader akan resah dan organisasi partai akan terhambat.
Surat keputusan pengesahan Zusanna Kaharuddin sebagai Ketua DPP PKPI Sulsel yang terpilih pada Konferprov PKPI Sulsel di Hotel Grand Asia, Makassar, 28 Februari 2016 lalu, dipersoalkan.
Sebelumnya, terjadi kisruh saat pelaksanaan Konfrensi Provisi PKPI Sulsel pada 28 Februari 2016 di Hotel Asia. Saat itu Suzanna terpilih secara kontroversi pada di konferensi tersebut beberapa pengurus DPK Kabupaten Kota tidak terima hasil tersebut . Alhasil, DPN PKPI akhirnya mengambil alih persoalan itu.